Dimana Kedaulatan Rakyat Itu?

UUD 1945 pasal 1 ayat (2) merumuskan sebagai berikut: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Tetapi kata-kata dalam konstitusi itu kebanyakan menjadi pepesan kosong, ketimbang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara negara.

Jika memang kedaulatan itu di tangan rakyat, kenapa rakyat harus repot-repot menggelar aksi protes untuk membuat pemerintah mendengar “aspirasi” mereka. Bahkan, sekalipun rakyat beribu-ribu kali menggelar aksi protes, pemerintah tetap tutup mata dan telinga terhadap berbagai tuntutan rakyat itu.

Lihatlah kasus yang dialami oleh petani di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk mempertahankan pulau dan kehidupan mereka dari keserakahan perusahaan swasta. Bahkan, demi memastikan pemerintah mendengar tuntutannya, petani Pulau Padang rela menabung supaya bisa datang ke Jakarta dan menyampaikan tuntutannya kepada pejabat pemerintah (Presiden RI dan Menteri Kehutanan).

Tuntutan petani Pulau Padang sangat sederhana: mereka menuntut agar SK menhut nomor 327 tahun 2009 dicabut. Pasalnya, SK Menhut era MS Kaban itu telah menjadi legitimasi perusahaan kertas PT. RAPP untuk membuka dan menghancurkan lahan gambut di Pulau Padang. Hal itu sangat berpotensi menenggalamkan pulau berpenghuni 45 juta jiwa itu.

Tetapi apa jawaban Menhut Sulkifli Hasan saat itu? Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap Pulau Padang tidak berpenghuni alias kosong. Alih-alih mendengar dan merespon tuntutan rakyat, Sang Menteri malah mempertanyakan eksistensi rakyat Pulau Padang yang sudah ratusan tahun tinggal di Pulau Padang.

Ini hanya satu bukti betapa “kedaulatan rakyat” itu dikangkangi oleh segelintir elit berkuasa. Contoh kasat mata lainnya adalah adanya puluhan, bahkan mungkin ratusan, produk perundang-undangan yang tidak pernah dikonsultasikan dengan rakyat. Padahal, sebagian besar produk perundang-undangan itu merugikan kehidupan rakyat.

Kedaulatan rakyat tidaklah muncul seketika dalam konstitusi kita. Ia merupakan hasil pergulatan gagasan dan pengalaman para pendiri bangsa (founding father) kita. Gagasan itu sudah muncul jauh sebelum Indonesia resmi dinyatakan merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta sudah mencanangkan kedaulatan rakyat itu dalam tulisan-tulisannya di tahun 1930-an.

Bung Karno, dalam tulisannya “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi” di tahun 1932, menguraikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. “Cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah,” kata Bung Karno.

Demokrasi yang dibayangkan Bung Karno bukan saja kesejajaran dalam lapangan politik, tetapi juga kesejajaran dalam ekonomi. Atau ringkasnya, demokrasi ala Bung Karno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi, bukan saja keterlibatan langsung rakyat dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga kontrol rakyat terhadap sumber daya ekonomi dan alat-alat produksi.

Semangat itu juga ditemukan dalam gagasan Mohammad Hatta. Ia mengartikan demokrasi rakyat sebagai pemerintahan negeri yang dijalankan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau Badan-Badang Perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan senantiasa takluk kepada “kemauan rakyat”.

Bung Karno, juga Bung Hatta, menganggap Ke-adilan sosial, dan sebagai akibatnya, kesejahteraan rakyat, hanya bisa terwujud dengan kedaulatan rakyat. Keduanya juga menganggap negara hanya sebagai wadah atau alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Maka kita patut kecewa dengan negara dan pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Segelintir klas berkuasa telah menggunakan negara sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran pribadi dan golongannya. Sementara rakyat mayoritas telah dikeluarkan dari proses kenegaraan dan rakyat hanya diperkuda untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi klas yang berkuasa.

Kami berkesimpulan: negara dan pemerintahan sekarang bukanlah negara dan pemerintahan yang dikehendaki oleh pendiri bangsa, juga tidak sejalan dengan semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adalah tugas kita semua, rakyat Indonesia, untuk mengembalikan negara dan pemerintahan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut