PRP Desak Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965

Akhir Januari lalu, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkeinginan membuka ke publik semua arsip dokumen terkait peristiwa 1965.

Keinginan itu lalu diungkapkan saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepagawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Selasa (29/1).

Sayang, Komisi II DPR menolak itikad baik ANRI itu. DPR beralasan, pembukaan dokumen arsip peristiwa 1965 itu bisa menimbulkan kegaduhan politik. Padahal, pengungkapan dokumen peristiwa 1965 sejalan dengan semangat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Menanggapi sikap penolakan DPR itu, Komite Pusat-Partai Rakyat Pekerja (PRP) beranggapan, DPR hingga saat ini masih berupaya menutup-nutupi kebenaran sejarah peristiwa 1965.

“Informasi mengenai peristiwa 1965 menjadi penting untuk dibuka oleh lembaga negara, mengingat informasi-informasi terkait peristiwa 1965 yang bertolak belakang dengan versi rezim Orde Baru sudah banyak tersebar di masyarakat, baik melalui buku, film, maupun liputan khusus media massa,” kata Ketua PRP, Anwar Ma’ruf, di Jakarta, Jumat (1/2).

Menurut Ma’ruf, kebohongan mengenai peristiwa 1965 sudah pernah diungkap oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Katanya, Komnas HAM menemukan 9 bukti kejahatan kemanusiaan terkait peristiwa 1965 tersebut.

Sembilan kejahatan itu, antara lain, pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik; perkosaan; penganiayaan; dan penghilangan orang secara paksa.

Bahkan, di dalam laporan penyelidikannya, Komnas HAM menduga bahwa pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa 1965 adalah Kopkamtib, berdasarkan struktur pelanggaran HAM berat yang terjadi dari tahun 1965 sampai 1968 dan 1970 sampai 1978.

Sayang, kata Ma’ruf, berkas penyelidikan Komnas HAM itu tidak pernah ditindak-lanjuti oleh Kejaksaan Agung sebagai pihak yang seharusnya melakukan penyelidikan atas peristiwa itu.

Selain itu, Ma’ruf menambahkan, rezim neoliberal yang berkuasa saat ini juga punya kepentingan untuk menutup rapat-rapat kebenaran sejarah peristiwa tersebut. “Maklum, sejak peristiwa itulah beberapa kebijakan awal yang mendukung sistem neoliberalisme muncul di Indonesia,” tutur Ma’ruf.

Karena itu, bagi Ma’ruf, kegaduhan politik yang dikhawatirkan oleh rezim neoliberal di Indonesia bukan hanya tuntutan keadilan dari pihak korban dan keluarga korban peristiwa 1965, tetapi juga ketakutan akan munculnya gugatan terhadap produk kebijakan di era orde baru hingga rezim neoliberal saat ini.

“Ini bukan hanya soal pelurusan arah sejarah bangsa Indonesia dan keadilan bagi korban, tetapi pengungkapan motif di balik peristiwa itu,” tegas Ma’ruf.

Karena itu, dalam seruan politiknya, PRP mendesak pengungkapan kebenaran sejarah peristiwa 1965. Selain itu, PRP juga mengecam sikap DPR yang menghalangi rakyat mengakses informasi publik.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut