IMF Mengkudeta Cita-Cita Proklamasi

Presiden SBY sibuk menuding kelompok gerakan sosial yang kritis sebagai ancaman kudeta terhadap pemerintahannya, tetapi melupakan bahwa lembaga asing, terutama IMF, telah mengkudeta cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945.

Hal itu diungkapkan oleh Salamuddin Daeng, peneliti di Institute For Global Justice (IGJ), di Jakarta, Selasa (26/3). “Inilah kudeta yang seharusnya ditakuti oleh SBY,” kata Daeng.

Menurut Daeng, melalui kesepakatan “Letter of Intent (LOI)”, IMF telah mengambilalih kedaulatan negara melalui berbagai kebijakan yang dipaksakan.

Yang pertama, kata Daeng, IMF memaksa pemerintah RI membuka kran untuk impor beras. “Ini kebijakan untuk pertama kalinya dalam tiga puluh tahun,” ujarnya.

Yang kedua, kebijakan restrukturisasi BULOG dan menetapkan strategi penyediaan beras dimana BULOG dipaksa membuat kontrak impor beras dan menghapus subsidi kurs bagi BOLOG dalam impor beras.

Yang ketiga, mendorong reformasi Bulog dengan memaksa perubahan status hukum BULOG menjadi lembaga bisnis.

Keempat, pedagang swasta diberikan kebebasan dan izin untuk melakukan impor beras.

Kelima, Mempromosikan persaingan di sektor pangan dan beras dimana perdagangan semua kualitas beras telah dibuka untuk importir dan eksportir umum, penurunan tarif impor hingga tingkat terendah.

Ironisnya, ungkap Daeng, kebijakan IMF itu disertai iming-iming pinjaman 30 milyar USD. “Inilah kudeta tanpa akhir kudeta terhadap kedaatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” tambahnya.

Kudeta oleh IMF tersebut, ujar Daeng, telah menyebabkan sektor pangan kita dikendalikan oleh Kartel, Sindikat dan Mafia, yang membuat ibu-ibu rumah tangga sengsara, anak anak kurang gizi, pemuda-pemuda Indonesia menjadi loyo.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut