Di Finlandia, Setiap Warga Negara Akan Diberi Uang Rp 12 Juta Perbulan

Mungkin ini terdengar mengada-ada, tetapi dalam waktu dekat akan menjadi kebijakan politik di Finlandia. Ya, negara yang terletak di Eropa Utara ini akan memberi uang sebesar $870 atau kira-kira Rp 12 juta kepada setiap warga negaranya.

Pemberian uang tunai itu adalah bagian dari sebuah kebijakan yang disebut “pendapatan dasar nasional”. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku di tahun 2016. Dengan kebijakan ini, Finlandia merasa percaya diri bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

“Bagi saya, pendapatan dasar ini berarti menyederhanakan sistim jaminan sosial,” ujar Perdana Menteri Finlandia,  Juha Sipilä, akhir pekan lalu.

Memang, dengan program ini, sejumlah program sosial lainnya akan dihilangkan. Termasuk jaminan untuk penganggur. Namun, sebelum program ini diterapkan penuh, akan ada proyek percontohan dengan memberi 550 euro kepada setiap warga negara.

Sebuah jajak pendapat yang digelar oleh Badan Asurasi Sosial Finlandia, sering disebut KELA, mengklaim 69 persen penduduk Finlandia mendukung program ini.

Saat ini, akibat pengaruh resesi ekonomi, pengangguran di Finlandia melonjak naik. Sekarang ini pengangguran mencapai angka 10 persen. Pertumbuhan ekonominya juga melambat. Sehingga banyak yang berharap program ini bisa menghalau dampak resesi ekonomi.

Namun, belum jelas apakah semua kelompok umur akan menerima dana ini. Termasuk balita dan anak-anak. Jumlah penduduk Finlandia saat ini berkisar 5,4 juta orang. Hitungannya, kalau memasukkan balita dan remaja, maka pemerintah Finlandia menyiapkan 52 milyar euro per tahun.  Sementara, pada tahun 2016 ini, penerimaan negara hanya diperkirakan 49,1 milyar.

Namun, rupanya, konsep “pendapatan dasar” ini bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 1970-an, di Dauphin, Manitoba, Kanada, konsep serupa sudah diterapkan. Hasilnya: kemiskinan ditekan, sehingga kota itu mendapat sanjungan “Kota tanpa kemiskinan”.

Menurut huffingtonpost.ca, pemerintah partai liberal yang berkuasa di Kanada saat ini pernah punya pilot project dan menjadikan konsep ini sebagai platformnya. Sayang, begitu berkuasa, pemerintahan liberal tidak menyinggungnya lagi.

Sebuah kota di Belanda, Utrecht, juga pernah melakukan proyek percontohan program ini. Di sana setiap penduduk menerima 900 euro per bulan.

Sedangkan Swiss juga berencana menggelar referendum terkait program pendapatan dasar ini.

Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Raymond Samuel

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid