Dinkes Bondowoso Akan Segera Sosialisasikan Jampersal

BONDOWOSO-Terkait pelaksanaan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang akan diberlakukan pada 1 April mendatang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso akan segera melakukan MoU (memorandum of understanding) dengan para bidan desa dan bidan praktek swasta (BPS).

Bahkan, Dinkes akan mengumpulkan para bidan desa dan BPS yang jumlahnya mencapai sekitar 250 orang lebih untuk melakukan sosialiasi di Aula Dinkes pada Rabu hari ini (30/3).”Harapannya, semua bidan desa dan bidan praktek swasta memahami program jampersal ini,” kata Kepala Dinkes Bondowoso Dr Agus Suwardjito kepada RJ, Selasa kemarin pagi (29/3).

Sebab, dalam aturan Jampersal, biaya persalinan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 350 ribu per persalinan. Sebaliknya, para bidan desa dan bidan praktek swasta, selama ini mengenakan tarif melebihi Rp 350 ribu.”Sehingga, kami perlu berkomunikasi dengan para bidan yang ada di Bondowoso,” katanya.

Sehingga, lanjut Agus, tidak ada masalah yang mengganjal soal tarif atau biaya persalinan. “Jadi perlu melakukan pembicaraan yang dilanjuitkan dengan Mou antara Dinkes dengan bidan desa dan bidan praktek swasta,” katanya.

Apalagi, kata Agus, tingkat kematian bayi di Bondowoso sangat tinggi sekali. Juga, tingkat kematian ibu.”Oleh sebab itu, kami mengajak para bidan desa dan bidan praktek swasta, untuk membantu kelancaran program jampersal ini,” katanya.

Selanjutnya, Agus mengatakan, selama ini, masyarakat Bondowoso masih banyak yang pergi ke dukun beranak, untuk pertolongan persalinan. Alasannya, mereka tidak mampu membiayai proses persalinan jika ditangani bidan.”Oleh sebab itu, dengan adanya program jampersal ini, bisa mengalihkan ibu ibu hamil yang akan melahirkan, pergi ke tenaga kesehatan. Bukan pergi ke dukun lagi,” ungkapnya.

Saat ini, kata Agus, pihaknya memang cukup dipusingkan dengan besarnya angka kematian bayi dan ibu. Untuk tahun 2010 saja, ada sekitar 230 bayi yang meninggal dunia. Dan, ada sekitar 16 ibu meninggal dunia saat melahirkan.”Itu sebagai PR yang harus diselesaikan oleh Dinkes. Angka kematian bayi dan ibu, harus ditekan sekecil mungkin,” katanya.

Namun begitu, kata Agus, tidak hanya Bondowoso saja yang mengalami angka kematian bayi dan ibu yang tinggi.”Untuk wilayah tapal kuda, angka kematian ibu dan bayi juga cukup tinggi,” katanya.

Namun, lanjut Agus, hanya kabupaten Banyuwangi yang angka kematian ibu dan bayi yang agak kecil.”Besar kemungkinan para ibu hamil punya kesadaran tinggi untuk merawat kesehatan dirinya dan anaknya. Mereka sadar untuk selalu memeriksakan kesehatannya ke petugas kesehatan,” katanya.

Sedangkan, Pemkab Bondowoso sendiri menyediakan dana anggaran Jampersal sebesar Rp 2,1 Miliar. (vhivhie)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut