Forum Akademisi IT: DPT Bermasalah, KPU Langgar UU Pemilu

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menyisakan masalah. Buktinya, adanya penemuan data pemilih tanpa NIK dalam jumlah besar.

Menanggapi hal tersebut,  Ketua Forum Akademisi IT (FAIT) Hotland Sitorus menuding KPU telah sengaja melanggar UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum. Ia pun menyerukan agar rakyat segera menggugat KPU dan Mendagri.

“Diperkirakan masih 10,4 jt pemilih tanpa NIK. Padahal menurut pasal 33 ayat (2) UU No. 8 tahun 2012, terdapat lima syarat minimal yang harus dipenuhi dalam penetapan DPT, termasuk di dalamnya NIK. Itu artinya, KPU telah melanggar UU No. 8 tahun 2012,” paparnya.

Lebih lanjut Hotland mengungkapkan, lebih dari 14 pemilih pemilih yang tercantum di DPT Pemilu 2014 masih bermasalah, seperti adanya pemilih tanpa NIK, pemilih ganda, pemilih tanpa tempat lahir, dan pemilih yang namanya tidak jelas.

“Kami telah menyisir DPT Pemilu 2014 yang baru ditetapkan KPU. Dengan mengambil sampel secara random di 100 kecamatan dari Provinsi Papua, Sumut, Sumsel, Maluku, Kalsel, Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim, Banten dan DKI Jakarta, disimpulkan rata-rata Pemilih tanpa NIK lebih dari 8 persen. Itu artinya, bila pendekatan ini digunakan secara nasional, maka terdapat 14,9 jt pemilih tanpa NIK,” ungkapnya.

Ia juga merinci, berdasarkan data sampel yang diperoleh, jumlah pemilih tanpa NIK yang terdaftar di DPT terbesar di Provinsi Papua yang mencapai hingga 80 persen di satu kelurahan. Sedangkan di  Pulau Jawa, jumlah pemilih tanpa NIK terdapat di Provinsi Jabar, seperti di kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Kelurahan Sarimahi yang mencapai 28,4 persen.

Selain persoalan NIK, kata Hotland, DPT juga bermasalah terkait pemilih ganda dan pemilih dengan nama yang tidak jelas. “Apabila diakumulasikan, maka jumlahnya cukup signifikan dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. KPU dan Mendagri harus bertanggung jawab,” tandasnya.

Tak hanya itu, Hotland juga menilai, jika merujuk ke batas waktu yang ditetapkan dalam UU nomor 8 tahun 2012, maka tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 sebenarnya sudah melanggar aturan.

“Pasal 38 ayat (3) jelas menyebutkan bahwa DPT ditetapkan paling lama tujuh hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPSHP. Itu artinya, DPT seharusnya sudah final dan tidak ada lagi perbaikan,” katanya.

Forum Akademisi IT mendesak KPU dan Mendagri agar membuka mata atas berbagai persoalan tersebut. Selain itu, Forum Akademisi IT juga berharap agar KPU dan Mendagri bisa bekerjasama dengan pihak yang kompenten dan independen untuk mengatasi masalah tersebut.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut