Divestasi Newmont dan Saham Untuk Daerah

Pada hari Jumat, 6 Mei 2011 yang baru lalu, PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah mendivestasikan tujuh persen sahamnya kepada pemerintah pusat. Dengan divestasi terbaru ini, komposisi pemegang saham PT. NNT terbagi menjadi: pemerintah pusat memegang 7% saham yang baru dibelinya, konsorsium Pemerintah Daerah tetap memegang 24%, PT. Pukuafu tetap 20%, serta Newmont Mining dan Sumitomo berkurang penguasaannya atas saham menjadi 49%.

Ini berarti kewajiban divestasi 51% saham (mayoritas) PT. NNT menjadi milik pihak di dalam negeri, baik pemerintah maupun swasta, telah selesai. Tapi permasalahan belum selesai, terutama bagi rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di kabupaten Sumbawa Barat, ataupun bagi rakyat Indonesia umumnya yang coba mengamati proses ini.

Dibalik kengototan pemerintah pusat membeli sisa tujuh persen saham, terdapat kepentingan PT. NNT untuk tetap mengendalikan aset ini secara nyaris mutlak. Pemerintah atau badan usaha milik daerah telah kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam kontrol yang lebih dekat/intensif terhadap proses produksi, karena gagal menguasai 31% saham. Jadi kontrol terhadap NNT kembali dikuasai oleh Sumitomo (perusahaan Jepang) dan Newmont Mining (Amerika Serikat). Dalam konteks ini, hadirnya pelobi ternama asal Amerika Serikat, Karen Brooks, yang disinyalir sempat bertemu Menteri Keuangan dan Wakil Presiden sebelum divestasi, menimbulkan pertanyaan.

Gejala yang tampak di permukaan seolah hanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun keadaan sebenarnya melibatkan pemeran yang lebih besar.

Peran antagonis masih dipegang oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang sejak tahun 1986 telah menguasai area pertambangan seluas lebih dari 1,1 juta hektar sampai tahun 2023. Setiap tahun PT. NNT menyetorkan pajak, biaya non-pajak, dan royalti, yang jumlah terbesarnya didapat pemerintah pusat. Terakhir, setoran ke pemerintah pusat sebesar 5,8 triliun rupiah, sedangkan pemerintah daerah hanya 70 miliar rupiah. Sejauh penelusuran kami, belum terdapat audit independen yang mencatat keuntungan riil perusahaan ini, namun dapat dipastikan kompensasi yang diperoleh pemerintah tersebut sangat kecil dibanding keuntungannya.

Sementara, menurut kesepakatan dalam Kontrak Karya, PT. NNT wajib mendivestasikan 31% sahamnya, masing-masing 3% pada Maret 2006, 7% pada Maret 2007, 7% Maret 2008, 7% Maret 2009, dan 7% Maret 2010. Tapi divestasi ini selalu menghadapi kendala, terutama keengganan PT. NNT melepas saham miliknya.

Selain pemodal Jepang dan Amerika Serikat, penguasaan tambang di NTB ini juga melibatkan pengusaha dalam negeri yaitu PT. Pukuafu (Jusuf Merukh) dan PT. Multicapital (Grup usaha Bakrie). Kedua perusahaan ini juga sangat berminat dalam penguasaan saham.

Sedangkan peran protagonisnya adalah mayoritas rakyat, sebagai pemilik kedaulatan, yang terkena akibat langsung maupun tidak langsung dari eksploitasi tambang. Setelah kekayaan alamnya dikeruk oleh PT. NNT, rakyat di daerah masih harus menghadapi kecurangan pemerintah pusat, terutama dalam soal bagi hasil yang sangat tidak adil. Kemiskinan di daerah ini masih menempati urutan atas secara nasional. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kabupaten Sumbawa Barat merupakan pihak yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan keseharian masyarakat ini. Artinya, tiap kecurangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap masyarakatnya.

Pengalaman di NTB merupakan satu contoh dari gambaran umum hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan pemegang konsesi tambang yang terjadi di seluruh Indonesia. Kita melihat kejadian serupa dialami oleh pemerintahan daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam permasalahan Blok Cepu, atau di Aceh dengan Enron, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah lainnya.

Dalam kasus ini kita satu barisan bersama rakyat dan pemerintahan daerah NTB, pemerintah kabupaten Sumbawa Barat, serta seluruh pihak yang mendukung hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh rakyat NTB. Kita mengecam sikap pemerintah pusat yang semata menguntungkan korporasi asing dengan penguasaan saham olehnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut