Bolivia Dan Capaian Revolusi

Sejak tahun 2006 lalu, Bolivia memasuki sebuah revolusi. Presiden Bolivia Evo Morales menyebut proses yang sudah berlangsung selama 7 tahun itu sebagai revolusi politik, ekonomi, dan budaya.

Evo Morales menekankan, dengan melaksanakan revolusi politik, sifat negara Bolivia sudah berubah. Katanya, Bolivia bukan lagi negara yang hanya melayani kepentingan segelintir klas, yaitu klas borjuis dan tuan tanah, yang juga memposisikan diri sebagai pelayan korporasi asing.

Negara baru Bolivia, yaitu Negara Plurasional Bolivia, telah mengekspresikan kepentingan seluruh rakyat Bolivia, khususnya masyarakat adat yang selama ratusan tahun diabaikan. Kelembagaan negara telah memberi tempat kepada masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan.

Sekarang, pertama kalinya dalam sejarah Bolivia, kebijakan pembangunan negara diputuskan melalui pertemuan gerakan rakyat (Social Summit).  Social Summit inilah yang menyusun cetak biru kebijakan pembangunan, termasuk merekomendasikan UU.  Bagi Evo Morales, partisipasi rakyat menjadi kunci pembangunan Bolivia baru.

Di bidang ekonomi, kata Evo Morales, revolusi telah mengubah struktur kepemilikan secara radikal. Tujuh tahun yang lalu, Brazil bersama tiga perusahaan minyak raksasa mengontrol 100 persen kepemilikan hidrokarbon dan 30 persen dari PDB. Sementara negara hanya mengontrol 16 persen.

Hari ini, Bolivia sudah menguasai 35 persen dari PDB dan 100 persen kepemilikan hidrokarbon. Lebih dari 10 juta tanah di tangan latifundis (tuan tanah), politisi, dan orang asing telah disita dan diserahkan kepada komunitas adat dan serikat tani.

Evo Morales sudah melakukan empat kali nasionalisasi: nasionalisasi minyak dan gas tahun 2006; nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008; nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010; dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Pemerintah Bolivia juga sudah mulai menasionalisasi perusahaan timah dan perak.

Hampir seluruh sektor hidrokarbon, listrik, telekomunikasi, dan sektor pertambangan serta metalurgi sudah dinasionalisasi. Dengan demikian, keuntungannya pun telah beralih dari tangan segelintir korporasi asing ke tangan rakyat Bolivia. Penerimaan dari sektor pertambangan telah naik 1.156 persen dibanding sebelum tahun 2006.

Pada tahun 2011, 1,2 persen dari PDB langsung dikucurkan ke sektor paling rentan di Bolivia (anak-anak, Ibu hamil, dan manula) melalui sistem perlindungan sosial. Pada tahun 2005—sebelum Revolusi, investasi sosial hanya 625 juta dollar pertahun. Sekarang ini Bolivia menginvestasikan 5 milyar dollar untuk pembangunan sosial. Alhasil, Bolivia berhasil memberantas buta huruf, mengurangi ketimpangan di desa-desa, dan kemiskinan ekstrem telah turun dari 38,2 persen (2005) menjadi 24,3 persen (2011). Revolusi juga menurukan jumlah orang dari garis kemiskinan dari 60,5 persen pada tahun 2005 menjadi 45 persen pada tahun 2011.

Morales menekankan, proses revolusi ekonomi masih fokus pada pemberantasan kemiskinan ekstrem, penjaminan seluruh hak dasar rakyat, dan proyek industrialisasi untuk menghasilkan produk jadi dengan bahan baku dari dalam negeri.

Pada tahun 2009, pemerintah mengirimkan 83.473 komputer untuk guru-guru di seluruh pelosok negeri. Evo Morales berjanji, bukan hanya setiap guru di Bolivia akan punya komputer, tetapi setiap siswa di semua provinsi.

Bersamaan dengan itu, Bolivia terus berjuang mendekolonialisasi pendidikan nasionalnya. Untuk itu, Bolivia sudah mengesahkan UU Avelino Siñani-Elizardo Perez (diambil dari nama dua pengajar Bolivia), yang telah mengubah watak dan orientasi pendidikan. UU ini menjamin hak setiap rakyat Bolivia mengakses pendidikan. Juga mengarahkan sistem pendidikan searah dengan cita-cita demokrasi dan pembebasan.

Sistem peradilan Bolivia, yang dikenal sangat korup dan gampang disuap, telah didemokratiskan. Seluruh hakim di semua jenjang peradilan di Bolivia dipilih langsung oleh rakyat. Pada tahun 2012, dari 56 hakim tinggi yang terpilih, 50 persen diantara mereka adalah perempuan dan 40 persen adalah masyarakat pribumi.

Evo Morales telah dua kali memenangkan pemilu Presiden dan sekali permintaan recall. Survei baru-baru ini menyebutkan, 64 persen rakyat Bolivia mengaku puas dengan kepemimpinan Evo Morales.

Meskipun demikian, revolusi Bolivia bukan tanpa rintangan. Seperti dikatakan Lenin, setiap proses revolusi yang nyata akan dirintangi semakin banyak kontra-revolusi. Proses revolusioner di Bolivia telah melahirkan kemarahan dari kelompok elit, baik borjuis lokal, politisi sayap kanan, maupun tuan tanah/latifundis.

Kekuatan kontra-revolusi telah melancarkan upaya penggulingan terhadap Evo Morales berulang-kali: secara ekonomi (pembekuan deposito bank pada tahun 2006; sabotase produksi dari tahun 2007-2009; dan boikot pangan pada tahun 2007-08) secara politik (sabotase terhadap Majelis Konstituante pada tahun 2006-08; referendum menuntut otonomi pada tahun 2008; tuntutan recall Presiden pada tahun 2008) militer (percobaan kudeta pada tahun 2008 dan separatisme pada tahun 2009).

Di dalam kekuatan revolusi pun terjadi kontradiksi. Bahkan, beberapa kontradiksi itu mengarah pada pelemahan proses revolusioner, seperti protes TIPNIS baru-baru ini. Evo Morales berpendapat, protes TIPNIS itu lahir dari menguatnya kerangka berfikir korporatis, regionalis, dan sektoral, yang mengorbankan kepentingan yang lebih luas.

Tetapi, yang cukup mengkhawatirkan, praktek korupsi menggerogoti pemerintahan revolusioner. Banyak hakim, jaksa, dan polisi yang terlibat korupsi dan suap. Banyak pejabat tinggi dipenjara karena terkait kasus korupsi. Bahkan, sejumlah Menteri Morales terlibat.

Akhir Desember lalu, dua menteri Presiden dan dua bekas menteri pemerintahan sedang diselidiki. Pada akhir November, selusin pejabat peradilan dan jaksa dipenjara, termasuk Fernando Rivera, yang bertanggung-jawab atas pemenjaraan selama 18 bulan terhadap seorang warga AS, Jacob Ostreicher.

Kementerian Transparansi Bolivia melaporkan, dari 8000 kasus korupsi yang sedang diproses di pengadilan, tidak sampai 100 orang yang ditahan. Kementerian yang sama juga mengungkapkan, dari tahun 2006 hingga 2010, terdapat 71 tuduhan korupsi yang melibatkan 568 pejabat.

Revolusi tidak bisa mengabaikan hal itu. Korupsi bisa merusak moral pejabat dan merongrong revolusi. Karena itu, proses penguatan partisipasi demokrasi, kontrol langsung, demokratisasi peradilan mesti lebih diperkuat dan dikencangkan lagi.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut