Puluhan Ribu Rakyat Aceh Utara Dan Lhokseumawe Desak Pilkada Ditunda

Puluhan ribu rakyat Aceh Utara dan Lhokseumawe menggelar aksi massa di lapangan Hiraq Lhokseumawe, Kamis (3/11). Mereka menuntut penundaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) Aceh.

“Pilkada yang dijalankan di Aceh tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MOU Helsinki. Pilkada tidak dapat dijalankan tanpa penyelesaian konflik regulasi dan dasar hukum pilkada Aceh,” kata sekretaris umum Gerakan Sipil Pendukung UUPA Sesuai MOU Helsinki, Ahmad Refki Bentara.

Selain itu, menurut Ahmad Refki, Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh juga telah mengabaikan UUPA sebagai dasar hukum Pilkada Aceh. “KIP telah lancing memaksakan tahapan pilkada terus berjalan tanpa koridor hukum dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Aceh,” tegasnya.

Tidak hanya itu, ungkap Refki, tahapan ini telah melecehkan lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Padahal DPRA merupakan institusi resmi pemerintahan Aceh yang punya kekuatan hukum dan politik.

Aksi ini diikuti oleh sedikitnya 30-an organisasi massa dan LSM se-Aceh Utara dan Lhokseumawe. Dengan jumlah massa aksi yang cukup besar, ditambah suasana aksi yang sempat memanas, pihak kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe pun merespon tuntutan massa aksi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin Jalil dan Ketua DPR Kota Lhokseumawe Saifuddin Yunus pun bersedia meneken pernyataan sikap yang menuntut pilkada ditunda. Pernyataan itu juga diteken oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya. Sedangkan Sekda Aceh Utara, Syahbuddin Usman, hanya membubuhkan paraf pada nama Pejabat Bupati M Ali Basyah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut