Ekspansi Industri Sawit ‘Membuldoser’ Ekonomi Rakyat

Pada akhir April lalu, di hadapan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan membuat penegasan: “Apabila ada kementerian tidak berpihak kepada sawit, maka kita buldoser saja.”

Pernyataan Luhut itu tidak begitu menggemparkan. Maklum, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia memang jor-joran dalam memberikan izin usaha kepada perusahaan sawit. Tidak mengherankan, laju ekspansi perusahaan sawit seakan tidak terkendali dalam mengusai setiap jengkal tanah di Republik ini.

Hasil riset dari Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo menemukan, hanya dalam lima tahun, yakni 2008-2013, perkebunan sawit Indonesia bertambah 30 persen. Rata-rata per tahun bertambah 520.000 hektare atau seluas Pulau Bali.

Sementara data resmi menyebutkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 10,9 juta hektare. Dari luasan itu, sebanyak 51,62 persen dikusai swasta, 6,82 persen dikuasai BUMN, dan 41,55 persen dikuasi oleh perkebunan rakyat.

Klaim dari Sawit Watch berbeda lagi. Katanya, pada tahun 2013, luas perkebunan sawit Indonesia sudah mencapai 13,5 juta hektare. Sebanyak 38 persen dikuasai swasta, 36 persen oleh perkebunan rakyat, dan 26 persen dikuasai oleh BUMN.

Data dari TUK Indonesia lebih mengagetkan lagi. Dari total luas perkebunan sawit Indonesia, yang versi mereka berkisar 10 juta hektare, sebanyak 5,1 juta hektare atau setara dengan luas pulau Jawa dikuasai oleh 25 grup perusahaan sawit. Ada tiga nama yang terbesar, yakni Wilmar Group, Sinar Mas Group, dan Asian Agri Group.

Tetapi Luhut punya alasan untuk membela industri sawit. Menurut dia, industri sawit punya andil besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2013, Indonesa memproduksi sawit sebesar 27,8 juta ton. Sementara keuntungan berupa devisa dari ekspor sawit mencapai 15,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 175 triliun. Tidak hanya itu, industri sawit juga menopang 14 persen PDB.

Tetapi, Luhut juga mesti mengingat, bahwa kehadiran dan ekspansi besar-besaran industri sawit ini membawa dampak sosial-ekonomi, politik dan ekologis. Pertama, ekspansi industri sawit, yang memerlukan penguasaan tanah dalam skala luas, telah memicu perampasan tanah milik rakyat atau komunal (masyarakat adat/desa). Inilah yang menjadi pemicu berbagai konflik agraria di Indonesia.

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan, dari 369 konflik agraria yang terjadi di tahun 2013, sektor perkebunan menyumbang 180 konflik (48,78%). Dan sebagian besar konflik di sektor perkebunan tersebut dipicu oleh industri sawit. Kemudian, catatan Sawit Watch menyebutkan, ada sekitar 660 konflik di perkebunan sawit yang tersebar di 20 provinsi.

Kedua, penguasaan sawit dalam skala luas oleh perusahaan sawit mengancam produksi pangan. Sebagai gambaran: saat ini luas perkebunan sawit mencapai 10,9 juta hektare, sedangkan luas sawah hanya 7,9 juta hektare. Di satu sisi, perusahaan sawit terus melakukan ekspansi dan mencaplok lahan dalam skala luas. Sementara di sisi lain, Indonesia sedang mengalami defisit lahan pertanian. Menurut Kementerian Pertanian, pada tahun 2015 ini, Indonesia mengalami defisit lahan pertanian seluas 730.000 hektare. Artinya, jika pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen melakukan swasembada pangan, maka penambahan luas lahan pertanian menjadi keharusan.

Ketiga, kehadiran industri sawit juga memicu kerusakan ekologis. Untuk diketahui, sekitar 70% perkebunan kelapa sawit dibangun dari lahan hutan alam dan 30% dari lahan gambut. Pembukaan lahan ini kerap menggunakan cara-cara lama, yakni dengan pembakaran lahan dan hutan (Posman Sibuea, 2014).

Keempat, penguasaan lahan dalam skala luas oleh perusahaan sawit, terutama swasta, telah mempertajam ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Untuk diketahui, Indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72 (Khudori, 2013). Kemudian, sebanyak 85 persen rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.

Kelima, pemberian ijin uzaha kepada perusahaan sawit juga menjadi lahan subur bagi praktek korupsi. Peneliti dari Sawit Watch mengungkapkan, ada 40 persen perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, Sawit Watch mengungkapkan, proses pengurusan rekomendasi untuk mendapat HGU membuka celah bagi korupsi. “Di bupati Rp 7 miliar, gubernur Rp 7 miliar, dan di nasional Rp 11 miliar. Dan harga tersebut ‎tidak termasuk pembayaran tanah,” beber Ronald MS dari Sawit Watch.

Selain berbagai dampak di atas, pemerintah juga mestinya sadar, industri sawit ini tidak berkelanjutan. Industri sawit ini hanya mewarisi ekonomi kolonial, yakni ekstraktivisme, yang mengharuskan adanya eksploitasi alam secara intensif untuk menghasilkan komoditas yang laku di pasar dunia. Selain itu, industri ini memerlukan penggunaan tanah dalam skala luas, tetapi penyerapan tenaga kerjanya sangat kecil.

Karena itu, saya setuju dengan moratorium ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit. Apalagi, harga minyak sawit dunia sedang lesu akibat permintaan yang menurun. Ini sekaligus ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki tata-kelola hutan dan lahan di Indonesia, agar lebih berkeadilan, menghargai lingkungan, dan berkelanjutan.

Saya berpikir, ada baiknya tanah yang luas itu dimanfaatkan untuk memperkuat produksi pangan. Lagi pula, sampai hari ini Indonesia belum berdaulat di bidang produksi pangan. Hari-hari terakhir ini kita menyaksikan rakyat yang menjerit akibat kenaikan harga beras dan bahan pangan lainnya.

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut