Front Rakyat Korban Tambang Serukan Penegakan Pasal 33 UUD 1945

Seratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Korban Tambang menggelar aksi massa di kantor DPRD Sulawesi Tengah, Rabu (8/1/2013). Mereka mendesak pemerintah Sulteng segera melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Menurut koordinator aksi, Mohamad Irsan, perampokan sumber daya alam, perampasan lahan petani, hingga kekerasan terhadap petani yang didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan, telah menyebabkan petani semakin menderita.

“Posisi petani yang semakin terjepit dalam arena penguasaan ruang oleh industri pertambangan menjadi satu problem utama di negeri ini,” kata Irsan dalam orasinya.

Ia mengambil contoh pada kasus petani desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, yang dirampas tanahnya oleh perusahaan tambang bernama PT Arthaindo Jaya Abadi (PT. AJA). Kendati mendapat perlawanan warga, perusahaan tambang tersebut tetap bersikeras melanjutkan pengangkutan ore dengan mendatangkan backingan kepolisian.

Padahal, kata Irsan, pihak Komnas HAM perwakilan Sulteng sudah menyimpulkan bahwa bisnis PT. AJA bermasalah dan kegiatannya harus diberhentikan sementara waktu. “Masalahnya, kendati terbukti melanggar hukum dan menyengsarakan rakyat Podi, pemerintah tidak berani menghentikan PT. AJA,” ungkap Irsan.

Karena itu, Irsan menilai, rezim neoliberal baik dipusat maupun di tingkat lokal hanya menakan petani di pedesaan. Katanya, melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP), proses perampasan lahan milik petani menjadi lebih mudah.

“Amanat dari Pasal 33 UUD 1945 sangat jauh dari harapan. Pun yang diamanatkan oleh Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 sama sekali kandas di tengah jalan,” tegasnya.

Dalam aksinya Front Rakyat Korban Tambang, yang terdiri dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker), mendesak pemerintah Sulteng segera menutup PT. AJA.  Mereka juga mendesak agar Direktur PT. AJA, Hadra Binangkaru, segera ditangkap.

Selain itu, massa aksi Front Rakyat Korban Tambang juga mengecam perusahaan tambang yang menolak pembangunan pabrik pemurnian (smelter) sebagaimana diamanatkan oleh UU Minerba. “Usir perusahaan tambang yang tidak mau membangun pabrik pengolahan dan hanya mau mengekspor bahan mentah dari bumi Indonesia,” ujar Irsan.

Di kantor DPRD Sulteng, massa aksi menggelar mimbar bebas dan pembacaan puisi-puisi perlawanan. Setelah beberapa jam berorasi, 10 orang perwakilan massa aksi diterima berdialog dengan anggota Komisi I DPRD Sulteng, Ridwan Yalidjama.

Dalam pertemuan itu, pihak DPRD menjanjikan akan menindak-lanjuti laporan yang disampaikan oleh massa aksi Front Rakyat Korban Tambang.

Sofyan Al-bakir

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut