Benarkah Orde Baru Pancasilais?

Kalau kita lihat dalam sejarah, rezim Orde Baru selalu menempatkan dirinya sebagai rezim Pancasilais. Dan mereka yang menentang Orde Baru kerap dicap anti-Pancasila.

Saya kira, klaim orde baru sebagai rezim Pancasilais adalah sebuah kebohongan besar.

Pertama, Orde baru tidak mengakui perbedaan dan keragaman (misrekognisi). Tidak hanya dalam politik, tetapi juga di ruang kultural. Saat itu hampir semua aspek kehidupan berbangsa hendak diseragamkan demi mengukuhkan stabilitas nasional.

Di awal kekuasaannya, Orde Baru melakukan misrekognisi terhadap warga negara (WNI) keturunan Tionghoa dengan memaksakan politik asimilisasi. Segala yang memunculkan identitas Tionghoa, seperti sekolah, perayaan, bahasa/aksara, dan media, ditutup dan dilarang oleh Orde Baru.

Sepanjang 1971-1973, Orde Baru juga melakukan penyederhanaan partai politik melalui pemaksaan fusi yang menghasilkan hanya 3 partai: seluruh partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan semua partai nasionalis dan Kristen dilebur paksa ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Peleburan paksa itu mengubur ruang representasi bagi beragam ideologi dan identitas politik. Ini diperparah lagi, ketika di tahun 1983, Orde Baru memberlakukan azas tunggal Pancasila kepada semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Politik azas tunggal menuntut penyeragaman ideologi dan berpikir sesuai kehendak Orde Baru.

Padahal, kalau kita merujuk ke Sukarno, penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak berarti mengubur eksistensi ideologi-ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat pernyataan Sukano di hadapan Gerakan Pembela Pancasila, di Istana Negara, tahun 1954:
“Orang Islam isilah masyarakat ini dengan Islam. Orang komunis, masukkan-lah atau isilah masyarakat ini dengan komunisme. Orang Kristen, masukkanlah kekristenan di dalam masyarakat ini. PNI yang berdasar di atas marhaenisme, isilah masyarakat ini dengan marhaenisme, dengan satu masyarakat yang berdasar dengan marhaenisme.”

Di jaman orde baru berlaku “Jawa adalah kunci”. Ada pengistimewaan terhadap etnis Jawa dalam jabatan politik dan kepemimpinan militer. Misalnya, pada 1980 dari seluruh 12 Kodam yang ada pada waktu di luar Jawa, semua berada di tangan komandan militer dari Jawa. Orang jawa juga dominan menjadi Kepala Daerah di luar pulau Jawa. Ini juga berlaku pada kurikulum pendidikan.

Misrekognisi itu menyebabkan keragaman di Indonesia itu kehilangan ruang identitasnya. Tidak mengherankan, begitu Orde Baru tumbang di tahun 1998, politik identitas langsung berkembang biak mencari ruang representasi.

Berbagai praktek misrekognisi itu tentu saja mengoyak-oyak Indonesia sebagai proyek bersama. Indonesia yang dipaksa homogen jelas menghianati “Bhineka Tunggal Ika”. Misrekognisi itu juga menghianati Pancasila: sila Ketuhanan yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila Persatuan Indonesia.

Kedua, rezim Orde baru memunggungi prinsip keadilan sosial. Kita tahu, model pembangunan Orde Baru, yang mengawinkan antara kapitalisme dan kronisme, melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Sebagian besar kue ekonomi dinikmati oleh Soeharto dan kroninya.

Namun, ketimpangan di masa Orde Baru tidak hanya berwajah ketimpangan ekonomi antar warga negara, tetapi juga ketimpangan berwajah spasial. Pembangunan terlalu berpusat di Indonesia bagian barat, terutama Jawa. Sementara bagian timur agak ketinggalan. Ini yang memicu ketidakpuasan, yang memberi lahan subur bagi sentimen separatisme.

Ini jelas-jelas menghianati sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketiga, rezim Orde Baru memberangus kehidupan demokrasi. Nasionalisme orde baru adalah sesuatu yang anti dialog dan anti demokrasi. Akibatnya, rakyat Indonesia tidak punya ruang untuk berbicara, berekspresi, berpendapat, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Pengendalian politik sipil oleh militer, pemasungan kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sentralisme pemerintahan yang luar biasa dalam mengendalikan politik daerah telah mengkorup Indonesia sebagai “proyek bersama.”

Keempat, Pancasila hanya dijadikan sebagai ornamen yang disakralkan. Lambang Garuda Pancasila hadir di mana-mana, begitu juga dengan pengucapan Pancasila oleh punggawa Negara hingga ke pembelajaran di sekolah-sekolah (kursus P4), tetapi nilai-nilainya tidak teraktualisasikan dalam kehidupan penyelenggara negara dan kehidupan berbangsa. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menggurita di zaman Orde Baru, jelas-jelas tidak Pancasilais.

Pensakralan Pancasila telah membunuh potensi Pancasila sebagai sumber pengetahuan dan gagasan. Tidak ada ruang untuk mendiskusikan dan mendebatkan Pancasila secara terbuka dan kritis. Akibatnya, Pancasila di tangan Orde Baru tak lebih dari doktrin kaku dan ketinggalan zaman.

Orde Baru juga menggunakan bedil untuk menegakkan kekuasannya. Dalam rentang 32 tahun kekuasaannya, rezim ini melakukan banyak sekali pelanggaran HAM. Tentu saja, Pelanggaran HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan itu menghianati sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Rudi Hartono, pemimpin redaksi berdikarionline.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut