Asia Tenggara Menolak Pengungsi: Indonesia luruh ke dalam bujukan moral?

Hope away from Home: A world where refugees are always included (Harapan di Tanah Asing: Sebuah dunia di mana para pengungsi selalu diterima) merupakan tema Hari Pengungsi Sedunia tahun 2023 yang dirayakan setiap tanggal 20 Juni. Tema ini menyerukan harapan mendalam. Namun, harapan itu tampak patah tersungkur di kaki mirisnya realita.

Sejak 1980-an, Thailand menampung sekitar 90.000 pengungsi Myanmar di sembilan kamp. Setelah kudeta 2021 di Myanmar, jumlah itu membengkak hingga 135.000. Meski diizinkan tinggal di tempat penampungan di perbatasan, mereka kadang-kadang diusir dan dilarang masuk ke kamp pengungsian resmi. Pemerintah Thailand memberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan dan akses mereka ke bantuan kemanusiaan.

Pada bulan Juli 2023, sekitar 9.000 pengungsi Myanmar mencari perlindungan di penampungan Mae Hong Son, Thailand, karena serangan udara di Negara Bagian Karenni. Pada bulan Oktober, militer Thailand memerintahkan mereka kembali ke Myanmar yang masih membara sengketa.

Pemulangan massal, baik secara paksa maupun tidak, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Thailand sebagai negara pihak dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan melanggar prinsip hukum internasional yang melarang refoulement, yaitu pemulangan paksa terhadap seseorang ke suatu tempat di mana ia akan menghadapi risiko penganiayaan, penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang atau pun ancaman nyawa.

Akan halnya di Malaysia, negara ini tidak menandatangani Konvensi Perlindungan Pengungsi 1951. Akan tetapi, negara ini bersedia menampung sekitar 185.000 pengungsi, lebih dari 10 kali lipat pengungsi di Indonesia, termasuk lebih dari 100.000 adalah pengungsi Myanmar.

Di Malaysia, kendati terdaftar di UNHCR, pengungsi Rohingya tidak memiliki status hukum. Larangan bekerja atau sekolah menjadi biang eksploitasi dan pelecehan. Pemerintah yang menolak akses UNHCR ke pusat-pusat detensi imigrasi sejak 2019 menyulitkan perlindungan untuk lebih dari 17.500 pencari suaka, termasuk 1.500 anak yang ditahan di seluruh negeri Jiran itu.

Antara bulan Juni dan Oktober, Departemen Imigrasi Malaysia mendeportasi lebih dari 1.700 warga Myanmar, termasuk pembelot militer, tanpa menilai klaim suaka atau perlindungan. Pada bulan April, lebih dari 500 pengungsi Rohingya melarikan diri dari pusat detensi. Enam di antaranya tewas, termasuk dua anak-anak. Mereka telah ditahan selama lebih dari dua tahun.

Pada bulan Juli, pemerintah tersebut meluncurkan skema registrasi Tracking Refugees Information System (TRIS) bagi pengungsi dan pencari suaka mendaftar untuk kartu identitas biometrik. Kartu tersebut diakui sebagai satu-satunya identitas pengungsi, bukan kartu UNHCR, dan dioperasikan oleh perusahaan swasta yang dipimpin oleh mantan kepala intelijen kepolisian.

Pada bulan September, direktur jenderal dewan keamanan nasional mengusulkan penutupan kehadiran UNHCR di Malaysia untuk mengelola pengungsi “tanpa campur tangan asing.”

Sama dengan negara tetangganya, Indonesia menampik penandatanganan Konvensi Perlindungan Pengungsi 1951. Indonesia tampak masih gamang akan konsekuensi bebannya dan merasa cukup untuk menampung 12.000-an pengungsi di penghujung akhir tahun 2023 ini.

Kegamangan itu terasa kian menggigit ketika dilema etika menyaru sebagai bujukan moral. Pada tahun 2016-2017, kantor imigrasi Yogyakarta memindah habis puluhan pengungsi yang telah ditampung sejak 2011 keluar dari provinsi ini. Kini gigitannya semakin mencengkeram dengan penolakan warga Aceh terhadap gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai-pantainya. Semuanya mencuat atas dalih akhlak moral pengungsi yang gagal berkohesi dengan warga, bahkan berperilaku kriminal.

Sebenarnyalah, mekanisme opsi pendekatan kemanusiaan Indonesia telah dirintis. Dilema penanganan pengungsi mulai diurai dengan upaya legal. Non refoulement telah didukung melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998. Langkah demi langkah penanganan pengungsi dikokohkan dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Kasus-kasus moral dan pidana dikompromikan dengan penanganan melalui prinsip perlakuan hukum WNA. Upaya-upaya ini tampak masih ditempa oleh berbagai ujian.

7 Desember 2023

Lino Sanjoyo – Aktivis Pengungsi

Foto : Pengungsi kembali ke perahu di sebuah pantai di Provinsi Ranong, Thailand Selatan, 22 Juni 2022 (thethaiger.com/Leah)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid