Eva Golinger: Rencana Destabilisasi Terhadap Venezuela

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro telah mengecam beberapa insiden sabotase terhadap infrastruktur listrik negara beserta kampanye yang sedang berlangsung untuk merusak ekonomi Venezuela.

Sebagian besar media internasional, bersama dengan media swasta di Venezuela, telah mengejek tudingan Presiden Venezuela tersebut, dan malahan berusaha menuntut tanggung jawab pemerintah atas ketidakstabilan dan bahaya terhadap negara akibat aksi-aksi tersebut. Namun demikian, sebuah dokumen internal yang disusun oleh tiga organisasi dari Kolombia dan Amerika Serikat membuktikan adanya rencana jahat terhadap Venezuela dengan memprovokasi kekerasan–bahkan korban jiwa–dengan tujuan membenarkan intervensi internasional dalam mengantisipasi pemilihan kotamadya (Pilkada) yang dijadwalkan pada Desember mendatang.

Dokumen tersebut, yang diberi judul Strategic Venezuelan Plan, disiapkan oleh Democratic Internationalism Foundation (http://fidauv.org), yang dipimpin oleh mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe, bersama dengan  First Colombia Think Tank (http://www.pensamientocolombia.org) bersama dengan perusahaan konsultan dari AS, FTI Consulting (http://www.fticonsulting.com). Pada tanggal 13 Juni 2013, rencana ini berkembang setelah pertemuan antara tiga lembaga ini, pemimpin oposisi Venezuela seperti Maria Corina Machado, Julio Borges dan Ramon Guillermo Avelado, ahli dalam urusan operasi psikologis J.J. Rendon, dan Direktur US Agency for International Development (USAID) untuk Amerika Latin, Mark Feierstein.

Rencana strategis untuk mendestabilisasi Venezuela punya tujuan utama untuk melemahkan pemerintah sebelum Pilkada pada tanggal 8 Desember mendatang, seperti dinyatakan dalam dokumen: “tujuan yang diambil untuk rencana ini pada dasarnya untuk mengarahkan Pilkada yang ditetapkan pada 8 Desember, sementara pada saat yang sama, mempercepat kemerosotan pemerintah, (dan) memfasilitasi kemenangan oposisi pada momentum ini…” Meskipun teks selanjutnya menulis, “..tetapi jika hal itu bisa dilakukan sebelumnya, itu akan menjadi lebih baik..”

Dokumen ini juga merinci strategi untuk menyabotase sistem listrik di Venezuela, dengan tujuan menyalahkan pemerintah untuk lemahnya infrastruktur dan, dengan demikian, memperlihatkan gambaran krisis di Venezuela di tingkat internasional. Sebagai bagian dari rencana, penulis (dokumen itu) mengusulkan, “mempertahankan dan meningkatkan sabotase yang berdampak terhadap layanan publik, khususnya sistem listrik, yang memungkinkan tanggung-jawab dilemparkan kepada pemerintah karena inefisiensi dan kelalaian.” Selama beberapa bulan terakhir, pemadaman dan kekurangan pasokan listrik berdampak ke hampir seluruh daerah di Venezuela, memicu ketidakpuasan umum dan berdampak negatif terhadap pemerintah. Hanya beberapa minggu yang lalu, pihak berwenang Venezuela menangkap sejumlah orang yang berusaha mensabotase sistim listrik, dan pada akhir September, Presiden Nicolas Maduro mengeluarkan tiga diplomat dari Kedubes AS di Caracas karena diduga berperan dalam rencana destabilisasi terhadap negara Venezuela.

Di bagian artikel yang berjudul “Aksi”, penulis dokumen merinci langkah-langkah selanjutnya untuk melemahkan pemerintah Venezuela. Disamping itu, “menyempurnakan wacana komprontatif  Henrique Capriles”, kandidat oposisi yang dikalahkan oleh Nicolas Maduro dalam pemilu Presiden lalu, mereka juga berbicara “memicu kemarahan melalui pesan pendek yang menjangkau jumlah terbesar rakyat dan menekankan masalah sosial, memprovokasi ketidakpusan sosial. Meningkatkan masalah terkait pasokan kebutuhan produk dasar.”

Sepanjang tahun ini, Venezuela telah mengalami masalah terkait pasokan produk kebutuhan dasar, seperti kertas toilet, gula, susu, minyak, mentega, tepung dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah Venezuela telah menyita berton-ton jenis produk ini yang tersimpan secara ilegal di gudang milik pengusaha oposisi. Pihak berwenang pemerintah juga menyita dalam jumlah besar barang-barang serupa di perbatasan kolombia, dimana barang itu dijual sebagai barang selundupan.

Menurut dokumen tersebut, “The Strategic Venezuelan Plan, yang disetujui oleh wakil-wakil dari oposisi terhadap Presiden Nicolas Maduro, adalah mengarahkan rencana ini dengan dukungan kuat dan terus-menerus dari berbagai tokoh dunia yang bertujuan mengembalikan Venezuela ke jalan demokrasi yang benar dan independen, yang telah disandera selama 14 tahun.

Selama 14 tahun pemerintahan demokratis Presiden Hugo Chavez, ancaman terhadap pemerintahannya berlimpah-ruah dan rencana destabilisasi tidak pernah berhenti. Setelah kudeta yang gagal terhadap Chavez di tahun 2002, yang dirancang oleh AS, namun dikalahkan oleh jutaan rakyat pendukung Chavez, sejumlah upaya menggulingkannya melalui sabotase ekonomi, intervensi elektoral, rencana pembunuhan, perang psikologis, pengucuran dana jutaaan dollar dari lembaga-lembaga AS untuk oposisi Venezuela, dan rencana mengisolasi Venezuela di dunia internasional, tidak pernah berhasil.

Salah satu wajah yang paling terlihat dalam usaha-usaha menumbangkan pemerintahan Chavez adalah mantan Presiden Kolombia, Alvaro Uribe. Mantan kepala negara Kolombia yang mengakhiri masa jabatan Kepresidenannya pada tahun 2010 ini menyerukan campur tangan internasional di Venezuela untuk menghancurkan Chavez dan Revolusi Bolivariannya. Uribe mendedikasikan dirinya sejak itu untuk memfitnah Chavez dan warisannya, serta memperkuat hubungannya dengan kelompok-kelompok anti-Chavez baik di dalam maupun di luar venezuela.

Kematian Presiden Chavez di bulan Maret tahun 2013 tidak menghentikan tindakan Uribe melawan Venezuela. Dengan terpilihnya Nicolas Maduro sebagai Presiden dan keberlanjutan proses sosialis yang diprakarsai oleh Chavez, Uribe tetap melanjutkan agenda agresifnya melawan Venezuela.

Sekarang dokumen internal ini, yang dihasilkan oleh pertemuan antara sayap kanan ekstem di Kolombia dan Venezuela, bersama dengan perwakilan dari pemerintah AS, membuktikan masih aktifnya rencana destabilisasi terhadap presiden Maduro.

Bagian paling berbahaya dari plot melawan Venezuela, penulis dokumen ini mengusulkan “menciptakan situasi krisis di jalanan yang akan memfasilitasi campur tangan AS, serta pasukan NATO, dan dengan dukungan pemerintah Kolombia. Bila mungkin, kekerasan harus menghasilkan korban jiwa atau luka-luka.”

Orang-orang Venezuela, yakni wakil-wakil dari oposisi, bekerjasama dengan kepentingan asing untuk mendorong kematian warga sipil tidak berdosa di negaranya sendiri, dengan tujuan membenarkan intervensi militer dari negara lain.  Ini mewakili ancaman serius – dan kejahatan keji – terhadap kedaulatan Venezuela.

Selain itu, disamping mempromosikan kampanye internasional untuk meminggirkan, mendiskreditkan dan menodai pemerintah Maduro, dokumen itu juga merekomendasikan sebuah “pemberontakan militer” terhadap negara Venezuela. Mereka mengusulkan, “menghubungi kelompok militer aktif dan pensiunan untuk memperkuat kampanye mendiskreditkan pemerintah di kalangan angkatan bersenjata…ini sangat vital untuk menyiapkan pasukan militer hingga datang skenario krisis dan konflik sosial, mereka akan memimpin pemberontakan terhadap pemerintah, atau setidaknya mendukung intervensi asing atau kerusuhan sipil.”

Dokumen ini membuktikan dan menegaskan kebenaran–dan keparahan–semua tuduhan yang disampaikan oleh Presiden Nicolas Maduro. Venezuela sedang dalam serangan, seperti selama 14 tahun sejak dimulainya revolusi Bolivarian dan pemulihan kedaulatan, kemerdekaan, dan martabat Venezuela. Jangan lupa bahwa Venezuela merupakan pemilik cadangan minyak terbesar di bumi ini. Kepentingan besar untuk mencari jalan mengontrol semua sumber daya itu tidak akan pernah berhenti hingga mereka mencapai tujuannya.

Eva Golinger, penulis buku “Chavez Code” dan pengelola blog  Postcards from the Revolution

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut