Keblingernya Politik Harga Elpiji

Kita baru saja menapaki tahun baru: 2014. Namun, tiba-tiba penguasa menghadiahi kita dengan kado pahit: kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan harga gas elpiji 12 kg tersebut mencapai 68%.

Rakyat pun sontak kaget, marah, dan protes. Di mana-mana, mulai dari jejaring sosial, perbincangan warung kopi, hingga lengking suara protes di jalanan, kebijakan penaikan harga elpiji itu digugat. Singkat cerita, rakyat tak terima dengan kenaikan itu. Di parlemen, riuh-rendah kritikan anggota parlemen membanjiri media massa.

Pemerintah pun keder. Dan, seperti biasa, strategi “cuci-tangan” pun kembali diterapkan. Di jejaring sosial, Presiden SBY mengeritik keputusan Pertamina menaikkan harga gas elpiji. “Kebijakan yang membawa dampak luas ini tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Ini harusnya tidak boleh terjadi,” kata Presiden SBY.

Sejurus kemudian, partai Demokrat melalui Sekretaris Jenderalnya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga melancarkan penolakan. “Apalagi kenaikan harga lebih dari 60 persen akan menimbulkan inflasi, ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat kita,” katanya.

Menteri-menteri pun berlomba-lomba untuk lepas tangan. Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengaku baru mengetahui kenaikan itu. Menurutnya, kenaikan harga gas elpiji itu murni aksi korporasi Pertamina. Sejurus dengan Hatta, Menteri ESDM Jero Wacik juga mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari pihak Pertamina.

Lalu, tiba-tiba seorang menteri muncul bak ksatria. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku sebagai pihak paling bersalah atas kebijakan itu. “Semua pokoknya salah saya. Sudah enggak apa-apa,” ujar Dahlan. Seolah-olah tanpa beban. Padahal, kebijakan penaikan harga gas elpiji itu sudah terlanjur menimpuk kehidupan rakyat dan industri kecil. Benar-benar sebuah dagelan politik menjijikkan!

Beberapa persoalan mengemuka dari kejadian di atas. Pertama, Pemerintah–terutama Presiden dan Menteri-menterinya, menganggap Pertamina punya wewenang menaikkan harga gas elpiji tanpa harus meminta persetujuan Presiden. Kedua, Pertamina menyatakan bahwa kebijakannya menaikkan harga gas elpiji berdasarkan rekomendasi BPK. Ketiga, seolah-olah kenaikan harga kenaikan elpiji ini tak terhindarkan–demi menyelamatkan Pertamina dan uang negara–sehingga persoalannya hanya soal waktu menaikkan yang kurang tepat.

Baiklah, kita bahas point-point di atas satu per satu. Pertama, anggapan pemerintah, bahwa Pertamina punya wewenang menaikkan gas elipiji secara sepihak, jelas bertolak-belakang dengan konstitusi. Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (2) tegas dikatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.” Dalam konteks itu, gas–seperti juga BBM, listrik, air bersih, dan sejenisnya–termasuk cabang produksi yang vital bagi negara dan sangat vital bagi kelangsungan hidup orang banyak.

Alhasil, dalam kebijakan soal gas elpiji, negara seharusnya punya kontrol dari  proses ekstraksi hingga penjualan. Artinya, dalam penjualan gas elpiji, entah itu elpiji subsidi ataupun non-subsidi, peran negara harus hadir. Tujuannya: melindungi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Melepas peran negara berarti menyerahkan harga elpiji kepada mekanisme pasar. Dan itu berarti: penyediaan elpiji berdasarkan logika profit, yakni untung-rugi, bukannya berdasarkan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Selain itu, ada masalah dengan posisi Pertamina saat ini. Dulu, Pertamina merupakan perusahaan negara yang diberi wewenang penuh untuk mengelola penuh migas nasional. Saat itu, Pertamina berperan regulator dan pelaksana industri hulu yang meliputi pengilangan dan produksi. Tak hanya itu, Pertamina juga menjadi pengatur dan pemain industri hilir, yang meliputi pengolahan, penyaluran, distribusi, dan penjualan BBM ke rakyat.

Sekarang, terutama sejak berlakunya UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, peran Pertamina dilemahkan. Sekarang pertamina tidak lagi berperan sebagai regulator dan pelaksana hulu maupun hilir. Sekarang ini, Pertamina hanya salah satu pemain di antara perusahaan migas yang ada. Sejak tahun 2003 lalu, Pertamina menjadi perseroan terbatas dengan 100 persen saham dimiliki negara. Dengan begitu, Pertamina dipaksa menjadi korporat pencari laba semata. Fungsi sosialnya dihilangkan. Selanjutnya, Pertamina dipaksa menerapkan strategi bisnis, yakni logika untung-rugi, agar bisa kompetitif dengan perusahaan lain.

Akan menjadi masalah ketika Pertamina diberi kewenangan mutlak untuk menetapkan harga gas elpiji. Sebab, logika pertamina bertumpu pada logika bisnis semata, yakni sekedar soal untung-rugi, tanpa memperhitungkan kepentingan pemenuhan kebutuhan rakyat. Artinya, menyerahkan penuh harga gas elipiji ke Pertamina sama saja dengan melepas harga gas elpiji ke mekanisme pasar.

Kedua, pengakuan pihak Pertamina, bahwa kebijakannya menaikkan harga gas elpiji 12 kg merupakan tindak-lanjut dari rekomendasi BPK, patut dipertanyakan lebih jauh. BPK menyebutkan, Pertamina menanggung kerugian atas bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg selama 2011 hingga Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun. Benarkah demikian?

Ada masalah soal transparansi data. Rakyat kurang diberitahu biaya pokok produksi (BPP) elpiji itu. Dari mana patokan penghitungan BPP itu dilakukan. Sebab, seperti diketahui, struktur biaya yang selalu dipakai adalah struktur biaya impor. Selama ini, Pertamina memang melakukan pembelian impor dengan harga internasional, yakni standar standar CP (contract price) Aramco. Tetapi komposisi elpiji impor itu hanya 59%. Sementara 30,7 persennya berasal dari KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) dan 10,1 persen itu dari eks kilang Pertamina. Dua yang terakhir itu jelas biayanya jauh lebih rendah. Nah, akan menjadi masalah bila Pertamina, juga BPK, hanya mengacu pada struktur biaya impor.

Selain itu, BPK mestinya harus teliti terhadap potensi inefisiensi PLN dalam bisnis elipiji ini. Pertama, ada persoalan dengan pemisahan (unbundling) antara kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dengan hilir (pengilangan, pengangkutan, penyimpanan,  distribusi dan penjualan). Pemisahan itu menciptakan mata rantai bisnis yang panjang, yang menyebabkan harga jual di konsumen menjadi mahal. Kedua, adanya kemungkinan penggunaan trader dalam proses impor elpiji. Maklum, penggunaan pihak ketiga (trader) akan membuat biaya menjadi tinggi.

Yang juga patut dipertanyakan, jika Pertamina memang merugi, kenapa justru berambisi membangun Tower dengan 99 lantai, yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar US$ 850 juta atau sekitar Rp 10 triliun. Artinya, kalau benar terjadi kerugian, mestinya pembangunan Tower ini dibatalkan, lalu anggarannya dipergunakan untuk menutupi kerugian dimaksud.

Ketiga, kesan yang dimunculkan bahwa seolah-olah kenaikan gas elpiji 12 kg ini tidak bisa dihindarkan, sehingga persoalannya hanya soal mencari momentum yang tepat–yang kira-kira tidak memicu gejolak sosial dan politik di tengah-tengah rakyat. Benarkah demikian?

Salah satu persoalan terbesar dalam soal elpiji ini, sebagaimana diakui Pertamina, adalah ketergantungan terhadap impor. Porsi impor gas elpiji berkisar  52%-53%. Sementara produksi domestik hanya berkisar 47%. Nah, tekanan impor inilah, yang pembeliannya mengacu pada harga internasional dan kurs dollar, yang membuat pertamina sering nombok.

LPG (liquefied petroleum gas) ini berasal penyulingan minyak mentah. Komponennya adalah propana (C3H8) dan butana (C4H10). Di sinilah penyebab ketergantungan kita terhadap impor: pertama, Produksi minyak mentah  terus jatuh; kedua, cadangan minyak kita makin menipis; ketiga, produksi minyak kita kebanyakan dikuasai asing [ pertamina (15%) dan asing (85%]. Artinya, krisis elpiji ini sama akarnya dengan krisis BBM saat ini.

Namun demikian, kita punya cadangan gas lain yang melimpah. Salah satunya adalah LNG (liquefied natural gas). Dan, Indonesia punya cadangan gas alam yang melimpah: diperkirakan 134,0 triliun standard cubic feet (TSCF). Seharusnya, sejak dulu pemerintah sudah merancang peralihan dari LPG ke LNG. Hanya saja, pemerintah tidak pernah serius membangun infrastruktur untuk mengalirkan gas ke rumah-rumah rakyat.

Masalah lainnya, sejak beberapa tahun terakhir, eksploitasi dan produksi gas kita dikuasai asing. Hampir 90% produksi gas Indonesia hanya dikangkangi oleh 6 perusahaan asing, yakni Chevron, Total, ConocoPhilips, British Petroleum, dan ExxonMobil. PT Total E&P Indonesie, misalnya,  mengusai sekitar 34 persen produksi gas bumi Indonesia. Dengan demikian, tampuk produksi gas sudah di tangan korporasi asing.

Sudah begitu, gas yang dikuras dari bumi Indonesia itu diekspor dalam bentuk mentah dan harganya sangat murah. Ambil contoh, ekspor gas dari LNG Tangguh–yang dikuasai British Petroleum–ke Tiongkok: harga jualnya hanya cuma 3,35 dollar AS per MMBTU, padahal harga normalnya bisa 18-20 dollar AS per MMBTU. Akibatnya, negara merugi Rp 30 triliun per tahun–4 kali lipat dari kerugian yang diklaim dialami Pertamina saat ini.

Dengan demikian, persoalan gas elpiji itu tidak lepas dari keblingernya tata-kelola minyak dan gas di Indonesia: pertama, menguatnya dominasi asing dalam penguasaan ladang-ladang migas (85-90%); kedua, pelemahan Pertamina sebagai perusahaan negara; ketiga, proses niaga migas sekarang ini diserahkan ke mekanisme pasar.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut