Demokrasi Liberal Tidak Menjawab Persoalan Rakyat

Agus Jabo Priyono (Ketua Umum PRD)

Dalam sejarah, Indonesia pernah menerapkan sistim demokrasi liberal, yakni dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Saat itu Indonesia tergelincir dalam ketidakstabilan politik dan pertikaian antar golongan.

“Bung Karno tidak setuju dengan konsep demokrasi liberal itu. Menurutnya, demokrasi liberal hanya melahirkan lingkungan politik yang tidak stabil dan memicu perpecahan bangsa. Dan itu tidak relevan dengan konteks perjuangan melikuidasi kolonialisme dan imperialisme,” kata Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, di Jakarta (27/3).

Selain itu, Agus Jabo menjelaskan, Bung Karno juga mengeritik esensi demokrasi liberal itu, yang hanya memberikan kebebasan atau persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak ada persamaan di lapangan ekonomi.

Akibatnya, kata Agus Jabo, sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal.

“Siapa yang menang, ya, mereka yang punya modal. Mereka yang menguasai semua alat propanda, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, universitas, dan lain-lain. Mereka bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Mereka juga bisa membeli loyalitas lembaga pelaksana pemilu,” ujar Agus Jabo.

Karena itu, Agus Jabo beranggapan, demokrasi liberal hanyalah demokrasi bagi si pemilik modal. “Tak heran, hampir semua kebijakan politik yang keluar dari parlemen itu membela kepentingan si pemilik modal. Hampir tidak ada yang membela kaum kromo,” kata Agus Jabo.

Bagi Agus Jabo, kritik Bung Karno masih sangat relevan untuk mengeritik sistim demokrasi liberal saat ini. “Inilah yang aneh. Bung Karno sudah membuang demokrasi liberal itu ke keranjang sampah. Eh, elit politik dan pemerintahan sekarang justru memungutnya kembali,” tuturnya.

Agus Jabo menyimpulkan demokrasi liberal sebagai “pemerintahan dari pasar, oleh pasar, dan untuk pasar.” “Itu sudah sangat jelas sekali. Lihat saja, sesengit apapun perdebatan di parlemen, mereka tak boleh mengganggu kebebasan pasar. hampir semua kebijakan dari parlemen juga adalah UU pro pasar liberal,” ungkap Agus Jabo.

Menurut Agus Jabo, dengan pengabdian demokrasi liberal kepada pasar, kepentingan mayoritas rakyat ditindas. Ia mencontohkan, demi kenyamanan investasi, pemerintahan liberal merestui praktek politik upah murah, perampampasan tanah milik kaum tani, dan penghancuran layanan publik.

“Dalam demokrasi liberal, yang kuat bebas menindas yang lemah. Yang kaya makin kaya, sedangkan mayoritas rakyat terjerumus dalam kemiskinan. Maklum, kue ekonomi hanya dinikmati segelintir orang,” kata Agus Jabo.

Lebih jauh lagi, ujar Agus Jabo, karena si kuat begitu berkuasa, ia bisa menggunakan hukum untuk menindas yang lama.

Dengan mengutip Bung Karno, Agus Jabo mengatakan, tanpa kesetaraan di lapangan ekonomi, tidak ada kesetaraan di lapangan politik, hukum, dan sosial-budaya.

“Para pendiri bangsa sudah meletakkan dasarnya, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengawinkan demokrasi politik dengan demokrasi politik. Prinsip demokrasi ekonomi jelas-jelas dianut oleh konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Menurut Agus Jabo, demokrasi yang dirancang pendiri bangsa, yakni sosio-demokrasi, yang merupakan penggabungan sila ke-4 (demokrasi-mufakat) dan sila ke-5 (kesejahteraan sosial), masih sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini.

“Bayangkan, kalau sistim demokrasi kita dibangun di atas prinsip keadilan sosial. Saya rasa, demokrasi itu akan kokoh berdiri, karena ditopang oleh massa rakyat,” tegasnya.

Konsep demokrasi yang harus diusung kedepan, di mata Agus Jabo, haruslah berbasiskan kesetaraan di lapangan ekonomi dan partisipasi massa rakyat di semua level pengambilan kebijakan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut