Front Rakyat Dan “Dual Power” Di Sumatera Barat

Anda pernah istilah “Dual Power”? Menurut Wikipedia, istilah itu pertamakali dielaborasi oleh Lenin, tokoh penting Revolusi Rusia, ketika menjelaskan munculnya dua pemerintahan pasca Revolusi Februari 1917 di Rusia: di satu pihak, rakyat yang terorganisasikan dalam Soviet Pekerja dan Tentara; dan dipihak lain, kaum borjuis yang mengambil-alih aparatus negara melalui pemerintahan sementara.

Nah, cerita tentang dual power itu ternyata tidak hanya ada di negeri beruang merah, tetapi juga ada di Indonesia. Tepatnya di Sumatera Barat di masa-masa awal meledaknya Revolusi 1945. Di sana ada dua pemerintahan resmi yang berdiri dan bersaing: di satu pihak, pemerintahan karasidenan yang dianggap resmi, dan di pihak lain, ada pemerintahan Front Rakyat yang diorganisasikan oleh partai dan laskar-laskar rakyat.

Munculnya dual power ini tidak terlepas dari situasi revolusioner pasca Soekarno memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Di Sumatera Barat, rakyat dan pemuda menyambut sangat antusias kemerdekaan itu. Di sisi lain, para bekas pejabat administrasi kolonial Belanda masih bersikap ambigu: apakah memihak negara yang baru berdiri, yakni Republik Indonesia, ataukah menunggu kedatangan tuan lamanya, Belanda, dengan bantuan Inggris.

Saat itu Komite Nasional Indonesia (KNI), badan yang menyerupai parlemen berisikan tokoh dan perwakilan organisasi politik, sudah terbentuk di Sumatera Barat. KNI inilah yang berupaya membentuk pemerintah RI di Sumatera Barat.

Masalahnya, banyak tokoh yang ditunjuk sebagai pejabat Residen di Sumatera Barat tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Akibatnya, di masa-masa awal pemerintah RI di Sumbar, terjadi beberapa kali gonta-ganti Residen.

Residen pertama yang ditunjuk adalah Moh. Sjafei, seorang pendiri dan kepala sekolah swasta INS Kayutanan. Namun, karena latar-belakangnya seorang pendidik, bukan politisi, ia tidak sanggup menghadapi ketegangan politik masa itu. Akhirnya, begitu Inggris tiba di Sumatera Barat, Sjafei meletakkan jabatan.

Residen kedua adalah Roesad Dt Perpatih Baringek. Dia pernah menjadi pejabat administrasi kolonial di tahun 1920-an. Saat itu, ia terlibat dalam menumpas pemberontakan rakyat Sumatera Barat tahun 1927. Dia juga bekas Wedana dan Dinas Intelijen Belanda (PID). Tidak mengherankan, begitu Dt Perpatih Beringek ditunjuk, penolakan luas dari kaum nasionalis, kaum kiri, dan rakyat pun muncul. Ia dianggap kaki-tangan Belanda.

Akhirnya, pada bulan Maret 1946, KNI kembali melakukan pemilihan Residen baru. Ada tiga kandidat yang muncul: Mr St. Moh. Rasjid, seorang ahli hukum yang pernah bermitra dengan Mr. Amir Sjarifoeddin di tahun 1930-an; Chatib Sulaiman, seorang nasional yang pernah memimpin PNI-Baru di Sumatera Barat; dan Dr. Moh Djamil, seorang dokter dan sekaligus sekretaris KNI Sumatera Barat.

Dua yang pertama, yakni Moh. Rasjid dan Chatib Sulaiman, menolak penunjukan sebagai Residen. Akhirnya, jabatan Residen ketiga jatuh kepada Moh Djamil. Di masa Residen ketiga ini muncul Front Rakyat dan terjadi “Dual Power” itu.

Pendirian Front Rakyat

Menurut Audrey Kahin, sejarawan dari Cornell University yang mengulas sekilas kejadian itu dalam bukunya Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat Dan Politik Indonesia 1926-1998, ide pembentukan Front Rakyat di Sumatera Barat banyak dipengaruhi oleh pembentukan Persatuan Perjuangan (PP) oleh Tan Malaka.

Saat itu, di Sumatera Barat, berdiri banyak sekali partai politik dari berbagai spektrum ideologi, seperti islam (Masjumi dan Perti), nasionalis (PNI), Sosialis (partai Sosialis bentukan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin), dan Komunis. Beberapa partai itu punya laskar bersenjata, seperti Masjumi dengan Hizbullah dan Sabilillah-nya, Perti dengan Lasjmi, sedangan kelompok komunis punya Laskar Komunis Temi (Tentara Merah).

Menurut Audrey Kahin, ide pembentukan Front Rakyat ini berasal dari tokoh bernama Chatib Sulaiman. Uniknya, dia ini tokoh nasional pengikut PNI-Baru, tetapi pandangan politiknya lebih banyak dipengaruhi oleh Tan Malaka. Termasuk dalam ide Front Rakyat ini.

Seperti juga Persatuan Perjuangan, Front Rakyat ini menyatukan begitu banyak organisasi dari berbagai spektrum politik dengan “minimum program”. Bagi Chatib Suleiman, kebutuhan saat itu adalah menyatukan berbagai partai yang bersaing satu sama lain agar tidak terpecah belah ketika menghadapi musuh dari luar.

Bedanya dengan Persatuan Perjuangan, Front Rakyat ini dibentuk melalui keputusan KNI. Jadi, ada kesan bahwa Front Rakyat ini merupakan organisasi resmi pemerintah. Ini yang membuat posisi Front Rakyat sangat kuat dihadapan Residen: sama-sama dibentuk dan ditunjuk oleh KNI.

Kendati merangkum spektrum yang luas, tetapi kepemimpinan Front Rakyat banyak diisi tokoh-tokoh dari nasionalis-kiri, seperti Chatib Suleiman, Bariun AS (wartawan, anggota Partai Pekerja), Bachtaruddin (partai Komunis), Sulaiman (Partai pemuda), dan Iskandar Tedjakusumah (partai Sosialis). Yang menarik, Front Rakyat juga punya perwakilan dari tentara reguler/resmi.

Sepak Terjang Front Rakyat

Karena dibentuk oleh KNI, Front Rakyat punya otoritas politik yang sangat besar. Bahkan, seperti dijelaskan oleh Audrey Kahin, Front Rakyat ini bertindak layaknya kekuasaan bayangan yang menutupi lemahnya pemerintahan resmi: Residen Moh Djamil. “Sulit membedakan antara pemerintahan Karasidenan dan Front Rakyat,” tulis Audrey.

Selain otoritas politik, KNI juga memberi otoritas ekonomi kepada Front Rakyat, seperti mengumpulkan pajak dan barang keperluan hidup rakyat, mengenakan bea terhadap barang yang keluar-masuk Sumatera Barat, dan lain-lain. Bahkan, pernah Front Rakyat ini menyatakan uang kertas Rp 100,- tidak berlaku lagi. Alasannya, Front menuding pihak kolonial Belanda telah menyusupkan uang palsu ke wilayah Republik untuk menggembosi ekonomi Republik.

Keputusan itu memicu inflasi dan maraknya pasar gelap. Untuk mengatasi hal itu, Residen Djamil membatalkan perintah Front Rakyat dan mencabut kewenangan ekonominya. Padahal, otoritas ekonomi Front Rakyat itu diberikan oleh KNI. Artinya, Residen Djamil tidak punya dasar politik untuk mencabut otoritas Front Rakyat.

Pergesekan politik antara Residen Djamil dan Front Rakyat berjalan terus. Untuk mengatasi hal itu, Amir Sjarifoeddin pun turun tangan. Ia mendatangi pemimpin-pemimpin Front Rakyat di Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu, tokoh-tokoh Front Rakyat membela diri dan menyakinkan Amir, bahwa mereka tidak keinginan untuk memberontak. “Kami hanya bersikap revolusioner,” kata mereka.

Akan tetapi, saat itu delegasi pemerintah pusat memutuskan untuk mengakhiri Front Rakyat. Dua hari setelah rombongan Amir meninggalkan Sumatera Barat, Residen Djamil memerintahkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Front Rakyat. Chatib Suleiman dan lima kawannya ditangkap dan ditahan di Bukit Tinggi.

Front Rakyat tidak terima penangkapan itu. Akhirnya, terjadi bentrokan antara Front Rakyat dan pemerintah. Belakangan, demi keutuhan Republik, Front Rakyat siap mengalah asalkan pemimpin-pemimpin mereka dibebaskan. Namun, usulan itu ditolak oleh Residen Djamil.

Karena reaksi negatif Residen Djamil itu, pada 17 Mei 1946, para pendukung Front Rakyat, baik dari partai, laskar maupun militer, menangkap Residen Djamil. Sementara itu, Panglima Divisi Banteng Dahlan Djambek memerintahkan pembebasan tokoh-tokoh Front Rakyat.

Tiga hari kemudian, Front Rakyat menyatakan kesetiannya kepada Republik Indonesia dan kabinet Sjahrir. Selain itu, Front Rakyat juga memerintahkan pembebasan Residen Djamil. Dua hari kemudian, Residen Djamil juga menyetujui pembebasan semua tokoh Front Rakyat.

Kendati demikian, perseteruan antara Front Rakyat dan Residen Djamil tidak berakhir. Akhirnya, untuk mengatasi krisis ini, KNI mengadakan pertemuan di Padang Panjang. Pertemuan itu menghasilkan kompromi: otoritas ekonomi Front Rakyat dicabut dan posisi Residen Djamil akan digantikan.

Akhirnya, pada akhir Juli, KNI menunjuk Moh. Rasjid, seorang aktivis Partai Sosialis, sebagai Residen keempat. Dengan naiknya Moh Rasjid, yang politiknya lebih diterima oleh banyak pihak, membuat ketegangan Front Rakyat dan pemerintah mereda.

Menurut saya, kasus Front Rakyat di Sumatera Barat, seperti juga Revolusi Sosial di berbagai daerah, merupakan ekspresi ketidakpuasan massa-rakyat dan golongan radikal terhadap administrasi Republik yang dipimpin oleh kelompok moderat. Watak pemimpin moderat ini, yang birokratis dan konservatif, tidak sesuai dengan tuntutan keadaan yang memerlukan sikap dan cara-cara revolusioner.

Di Sumatera Barat, selain perlawanan yang dilakukan oleh Front Rakyat, pemberontakan terhadap administrasi republik yang moderat ini juga terjadi di Baso, yang terletak antara Payakumbuh dan Bukittinggi. Di sana, seorang ulama lokal bernama Tuanku Nan Putih, bekas aktivis Sarekat Rakyat (SR), melakukan revolusi sosial dengan menangkapi pejabat-pejabat lokal bekas antek Belanda dan bangsawan-bangsawan kolaborator Belanda/Jepang. Namun, Revolusi sosial rakyat Baso ini ditumpas dengan keras oleh Residen Djamil.

Rudi Hartono

Catatan: sebagian besar bahan dalam artikel ini diambil dari buku Audrey Kahin: Dari Pemberontakan Ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut