Cerpen: Devide Et Impera

Malam itu kuinjakkan kaki untuk pertama kalinya di pelabuhan D. Lampu-lampu berpendaran, juga truk-truk trailer yang menderu-deru, menyambutku sangat ramah. Sedangkan bintang-bintang yang bergantungan di langit sebentar-lagi akan ditutup oleh awam gelap.

Suasana pelabuhan tak begitu ramai malam itu. Maklum, aku datang sudah agak tengah malam. Sudah begitu, kata seorang pedagang, malam itu tak ada jadwal kapal yang datang. Hanya beberapa orang pedagang asongan yang sedang berkemas-kemas hendak pulang, beberapa petugas keamanan, dan beberapa orang entah dengan urusan apa di pelabuhan.

Ada satu alasan yang membuatku datang ke pelabuhan D. Kata temanku seorang aktivis mahasiswa, beberapa hari kedepan pedagang asongan pelabuhan D akan digusur oleh pihak Pelindo. Aku, seorang wartawan, ingin tahu perihal rencana penggusuran itu. Siapa tahu bisa menjadi kabar di koranku.

Malam itu, oleh temanku yang aktivis, aku diperkenalkan dengan seorang perempuan muda yang mengetuai asosiasi pedagang di pelabuhan D. Orangnya cukup ramah dan mulutnya tak segan menghamburkan kata-kata. Ia memperkenalkan diri dengan nama Suparti.

Setelah berkenalan singkat, Suparti langsung mulai menjelaskan:

“Begini, bung, Pelindo sepertinya mau menggusur kami. Ini sebetulnya sudah rencana lama. Namun, karena selalu bertemu dengan perlawanan sengit, rencana itu selalu diundur. Tapi sekarang kelihatannya rencana itu tak mau mundur lagi. Mereka sudah merasa sangat siap”

“Apa alasannya mereka mau menggusur kalian?” tanyaku, seperti seorang penyidik menginterogasi tersangka.

“Katanya sih ini hanya relokasi. Jadi, di pelabuhan ini ada tiga line untuk berdagang: line 1 dekat pintu masuk ruang tunggu penumpang, line 2 di tengah-tengah berbaur dengan parkiran, dan line 3 di belakang dekat pintu masuk pelabuhan. Nah, katanya, kami mau digeser dari line 1 dan 2 ke line 3 itu. Line 2 sendiri, katanya lagi, mau dibangunkan gudang.”

“Lantas, kenapa disebut penggusuran?” tanyaku menyergap.

“Di line 3 kita sudah dibangun 40-an kios. Tapi kan jumlah pedagang ada ratusan orang. Artinya, ada separuh lebih pedagang yang tak akan mendapat tempat. Sudah begitu, katanya, line 3 itu sudah dikapling oleh kelompok pedagang kaki-lima. Nah, asongan mau ditaruh dimana?”

Ya, itu betul penggusuran, pikirku. Dan begitulah cara kerja birokrasi di Indonesia: selalu ada banyak jalan untuk merampas nasi dari periuk rakyatnya. Penggusuran punya selalu punya banyak alasan: alasan keindahan, keamanan, status tanah, dan banyak lagi.

Kulihat, pedagang asongan ini terus terdesak: dari berdagang di ruang tunggu penumpang didesak keluar ke pos pemeriksaan dan parkiran. Kini mereka di desak lagi jauh ke belakang. Pendek kata, mereka makin dijauhkan dari para konsumen mereka: penumpang kapal.

Sedangkan di luar sana, tepat di depan pelabuhan, sudah berdiri sebuah mini-market. Penampakannya sangat mencolok hingga nampak terlihat jelas, sekalipun orang berada di ruang tunggu penumpang. “Banyak penumpang yang lebih memilih belanja di mini-market. Alasannya, belanja di sana lebih keren,” kata Suparti.

Pikirku, minimarket inilah yang berkepentingan mendesak keluar para pedagang asongan. Pengusaha minimarket hanya menggunakan tangan-tangan pelindo untuk melapangkan jalannya. Ya, mirip jaman kolonial dulu: sindikat gula menggunakan tangan gubermen untuk mengusir petani dari tanahnya.

Sekedar selingan: ada cerita tersendiri mengenai sejarah PK5 di Indonesia. Pada abad ke-18, orang Tionghoa mulai memainkan peranan penting dalam kehidupan perdagangan di Batavia. Maklum, klas menengah pribumi sudah ditumpas oleh kolonialisme.

Nah, saat itu penguasa kolonial hanya mengijinkan pribumi berdagang di petak-petak kecil pinggiran jalan. Kadang-kadang luasnya hanya 5 feet. Muncullah istilah “pedagang 5 feet”. Belakangan, istilah pedagang 5 feet itu dimelayukan menjadi pedagang kaki-lima.

“Tapi ada yang lebih ironis, bung,” kata kawanku, sambil menyodorkan muka sangat serius. “pedagang di pelabuhan D ini sedang dipecah-belah. Pedagang dibedakan menjadi dua: PK5 dan asongan. PK5 umumnya punya kios-kios, sedang asongan berjualan sambil jalan.”

“Apakah mereka tidak bisa disatukan? Kupikir, kepentingan mereka sama: hak untuk berdagang di pelabuhan ini. Ini soal hidup manusia,” kataku.

“Itu sulit terjadi. PK5 merasa sudah punya tempat. Sudah begitu, mereka juga cukup senang kalau asongan tersingkir. Itu berarti saingan mereka akan berkurang. Penumpang pun akan beralih ke mereka.”

Aku berusaha mempertegas perlunya persatuan di kalangan pedagang. “Kalau asongan sudah digusur, maka PK5 pun tinggal menunggu waktu. Yang ingin berkuasa di pelabuhan ini modal besar. Ya, mini market itu. Iya berkepentingan mendesak asongan maupun PK5.”

“Masalahnya, PK5 itu tak berorganisasi. Mereka diadvokasi oleh seorang individu, Markus namanya, seorang bekas aktivis mahasiswa di kampus Veteran. Dia yang bertindak sebagai pendamping para pedagang.”

“Apakah dia tak bisa diajak bicara?”

“Sulit, bung. Dia kelihatannya sudah membuat kesepakatan terselubung dengan pihak Pelindo. Kecurigaanku, pembangunan kios yang hanya 40-an itu, yang hanya diperuntukkan untuk PK5, adalah bagian dari kesepakatan itu.”

“Sudah begitu,” tambah kawanku itu, “ia menghasut PK5 untuk menganggap asongan sebagai musuhnya. Kami, organisasi rakyat yang mengadvokasi asongan, ditiupkan isu komunis.”

Bayangan Markus muncul di depanku. Aku kenal betul siapa orang itu. Ia bekas ketua senat fakultas hukum di kampus Veteran. Gara-gara jabatan itu, ia malang-melintang sebagai aktivis. Awalnya, mungkin, dia punya cita-cita idealisme. Sayang, perkenalan dengan banyak elit membuatnya lupa daratan.

Pada suatu hari di tahun 2005, ketika PK5 akan digusur oleh Pelindo, Markus dan kawan-kawannya mengulurkan bantuan. Ia berhasil memperjuangkan PK5 sehingga mereka gagal ditumpas oleh KP3 pelabuhan D.

Sayang, ia punya motif terselubung dibalik advokasi itu. Baginya, para pedagang PK5 itu bisa menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan, terutama dengan Pelindo. Jadinya, ia tak pusing dengan nasib ratusan asongan yang terancam kehilangan periuk di pelabuhan.

Uh, inilah kejahatan kapitalisme. Atas nama kepentingan modal, manusia lapar diadu satu sama lain. Sedangkan penguasa sibuk mempertontonkan diri sebagai sekrup-sekrup kepentingan modal.

Ironisnya, atas nama kepentingan modal pula, rakyat di negeri kaya-raya ini seperti ayam  jantan yang bisa diadu satu sama lain kapan saja. Politik devide et impera itu masih terpelihara hingga sekarang!

Hujan deras datang mengguyur, aku dan kawanku pun bergegas pulang.

Pasar Minggu, 30 Agustus 2012

Aji Prasetyo ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Mahmud

    Bener, skrg memang lbh gila, warung2 kecil biasa tempat membeli sembako sepi bahkan tutup krn bangkrut (diapit Mini Market). Mini Market2 menyerbu sp pelosok2 kampung. Bahkan jaraknya berdekatan. Menjamur!!! ‘Habis’ kawan2 pedagang yg berkantong tipis, pdhl mrk untuk makan sehari-hari demi keluarganya. Jkt butuh pemimpin yg bisa melindungi ‘perut rakyat’. Semoga…