Politik Anti Korupsi

Lawan Korupsi

Dalam dua bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membuat gebrakan. Dua petinggi partai politik besar, Andi Mallarangeng dan Luthfi Hasan Ishaaq, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Banyak pihak mengapresiasi sepak-terjang KPK itu. Namun, bagi sebagian pengamat, kenyataan ini bisa menjungkalkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap politik hingga ke titik nadir.

Mau apa lagi, politisi yang dipercaya bersih pun ternyata korup. Partai yang selama ini dianggap bersih, yang dibentengi oleh moralitas agama, ternyata juga korup. Presiden yang selama ini menabuh genderang perang melawan korupsi pun tidak bisa mendepak Menteri-Menteri dan Kader Partainya yang korup.

Kejadian di atas semakin menegaskan ketidakmampuan pemerintahan SBY dalam memerangi korupsi. Banyak yang menilai, agenda anti-korupsi Presiden SBY hanya sebatas “niat”, tetapi tidak pernah terealiasi menjadi sebuah agenda politik nyata.

Penilaian di atas ada benarnya. Pertama, sampai sekarang Presiden SBY belum berhasil membersihkan partainya dari kader-kader korup. Kedua, Presiden SBY tidak punya keseriusan untuk membongkar kasus korupsi besar, khususnya BLBI dan Century, yang dicurigai melibatkan orang-orang dekatnya.

Sampai sekarang, tangan KPK tak pernah berhasil menjangkau Wapres Boediono. Padahal, orang dekat SBY ini diduga tersangkut dua kasus korupsi besar, yakni Century dan BLBI. Sebelumnya, KPK sudah mencium keterlibatan Boediono dalam skandal Bank Century. Lalu, belakangan sejumlah aktivis, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung, mencium keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI.

Politik anti-korupsi SBY terkesan sangat “tebang-pilih”. Ada kecenderungan bahwa mereka yang dirongrong hanyalah di luar halaman kekuasaanya. Maka muncullah tudingan: politik anti-korupsi SBY hanyalah senjata untuk menghajar lawan-lawan dan pesaing politiknya.

Politik anti-korupsi seharusnya menciptakan sebuah kondisi politik yang tidak memberi celah bagi praktek korupsi. Di sini, politik anti-korupsi bermakna mobilisasi seluruh sumber daya politik, baik institusional maupun non-institusional, untuk menutup setiap lubang yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Menurut kami, korupsi yang makin menggurita sekarang ini tidak terlepas dari krisis dalam sistem politik kita. Selama ini sistem politik kita hanya menjadi sarana segelintir elit untuk mengumbar keserakahan dan mengakumulasi kekayaan.

Karena itu, supaya politik anti korupsi bisa berjalan, maka sistim politik ini harus dirombak. Caranya: perkuat partisipasi rakyat dalam berbagai proses pengambilan kebijakan ekonomi-politik. Partisipasi rakyat ini akan mematahkan segala bentuk birokratisme dan penyimpangan kekuasaan.

Partisipasi rakyat ini mencakup beberapa hal: pertama, partisipasi rakyat dalam memutuskan berbagai kebijakan. Di sini, kebijakan tidak lagi diputuskan oleh segelintir elit, politisi dan ahli di dalam ruangan tertutup yang tidak bisa diakses rakyat.  Tetapi rakyat-lah yang memutuskan secara langsung kebijakan yang menyangkut kebutuhan mereka.

Partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan akan menutup celah bagi praktek jual-beli kebijakan, mafia anggaran, penyuapan, dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya partisipasi rakyat, kebijakan yang diputuskan bisa bersentuhan langsung dengan kebutuhan real rakyat.

Kedua, adanya keterlibatan dan kontrol langsung rakyat dalam memastikan kebijakan itu dilaksanakan. Mekanisme ini memungkinkan warga-warga terorganisir menilai kualitas layanan yang diberikan dan memiliki kekuasaan untuk memfasilitasi pemecatan pejabat-pejabat yang kinerjanya dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Ketiga, karakteristik pokok dari partisipasi rakyat ini adalah transparansi, seperti adanya pengumuman kepada publik terkait semua penggunaan sumber daya, akuntabilitas terkait pemasukan dan pengeluaran, seleksi publik untuk merekrut pegawai, semua tender dibuka ke publik dan dikontrol langsung oleh publik, dan lain-lain.

Selain itu, selain penguatan partisipasi rakyat, harus ada upaya mendemokratiskan lembaga peradilan. Untuk itu, semua hakim harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, seorang hakim bertugas berdasarkan mandate rakyat. Jadinya, kalau ada hakim yang melanggar, maka rakyat bisa langsung memecatnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut