Jakarta, Berdikari Online-Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat perhatian serius dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Proyek yang diperkirakan bernilai Rp24,66 triliun ini menimbulkan perdebatan terkait arah kebijakan industri nasional.
Bendahara Umum Partai PRIMA, Ahmad Herwandi, menekankan pentingnya penguatan industri lokal dalam pengadaan kendaraan tersebut. “Kami mendukung penguatan koperasi desa sebagai alat distribusi logistik yang vital. Namun, belanja negara sebesar Rp 24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis,” kata Herwandi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (23/2/2026). Ia juga menambahkan, “Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional.”
Industri Otomotif Nasional Siap Penuhi Kebutuhan
Herwandi berpendapat bahwa kapasitas produksi kendaraan nasional, yang mencapai sekitar satu juta unit per tahun, mampu memenuhi kebutuhan 105.000 unit untuk program koperasi desa. “Dengan kapasitas nasional yang sudah ada, kebutuhan 105 ribu unit itu sangat mungkin diproduksi di dalam negeri. Ini bukan hanya soal pengadaan teknis, tetapi soal keberpihakan pada ekosistem industri kita sendiri,” jelasnya.
Menurut data Kementerian Perindustrian, produksi nasional termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap telah mencakup 10% dari kapasitas yang dibutuhkan. Herwandi memperkirakan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampak ekonomi yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp27 triliun melalui efek berganda pada industri komponen dan tenaga kerja.
Risiko Kehilangan Nilai Tambah dan Ketergantungan Impor
PRIMA juga menyoroti potensi risiko hilangnya nilai tambah ekonomi akibat rencana impor utuh (CBU) kendaraan dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. “Jika kita impor dalam bentuk utuh, sebagian besar nilai tambah akan dinikmati negara lain. Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumsi dan bukan basis produksi regional yang kuat,” ujar Herwandi.
Selain masalah industri, PRIMA juga mencemaskan persoalan layanan purna jual. Kendaraan yang digunakan untuk koperasi desa akan beroperasi di berbagai wilayah dengan kondisi geografis beragam. Tanpa adanya basis perakitan di dalam negeri, risiko keterbatasan suku cadang dan bengkel resmi akan mengganggu keberlanjutan operasional koperasi desa. “Jika suku cadang harus menunggu impor, koperasi bisa terganggu operasionalnya,” tegas Herwandi.
Rekomendasi PRIMA untuk Pengadaan Kendaraan
Sebagai solusi, PRIMA mengusulkan beberapa langkah bagi pemerintah dalam menanggapi isu ini, antara lain:
Mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang kapasitas tersedia, Mendorong skema perakitan lokal jika tetap ada kerja sama dengan produsen asing, Menerapkan kewajiban kandungan lokal (TKDN) secara progresif, Memastikan pembangunan jaringan layanan purna jual sebelum pengadaan dilakukan, Mengintegrasikan program koperasi desa dengan strategi industrialisasi nasional.
Herwandi menegaskan, “Penguatan ekonomi desa dan industri nasional bukanlah dua agenda yang bertentangan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai kedaulatan ekonomi bangsa.”
(Amir)