Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kritik Pemerintahan Jokowi-JK

Sedikitnya 200-an mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi massa di depan Istana Merdeka, di Jakarta, Senin (23/2/2015).

Dalam aksi massa tersebut, BEM SI mengeritik pemerintahan Jokowi-JK yang lamban menyelesaikan konflik antara dua lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Mereka juga menilai, berlarut-larutnya konflik KPK versus Polri menyebabkan banyak persoalan bangsa yang lain seakan terabaikan. Selain itu, ada banyak kasus korupsi besar lainnya, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century, yang hilang dari permukaan dan belum dituntaskan.

“Media terlalu fokus pada isu KPK versus Polri, sehingga melupakan kasus lain seperti perpanjangan kontrak PT Freeport dan BBM,” ujar Koordinator Aksi, Syahril Sidik.

Menurut Syahril, rencana perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia hanya akan mengkerdilkan kedaulatan bangsa Indonesia. Karena itu, ia menyerukan kepada gerakan mahasiswa untuk tidak larut oleh isu-isu yang digulirkan oleh media massa, melainkan tetap fokus mengawal kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan rakyat banyak.

Senada dengan Syahril, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Lampung (Unila) sekaligus Koordinator Pusat BEM SI, Ahmad Khairudin Syam, mengajak gerakan mahasiswa dan pemuda untuk tetap peduli dengan berbagai persoalan kebangsaan.

Selain menggelar orasi secara bergantian, massa aksi BEM SI juga menggelar aksi tetrikal yang menggambarkan kelambanan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik antara KPK versus Polri.

Dalam aksi kali ini, BEM SI mengusung tiga tuntutan pokok, yakni penyelesaian kasus KPK versus Polri dan berbagai kasus korupsi besar lainnya, pembatalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, dan nasionalisasi blok Mahakam.

Perwakilan BEM SI menyampaikan surat berisi tuntutan tersebut kepada Presiden Joko Widodo melalui perwakilan pihak Istana. Pihak Istana menjanjikan akan merespon surat tuntutan tersebut dalam lima hari kerja pasca aksi tersebut.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut