KIPP: Pastikan Pemilu 2014 Terlaksana Jurdil Dan Demokratis

Penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang sangat diharapkan bisa menjadi momentum bagi proses konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan sejak reformasi tahun 1998.

Senapas dengan harapan itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengajak semua komponen bangsa, terutama penyelenggara pemilu, parpol peserta pemilu, birokrasi pemerintah terkait, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama membuat kesepahaman dan pernyataan sikap melalui Maklumat Bersama Pemilu Jurdil, Damai dan Anti Korupsi.

Acara Deklarasi Maklumat Bersama Pemilu Jurdil, Damai dan Anti Korupsi sedianya akan diselenggarakan Kamis (6/2/2013) besok, sekitar pukul 10.00-12.00 WIB, di Hotel JS Luwansa di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Mengenai urgensi acara ini, Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Girindra Sandino menjelaskan bahwa, di satu sisi, perkembangan politik di tanah air telah memberi ruang kebebasan berpendapat kepada rakyat secara luas.

“Ini diharapkan menjadi ruang persemaian untuk menumbuhkan demokrasi yang menjamin kesetaraan dan keterwakilan semua warga negara,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, masih terjadi proses distorsi demokrasi, yang menyandera suara rakyat dan demokrasi itu sendiri. Penyebabnya, ketidakseimbangan distribusi akses informasi, masih kuatnya politik transaksional, dan maraknya korupsi politik.

“Inilah yang menyertai perhelatan demokrasi kita sehingga menghasilkan mozaik politik yang rapuh,” tegasnya.

Untuk itu, terkait pelaksanaan pemilu 2014, KIPP Indonesia mengeluarkan lima seruan:

Pertama, pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 sangat penting untuk proses konsolidasi demokrasi di tanah air. Karena itu, sangat penting bagi seluruh komponen bangsa untuk memastikan bahwa perhelatan demokrasi ini berjalan sesuai dengan kaidah dan asas demokrasi.

Kedua, karena momentum pemilu sudah dekat, maka penting bagi penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, dan parpol-parpol peserta pemilu 2014, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 bisa dilakukan tepat waktu dan seksama.

Ketiga, peran pemerintah dan aparat keamanan sebagai sistem pendukung utama dalam penyelenggaraan pemilu perlu dipastikan bisa melaksanakan perannya secara profesional dan proporsional, yakni dengan mengedepankan independensi penyelenggara negara untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis, sekaligus mencegah potensi kekerasan yang mungkin timbul dalam berbagai bentuknya.

Keempat, mengajak seluruh kekuatan demokratik dan masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi mencegah terjadinya tindakan-tindakan kontra-demokrasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

Kelima, penyelenggaraan pemilu yang bersih dan anti korupsi untuk membentuk pemerintahan yang kredibel dan berwibawa sebagai amanah reformasi perlu menjadi salah satu agenda yang menyertai pelaksanaan pemilu 2014 saat ini, tentunya dengan mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh semua pihak yang terlibat.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut