DPRD Lumajang Minta Bidan Dukung Program Jampersal

LUMAJANG—Adanya sejumlah bidan swasta yang mengaku tidak tertarik dengan program Jampersal ditanggapi oleh anggota DPRD Lumajang. Pihak DPRD menghimbau agar para bidan turut serta dalam mensukseskan program tersebut. Alasannya, program tersebut adalah trobosan dari pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Lumajang, Hartono. Legislator Golkar tersebut mengakui bahwa program tersebut sangat signifikan memberikan pelayanan persalinan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Menurut pengakuannya, hingga kemarin belum ada bidan swasta yang sudah menandatangani kontrak dengan dinas kesehatan. “Selain karena masih dalam proses sosialiasi, minimnya budget biaya persalinan diakuinya membuat para bidan swasta ogah-ogahan,” katanya.

Budget dari pemerintah, kata dia, hanya berkisar Rp 350 ribu per-orang. Padahal, biasanya biara persalinan di bidan-bidan swasata biasaya lebih dari itu, yaitu Rp 500 ribu. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu kendala untuk melibatkan bidan swasta dalam program tesebut. Namun, itu bukan sikap akhir dari para bidan. pasalnya, bidan yang berpraktek swasta masih diberikan waktu untuk berfikir untuk terlibat atau tidak dalam program Jampersal tersebut.

Hartono berharap, meski pagunya tidak sesuai dengan harapan para bidan swasta, jangan sampai para bidan tersebut menutup mata. Artinya, program jampersal tersebut merupakan program kemanusian dan sesuai dengan semangat bidan selama ini. “Itu hanya harapan kami,” imbuhnya.

Soal kurang interest-nya para bidan swasta, hal itu memang sudah diprediksi oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pasalnya, selama ini biasanya para bidan senior mengenakan tarif di atas pagu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang terpenting, kata dia, pihaknya sudah menawarkan untuk terlibat dalam program tersebut. “Soal mau atau tidak, itu hak mereka,” imbuhnya.

Namun, peluang kerjasama dengan bidan swasta sebenarnya masih terbuka. Khususnya para bidan yang membuka praktek di pelosok. Biasanya mereka mengenakan tarif kisaran Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu untuk biaya persalinan. “Itu yang kami bidik. Dengan catatan, tidak biaya lain lagi,” ucapnya.

Bukasan, anggota Komisi D yang lain, juga memberikan alternatif. Jika ternyata para bidan swasta tersebut berat untuk terlibat dalam program tersebut, dia meminta agar para bidan tidak memasang tarif tinggi untuk para pasien terutama pasien miskin. “Jangan terlalu mahal, lah,” ungkapnya.

Soal Perbedaan Pelayanan

Lebih lanjut, Bukasan menjelaskan bahwa ada sisi manfaat yang sebenarnya bisa diambil oleh masyarakat jika tidak semua bidan swasta terlibat dalam program tersebut. “Masyarakat diberi pilihan, apakah akan menggunakan fasilitas pemerintah atau mengeluarkan biaya sendiri untuk persalinan,” katanya mencontohkan. Karena, terang dia, belum tentu masyarakat tertarik semua dengan program tersebut, khususnya masyarakat menengah dan ke atas.

Bukasan menjelaskan, tidak sedikit masyarakat yang trauma dengan fasilitas gratis yang diberikan oleh pemerintah. Semisal, pelayanan yang kurang memadai dan obat-obatan yang diberikan.

Akbar, warga Lumajang kota, mengaku memiliki pengalaman kurang menarik mengenai pelayanan bidan desa. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh bidan desa dimaksud kurang maksimal. Pasalnya, saat datang membawa istrinya untuk periksa, ia hanya langsung diberi obat tanpa ditanyakan keluhan selama proses kehamilan. “Saya akhirnya pindah ke bidan swasta,” ungkapnya.

Kendati biaya yang dikeluarkan menjadi membengkak hingga Rp 800 ribu. Itu sudah termasuk biaya persalinan plus sejumlah baju bayi dan pengurusan akte kelahiran.

Anggota DPRD Lumajang, Hartono, juga memberi catatan terkait persoalan pelayanan itu. Katanya, jangan sampai karena diselenggarakan gratis, lantas masyarakat tidak mendapatkan layanan terbaik. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah, khususnya dinas kesehatan, benar-benar memonitor program ini dengan baik. “Itu yang tidak kami inginkan dan kami juga akan lakukan pemantauan,” imbuhnya.

Sedangkan Bukasan meminta agar program tersebut dievaluasi secara berkala. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar berjalan sebagai diharapkan. “Jangan sampai Jampersal hanya manis di bibir, tapi pahit pada layanan,” katanya.

Buntaran mengatakan, pelayanan yang diberikan oleh pihaknya akan diberikan secara maksimal meskipun program tersebut bersifat gratis. Soal obat, dia mengakui bahwa obat yang diberikan pada program tersebut adalah obat generik. Namun, dia menegaskan bahwa obat generik jangan dianggap murahan. “(Generik) bukan obat murahan,” tegasnya. (Vhievie)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut