Hari Senin (16/12) kemarin, aksi massa mengecam sistim jaminan sosial yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terjadi di 16 kota/kabupaten di Indonesia.
Aksi tersebut terjadi di Jakarta, Surabaya, Malang, Tuban, Garut, Kabupaten Bogor, Banten, Makassar, Maluku, Jambi, Palopo, Majene, Palu, Luwuk Banggai, Flores, Kupang, dan Ende.
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyoroti kegagalan penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS. Sistem jaminan sosial ala BPJS dianggap melanggar konstitusi.
Berikut ini beberapa kota yang menggelar aksi:
Jakarta
Aksi massa digelar oleh ratusan ibu-ibu, aktivis perempuan, buruh, dan mahasiswa. Mereka berasal dari sejumlah organisasi, seperti Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, dan Serikat Tani Nasional (STN).
Aksi dimulai dari kawasan Patung Arjuna Wijaya menuju Istana Negara. Selain membentangkan spanduk dan poster, massa aksi juga menggelar aksi teatrikal.
Menurut Ketua Umum FNPBI, Lukman Hakim, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, yang berbentuk asuransi sosial, tidak sesuai dengan mandat konstitusi.
“Dalam konstitusi, kesehatan itu hak warga negara. Sementara dengan sistim asuransi, warga negara dibebani oleh kewajiban membayar premi,” katanya saat menyampaikan orasi di dekat Istana Presiden.
Disamping itu, lanjut dia, pengelolaan keuangan oleh BPJS tidak transparan dan terkontrol oleh publik, yang membuka celah pada penyelewengan dan korupsi.
“Layanannya banyak yang bermasalah, kemudian pengelolaan keuangannya defisit, justru membenani rakyat dan APBN. Ini kan terbukti gagal,” tegasnya.
Sebagai gantinya, Lukman mengajukan konsep jaminan sosial alternatif pengganti jaminan kesehatan ala BPJS. Ia menyebutnya Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).
Menurutnya, melalui Jamkesrata, negara bertanggung-jawab menyediakan layanan kesehatan berkualitas kepada seluruh rakyat tanpa rintagan biaya.
“Kami sudah ada hitung-hitungannya dan bentuk pengelolannya. Kami siap berbagi solusi dengan pemerintah,” ujarnya.
Seusai menggelar aksi di depan Istana Negara, massa aksi melanjutkan aksinya ke kantor Kementerian Kesehatan RI di jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Tuban
Aksi mengecam jaminan sosial ala BPJS di Tuban, Jawa Timur, digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di kantor DPRD setempat.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai penyelenggaran kesehatan oleh BPJS sudah gagal. Mereka menyebut beberapa indikator kegagalan BPJS, seperti anggaran defisit, banyak peserta mandiri yang tak sanggup bayar iuran, dan kasus pasien tak terlayani.
Karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk mengganti BPJS dengan model jaminan kesehatan lain yang disebut jaminan kesehatan rakyat semesta (Jamkesrata).
“Jamkesrata merupakan jaminan kesehatan yang bersifat universal dan tak berbayar. Anggarannya ditanggung APBN. Jika setiap orang dihitung Rp 10 ribu, berarti negara hanya perlu mencadangkan Rp 32 triliun untuk menjamin kesehatan rakyatnya,” kata aktivis LMND, Yayang Heldi Julia.
Surabaya
Di kota Surabaya, aksi mengecam BPJS digelar oleh LMND, SRMI, dan API Kartini. Mereka menggelar aksinya di depan kantor DPRD Surabaya.
Selain menggelar mimbar bebas, mereka juga melakukan dialog dengan perwakilan DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Anggota DPRD dari fraksi Golkar ini berjanji akan mendorong DPRD membahas aspirasi massa aksi.
Malang
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendatangi Balaikota dan DPRD kota Malang untuk memprotes jaminan sosial BPJS.
Di kantor DPRD, selain menggelar orasi-orasi, LMND menyerahkan konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata) kepada Komisi D DPRD Kota Malang.
Makassar
Sekitar 50-an massa yang tergabung dalam SRMI, LMND dan API Kartini memprotes jaminan sosial ala BPJS di depan Balaikota Makassar, Senin (16/12).
Selain menggelar orasi, mereka juga menyerahkan draf konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata) kepada salah seorang perwakilan komisi D DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said.
Palopo
Di kota Palopo, Sulawesi Selatan, aksi mengeritik jaminan sosial ala BPJS dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam LMND dan API Kartini kota Palopo.
Aksi yang berlangsung di kantor DPRD kota Palopo itu disambut oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Irvan ST.
Palu
Puluhan anggota LMND kota Palu menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/12). Mereka mengeritik kebijakan sosial ala BPJS yang justru membebani rakyat dengan kenaikan iuran.
Ketua LMND kota Palu, Sri Nanda Dotutinggi, menganggap kebijakan sosial berbentuk asuransi sosial tidak sesuai dengan mandate konstitusi.
“Model asuransi itu lebih ke bisnis, bukan untuk memenuhi hak dasar rakyat untuk kemudahan mengakses layanan kesehatan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, LMND menyerahkan konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata) ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Garut
Puluhan anggota LMND dan SRMI kabupaten Garut, Jawa Barat, juga menggelar aksi mengecam jaminan sosial ala BPJS di Bundaran Simpang Lima Garut.
Ketua LMND Garut Asep Muhamad Toha menyebut defisit BPJS hanya ekses dari model jaminan kesehatan berbasis asuransi yang dijalankan oleh BPJS.
Karena itu, dia mendesak sistim jaminan sosial ala BPJS dievaluasi dan diganti dengan jaminan kesehatan yang sesuai dengan konstitusi dan Pancasila.
Flores Timur
Puluhan anggota LMND kota Larantuka, Flores Timur, mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka mendesak DPRD segera bersikap terkait penyelenggaraan BPJS.
Juru bicara LMND Larantuka, Kanis Soge, menyebut jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS penuh dengan masalah dan bertentangan dengan konstitusi.
“Alih-alih mendekatkan rakyat pada akses kesehatan, malah membenai dengan iuran dan kelas-kelas,” jelasnya.
Dalam aksi itu, LMND Larantukan berdialog dengan belasan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.
Kupang
Di kota Kupang, NTT, puluhan anggota LMND dan API Kartini menggelar aksi mengeritik sistim jaminan sosial BPJS di dekat terminal kota Kupang, Senin (16/12).
Deni Pobas, Ketua LMND kota Kupang, mengeritik UU SJSN dan UU BPJS yang melahirkan layanan kesehatan berbentuk asuransi sosial seperti sekarang ini.
“Kehadiran JKN yang dijalankan oleh BPJS sekarang itu karena UU itu. Jadi harus dicabut, karena prinsip-prinsipnya bertentangan dengan semangat konstitusi,” kata dia.
Dia kemudian menyinggung konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata), yang pembiayaannya ditanggung oleh Negara dan bisa bersumber dari skema pajak progressif.
Serang
Di Serang, seruan pembubaran BPJS disuarakan oleh puluhan mahasiswa dari empat organisasi, yakni LMND, HMI-MPO, Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) dan API Kartini.
Mereka mendatangi Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang. Sambil berorasi dan membentangkan poster, demonstran melontarkan kritik terkait kegagalan BPJS.
“BPJS gagal mendekatkan layanan kesehatan pada seluruh rakyat Indonesia. Sebab, selain berbentuk asuransi yang mengharuskan membayar iuran, juga mengenal kelas-kelas,” kata juru bicara aksi, Samsul Ma’arif.
Meski diguyur hujan deras, massa terus bertahan untuk melanjutkan aksinya. Hingga mereka diterima berdialog oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.
BANGKIT NUSANTARA
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
