Bung Hatta dan Teori Malthus

Anda kenal Thomas Malthus? Ia adalah ahli ekonomi dan demografi berkebangsaan Inggris. Teorinya sangat terkenal: peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur. Akibatnya, pada suatu saat nanti, manusia akan mengalami ancaman kelaparan.

Teori Malthus sudah masuk ke Indonesia cukup lama. Bung Hatta pernah mengulas teori Malthus ini secara khusus. Tepatnya di karyanya tentang “Beberapa Fasal Ekonomi”. Di situ, Bung Hatta tidak “menguliti” teori Malthus. Sebaliknya, Bung Hatta berusaha menjawab ramalan Malthus.

Bagi Bung Hatta, teori Malthus ada benarnya. Apabila dunia sudah penuh sesak dengan manusia, sedangkan hutan belukar sudah berubah menjadi pemukiman, sawah, dan perladangan, maka ramalan Malthus bisa terlihat.

Akan tetapi, bagi Bung Hatta, penyempitan lahan akan bisa sedikit teratasi dengan peningkatan teknik produksi. Jika desa sudah penuh sesak, maka kota akan siap menjadi penampungnya. Syaratnya: kota-kota sudah harus menjalankan industrialisasi secara intensif.

Oleh karena itu, Hatta menyimpulkan, selama negara-negara sanggup menjalankan industrialisasi dan ekonomi pertukaran, maka persoalan kelebihan penduduk tidaklah terlalu masalah. Namun, bagaimana dengan negara yang belum maksimal menjalankan industrialisasi?

Ini akan menjadi masalah. Di negara yang belum terindustrialisasi, kata Bung Hatta, desakan penduduk akan memaksa terjadinya imigrasi. Sebagian penduduk terpaksa mencari tanah-air baru. Ini mungkin terjadi dengan beberapa negara saat ini.

Namun, bukan cuma desakan penduduk yang mendorong migrasi. Praktek kolonialisme dan imperialisme juga punya andil dalam ‘pemiskinan’ negara jajahan. Akibatnya, penduduk negara jajahan harus mencari pekerjaan di negeri lain. Nah, ini mungkin yang terjadi di negara kita saat ini.

Tampak sekilas, migrasi bisa jadi solusi sementara atas ledakan penduduk. Namun, seperti diterangkan Bung Hatta, praktek kolonialisme dan imperialisme turut menghalangi proses migrasi ini. Banyak negara imperialis menolak imigran dari negara jajahan. Bung Hatta mencontohkan Australia. Meski luasnya hampir sama dengan eropa, tetapi jumlah penduduknya cuma 8 juta orang (statistik jaman itu). Hanya saja, kata Bung Hatta, bangsa dari kulit berwarna tidak boleh pindah ke sana (versi Bung Hatta saat itu).

“Hanyalah ketika dunia dikuasai oleh rasa kemanusiaan dan rasa persaudaraan antara segala bangsa yang bisa menghilangkan hambatan itu,” kata Bung Hatta.

Bagaimana dengan Indonesia? Saat itu, kira-kira tahun 1940-an, Bung Hatta sudah menangkap bayang-bayang ramalan Malthus. Ramalan Malthus menyatakan, jumlah penduduk akan berlipat dua kali dalam rentang 25 tahun. Akan tetapi, seperti dijelaskan Bung Hatta, kenaikan dua kali lipat penduduk Indonesia terjadi dalam rentang 50 tahun. Ia menghitung dari 1860 hingga 1940.

Dengan mengambil perbandingan negara-negara lain, termasuk negeri Belanda, Bung Hatta menyebut batas normal penduduk pulau Jawa adalah 35 hingga 40 juta orang. Belanda, saat itu, yang ukurannya cuma seperempat pulau Jawa, punya penduduk 10 juta orang. Kelihatannya, Bung Hatta mengambil ukuran negeri Belanda.

Apa solusinya? Hatta mengajukan dua solusi: transmigrasi dan industrialisasi secara serentak (Jawa dan luar Jawa). Katanya, proses transmigrasi harus berjalan beriringan dengan proses industrialisasi. Sebab, jika tidak, maka hal itu berarti hanya menunda “kesukaran”.

Kita bisa saja tidak setuju dengan ramalan Malthus. Kita juga berhak untuk membantah pendapat Bung Hatta di atas. Namun, sejarah memperlihatkan kepada kita, ledakan jumlah penduduk selalu merepotkan rezim yang berkuasa di Indonesia.

Pada tahun 1970an,  ekonom liberal Widjojo Nitisastro memperkirakan, penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 350 juta jiwa pada tahun 2000. Akhirnya, terperangkap dalam bayang-bayang Malthus, Orde baru kemudian menggencarkan program Keluarga Berencana (KB). Ini kan ajaran Malthus: moral restraint.

SBY juga terperangkap ramalan Malthus. SBY, seperti cara Malthus meramalkan, memperkirakan bahwa dunia akan mengalami kekurangan pangan ketika ledakan penduduk dunia sudah mencapai 60%. Sebagai jalan keluar atas persoalan itu, SBY menyerukan kepada para ilmuwan untuk menciptakan kreativitas dalam produktifitas komoditas.

Namun, bagi kaum marxist, ledakan penduduk bukanlah penyebab pokok kekurangan pangan bagi penduduk. Akan tetapi, sistim ekonomi kapitalislah—yang didasarkan pada kepemilikan pribadi terhadap alat produksi—menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan.

Dan, kita tentu ingat ucapan bijak Mahatma Gandhi: “Bumi ini sebenarnya cukup bahkan berlebih untuk memberi makan semua penduduk bumi. Namun menjadi tak cukup memberi makan satu orang yang rakus.”

Rudi HartonoPimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut