Dana Pensiun Anggota DPR

Pantas saja orang berlomba-lomba menjadi anggota DPR. Rupanya, selain gaji pokok dan tunjangan yang nilainya Rp60 juta, setiap anggota DPR masih menerima dana pensiun ketika tak lagi menjadi anggota DPR.

Besaran dana pensiun itu bergantung dari dari masa kerjanya. Menurut Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti Swasanani, besaran uang pensiun itu berkisar 6-75 persen dari gaji pokok. Dana pensiun itu terus akan diberikan selama mantan anggota DPR itu masih hidup.

Dana pensiun bagi anggota DPR itu segera menuai kontroversi. Maklum, dengan gaji pokok dan tunjangan saja, seorang anggota DPR sudah hidup cukup mapan. Gaji pokok anggota DPR bervarisasi. Paling minimal Rp 4,2 juta. Semakin lama menjabat, maka gaji pokok pun naik.

Selain gaji pokok, anggota DPR pun masih menikmati berbagai macam tunjangan yang besarannya melampaui gaji pokok: tunjangan istri Rp 420.000 (10 persen dari gaji pokok), tunjangan anak (2 anak dan tiap anak dapat 2 persen dari gaji pokok) Rp 168.000, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras (untuk 4 orang, masing-masing dapat 10 kilogram) Rp 198.000, dan tunjangan PPH Pasal 21 sebesar Rp 1.729.000.

Dana pensiun DPR ini harus dihapus. Pertama, dana pensiun tersebut sangat membebani negara. Sekarang saja, untuk keperluan gaji pokok dan tunjangan, negara harus mengeluarkan Rp 33 milyar per bulan. Ini sangat ironis: di satu sisi pemerintah selalu gembar-gembor soal defisit anggaran sehingga memaksakan pencabutan subsidi untuk rakyat, tetapi di sisi lain anggaran negara justru dibiarkan terkuras untuk membiayai birokrasi korup.

Padahal, selama ini DPR sudah menyedot banyak anggaran. Biaya kunjungan DPR ke luar negeri mencapai Rp162,94 miliar. Untuk penyusunan dan pembahasan RUU serta anggaran, DPR menghabiskan Rp466 miliar. Bahkan, untuk keperluan internet saja, DPR menghabiskan Rp 721 juta.

Kedua, penyedotan anggaran negara yang sangat besar itu tidak sebanding dengan kinerja DPR selama ini. Pekan lalu, kita disuguhi pemberitaan soal anggota DPR yang doyan bolos. Produk kebijakan DPR juga belum memperlihatkan keberpihakan pada rakyat.

Ketiga, menjadi anggota DPR adalah jabatan politik, yang esensinya adalah pengabdian kepada negara. Masa pengabdiannya pun terbatas. Ada yang menjadi anggota DPR hanya satu periode (5 tahun). Ini berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/Polri.

Menurut kami, jika DPR tetap ngotot mendapatkan dana pensiun, hal itu hanya membenarkan anggapan publik, bahwa motif utama orang menjadi anggota DPR sangatlah ekonomis alias mencari nafkah. Padahal, DPR seharusnya menjadi representasi rakyat.

Belum lagi, gaya hidup banyak anggota DPR melampaui daya belinya. Seperti kepemilikan mobil mewah, misalnya,  Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, banyak anggota DPR memiliki mobil mewah di luar daya belinya.

“Mobil mewah yang beredar di DPR terpantau merk Bentley, Lexus RX 270, Hummer HR, Mercedes Benz, Toyota Alphard Velfire, Jeep Wrangler, dan Toyota Harrier. Padahal gaji pokok ketua DPR hanya Rp 4.620.000 dan gaji anggota DPR biasa Rp 4.200.000. Kalau diakumulasi, gaji pokok dengan tunjangan istri dan anak berikut tunjangan lain adalah Rp 50 juta per bulan,” kata aktivis FITRA, Ucok Sky Khadafi, seperti dikutip Kompas (18/11).

Soal gaya hidup, itu memang tergandung pribadi masing-masing. Tetapi, sebagai seorang pejabat politik, anggota DPR seharusnya memahami posisinya sebagai wakil rakyat. Alangkah ganjilnya jika gaya hidup anggota DPR jauh berjarak dengan rakyat yang diwakilinya.

Menarik untuk melihat sosok Pepe Mujica, Presiden Uruguay. Presiden berhaluan kiri itu hanya menerima gaji tidak lebih dari Rp 800 ribu per bulan. Sudah begitu, ia memilih tinggal di rumah sederhana dan hanya dikawal oleh dua orang penjaga. Pepe Mujica memilih menyumbangkan 90 persen gajinya untuk membiayai kesejahteraan rakyatnya.

Pepe Mujica, yang bekas gerilyawan marxis itu, menganggap jabatannya sebagai bentuk pelayan bagi kepentingan rakyatnya. Ia tak mau menjadi istimewa dan berbeda dengan kehidupan mayoritas rakyatnya. Pepe Mujica memegang filosofi filsuf Romawi Seneca: orang miskin bukanlah orang yang punya sedikit, melainkan orang yang tidak pernah puas dan selalu menginginkan sesuatu yang berlebih.

Namun, tak usah jauh-jauh ke belahan dunia lain hanya untuk mencari sosok pemimpin sederhana. Di masa awal berdirinya Republik, para pemimpin politik juga sangat hidup sederhana. Hampir sebagian besar pakian kebanggaan Bung Karno djahit dan dipermak sendiri. Sedangkan Bung Hatta harus menabung bertahun-tahun hanya untuk membeli sepatu kebanggaannya. Masih banyak contoh perilaku sederhana kedua pendiri bangsa ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Mestinya anda cek lagi, yang punya mobil mewah itu apakah angota DPR yang penghasilannya hanya mengandalkan gaji sebagai anggota DPR, atau ada penghasilan lain. Sebagai contoh, Sony Waplau, anggota DPR dari Partai Demokrat wilayah pemilihan Maluku. Bagi beliau, jangankan 1 Hummer, 10 Hummerpun sanggup dibelinya, wong dia orang kaya jauh sebelum jadi anggota DPR kok… Pers Indonesia!!!