Elpiji Naik Lagi?

Belum keluar dari teror ledakan kompor gas, rakyat Indonesia kembali diperhadapkan dengan rencana baru pemerintah: menaikkan gas elpiji 3 kilogram. Pemerintah secara berlebihan telah melemparkan persoalan disparitas harga elpiji 3 kg dan 12 kg sebagai penyebab maraknya pengoplosan, dan hal itu dijadikan kambing hitam penyebab utama ledakan kompor gas di mana-mana.

Masalah pengoplosan bukanlah penyebab primer, melainkan persoalan sekunder dari kesalahan umum kebijakan pemerintah di sektor energi. Adalah sangat tidak masuk akal, bahwa sebuah Negara yang punya cadangan gas melimpah, telah memaksa rakyatnya membayar mahal harga gas elpijinya. Bukannya memberi efek jera kepada para pengoplos, pemerintah malah membunuh rakyat banyak.

Seharusnya, sebelum mengatasi secara tuntas persoalan penyebab ledakan gas, pemerintah jangan melangkah jauh-jauh. Karena, sampai sekarang ini, ledakan gas belum berhenti dan masih terus merenggut korban jiwa di berbagai daerah.

Apalagi, kenaikan rencana kenaikan ini kontras sekali dengan kehidupan rakyat secara umum, yang sudah sangat menderita akibat beban ekonomi. Menaikkan gas elpiji secara sepihak, dengan tidak memperhatikan kondisi kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar rakyat, adalah keputusan yang tidak popular, berlawanan secara langsung dengan kepentingan rakyat banyak; karenanya, anti pancasila dan UUD 1945.

Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, kami melihat adanya kepentingan “terselubung” di balik rencana tersebut. Dengan tampil seolah-olah hendak menyelamatkan rakyat, pemerintah malah semakin mantap untuk menjadikan persoalan gas dan distribusinya sebagai hidangan paling lezat bagi para investor. Dengan potensi pangsa pasar sekitar 65 juta rumah tangga, maka Indonesia tentu menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi perusahaan gas asing, ataupun produsen tabung gas dan aksesorisnya.

Dengan cadangan gas mencapai 170 TSCF dan produksi per tahun mencapai 2,87 TSCF, dan diperkirakan akan bertahan hingga 59 tahun lagi, maka Indonesia tidak seharusnya ketakutan mengalami krisis energi dan bahan bakar dalam waktu dekat.

Kita perlu untuk memikirkan soal proyek pengelolaan gas di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Untuk itu, sebagai langkah pertama yang sangat mendesak untuk dilakukan, adalah memprioritaskan produksi gas untuk kebutuhan domestik. Sekarang ini, karena bayang-bayang UU migas, kita dipaksa mengikuti  ketentukan pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 25%, yang mengakibatkan kebutuhan domestik selalu defisit. Pendek kata, Pemerintah harus berani untuk menghapuskan UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas ini.

Setelah itu, kita mulai mengupayakan pembangunan infrastruktur pengelolaan gas-nya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Menurut pengamat migas Qoyum Tjandranegara, kita hanya membutuhkan dana sebesar Rp 110 triliun untuk membangun infrastruktur gas itu, dan diperkirakan akan selesai dalam lima tahun.

Kalau gas bisa diproduksi dan dikelolah oleh Negara sendiri, maka kebuntuan soal kebutuhan energi nasional pun akan sedikit teratasi. Karena cadangan gas masih melimpah, maka harganya bisa dipatok lebih rendah sehingga bisa dijangkau seluruh rakyat. Disamping, tentu saja, kita tidak akan melupakan usaha-usaha untuk mencari energi alternatif non-fosil.

Kembali pada rencana keputusan pemerintah menaikkan elpiji 3 kg, kami menganggap rencana ini tidak punya alasan pembenaran sedikit pun. Seharusnya, kalau niatnya memang hendak memangkas disparitas, maka pemerintah semestinya menurunkan harga elpiji 12 kilogram. Selain menciptakan rasa aman kepada rakyat, hal ini juga akan sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi rakyat.

Selain itu, seperti yang dianjurkan oleh mantan Wapres Yusuf Kalla, bahwa pemerintah sebaiknya menggratiskan aksesoris tabung gas itu, seperti selang, rubber seal di dalam katup, katup, regulator dan kompor. Dalam hal apapun, sepanjang itu menyangkut kesejahteraan rakyat, maka pemerintah tidak boleh berlaku “pelit”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Bambang Budiono

    Saya sangat setuju dengan pendapat dari Admin ini, bahwa ‘Pengoplosan dan Disparitas Harga’ hanyalah dijadikan ‘Kambing Hitam’ untuk suatu alasan agar Harga LPG ukuran 3 kg dapat dinaikkan. Karena setelah saya pelajari dan saya teliti lebih jauh, “Permasalahan Utama” dari kebocoran tersebut ada 3:

    1. Kualitas Rubber Seal dari Pertamina sangat jelek.
    Yang saya alami,80% rubber seal dari Pertamina kualitasnya sangat jelek sekali. Setiap mengganti tabung LPG kosong dengan yg baru/ yg isi, ketika regolator dipasang “pasti” terjadi kebocoran dari rubber seal tersebut (=meskipun Regulator dan selang sudah saya ganti baru dengan yg berlogo SNI=). Meski sudah saya coba untuk mengganti rubber sealnya sampai 4 kali (saya ‘sering kali’ minta rubber seal cadangan dari agen LPG), masih saja bocor.
    Akan tetapi jika saya ganti dengan menggunakan “Rubber Seal ‘Baru’ yang saya Beli Sendiri dengan harga Rp. 10.000 / 1 pcs” di agen, maka dengan 1 kali penggantian saja sudah tidak ada kebocoran sama sekali.

    2. Kualitas Tabung kurang baik.
    Menilik dari sisi pengadaan Paket awalnya yg terkesan terburu-buru, maka dapat disimpulkan bahwa pengerjaan pengadaan tabung ‘dimungkinkan’ dengan system borong.
    Hal tersebut dapat terlihat dari kualitas welding/ pengelasan sambungan2 yg terlihat kurang rapi, sehingga setelah beberapa waktu dipakai berulang2, terlihat ada kebocoran di bagian pengelasan sambungan samping tabung.
    Dimungkinkan juga dalam pengadaan Tabung2 tersebut, pihak Pertamina/ pemerintah hanya melakukan ‘test tekanan dengan udara/ cairan’ untuk ‘uji pengelasan’, tanpa dilakukan ‘test X-Ray’ untuk mengetahui adanya kekeroposan didalam bidang yg di sambung/ di-las tersebut.

    3. Cara pendistribusian yg sangat buruk.
    Sering saya melihat (terutama di agen2 besar/ distributor), dalam proses bongkar-muat tabung LPG tersebut dari truck baik yg isi maupun yg kosong dilakukan dengan cara yg ‘kasar’ (di banting2 atupun di gelindingkan). Hal tersebut dapat dipahami, karena mungkin; sopir dan kernet truck dalam kondisi lelah, atau gaji kerja mereka yang terlampau minim sehingga kurang bertanggung-jawab dlm melaksanakan pekerjaannya.

    Itulah tadi adalah hasil dari pengamatan dan analisa yg telah saya lakukan selama ini.

    Jadi saya sendiri sekarang ini bingung dengan rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga LPG ukuran 3 kg itu, karena saya yakin hal tersebut tidak akan mengatasi masalah “TERROR TABUNG GAS LPG” ini (saya tidak menyebutkan ukuran 3 kg, karena kenyataan sekarang ini, yg ukuran 12 kg juga banyak yg meledak seperti yg baru saja terjadi di rumah Julia Perez).
    Nampaknya Pemerintah/ para Wakil Rakyat TIDAK MEMAHAMI
    AKAR PERMASALAHAN??? Ataukah BERMATA TAPI TAK MELIHAT??? Atau ada Motif2 Tertentu??? Wallahualam…