Ribuan Warga SAD Kembali ‘Kepung’ Kantor Gubernur Jambi

Rabu (8/1/2013) kemarin, ribuan warga Suku Anak Dalam (SAD) kembali menggelar aksi massa di kantor Gubernur Jambi. Mereka mendesak Gubernur segera mempercepat pengembalian hak ulayat milik SAD yang dirampas oleh PT. Asiatic Persada.

Aksi massa dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dari depan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan kemudian bergerak ke kantor Gubernur. “Kami akan menagih janji Gubernur yang katanya akan memanggil Tim Terpadu pada pukul 09.00 WIB hari ini,” kata koordinator aksi, Nurlela.

Namun, begitu tiba di depan kantor Gubernur, massa aksi ‘disambut’ oleh ratusan aparat keamanan, yang dilengkapi dengan perlengkapan PHH, water canon, dan mobil Barracuda.

Namun demikian, massa aksi tidak gentar. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di depan kantor Gubernur. “Kalau tuntutan kami tak terpenuhi,  kami tidak ada tempat tinggal dan mata pencarian lagi, karena lahan kami diserobot oleh PT Asiatic Persada,” ujar Nurlela.

Setelah 30-an menit berorasi, 10 orang perwakilan warga SAD bertemu dengan pihak Pemprov Jambi. Sekda yang juga wakil ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) Provinsi Jambi, Syahrasadin, memimpin rapat tersebut.

Pertemuan berlangsung alot. Akhirnya, tanpa memperhitungkan tuntutan warga SAD, Sekda Syahrasadin membacakan empat keputusan. Pertama, sebanyak 14 kelompok SAD (649 KK atau 2.049 jiwa) telah dilakukan validasi untuk ditempatkan di areal PT. Asiatic Persada/PT.AMS dengan rincian 2 hektar per keluarga.

Kedua, Lembaga Adat batanghari meminta kepada SAD untuk kembali ke batin untuk melakukan validasi. Ketiga, bagi kelompok SAD 113 plus, masih tersedia areal untuk mereka yang disediakan olehPT.AP/PT.AMS.

Keempat, pemprov menyerahkan lahan seluas 2 ribu hektar di lokasi PT MPS dan PT Jamertulen untuk penghidupan sementara sembari menunggu penyelesaian tuntutan SAD seluas 3500 hektar di dalam HGU Asiatic Persada.

Kelima, Tim Terpadu Pemprov Jambi memberikan waktu  3 x 24 jam kepada warga SAD yang sedang menggelar aksi untuk meninggalkan Kota Jambi.

Warga SAD sendiri menyatakan tidak puas dengan keputusan itu dan tetap menuntut pengembalian hak ulayat seluas 3550 ha.

Hadi Yatullah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut