SPI: Harga Beras Melambung, Peringatan Bagi Pemerintah

Melambungnya harga beras di tingkat pedagang, yang terjadi di sejumlah daerah, ternyata kurang berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani padi.

Sebagai misal, di Pati, Jawa Tengah, harga beras premium di tingkat pedagang mencapai Rp 11.000 – Rp 12.000 per kilogram, dari yang biasanya Rp 8.300 – Rp 9.000 per kilogramnya.

“Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani hanya Rp 4.000 per kilogram dari yang biasanya Rp 3.500 per kilogram. Di penggilingan beras harganya jadi Rp 8.600 per kilogram dan menjadi Rp 11.000 – Rp 12.000 di tingkat pedagang,” kata Edi Sutrisno, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah, Selasa (24/02).

Edi mengungkapkan bahwa harga jual beras yang melambung di tingkat pedagang tidaklah signifikan dengan kenaikan harga jual gabah di tingkat petani.

“Mata rantainya terlalu panjang, dari petani ke pengepul, lalu ke penggilingan, terus ke pedagang, dan akhirnya ke konsumen. Ini yang harusnya dipotong langsung,” ungkapnya.

Berbeda dengan di Pulau Jawa, Di Padang, Sumatera Barat, harga beras justru mengalami penurunan dari yang biasanya mencapai Rp 12.000 per kilogram menjadi Rp 10,800.

“Harga jual beras di Kabupaten Agam juga menurun, mencapai Rp 10.500 per kilogramnya dari yang biasanya Rp 13.000 per kilogram untuk beras premium,” kata Irwan Piliang, Ketua BPW SPI Sumatera Barat.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan,  kenaikan harga beras ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah yang sedang mengejar target peningkatan produksi pangan.

“Kenaikan harga beras bisa menjadi masalah bagi petani yang juga sebagai konsumen beras,” sebut Henry Saragih dari Padang, Sumatera Barat, selasa (24/02).

Henry melanjutkan, perbedaan harga di petani dan pedagang ini diakibatkan oleh kurang berfungsinya Bulog. Menurutnya, perlu ada pengaturan secara khusus dalam distribusi pangan yang seharusnya berbeda dari pengaturan distribusi barang lainnya.

“Pengaturan pangan harus di bawah kendali negara, karena negara berkewajiban menjamin dan memenuhi salah satu hak dasar rakyat ini,” tegasnya.

Sayangnya, kata dia, kondisi tersebut jauh panggang dari api. Kebijakan pangan negeri ini masih diserahkan kepada pasar. Sehingga fluktuasi harga pangan sulit dikendalikan oleh pemerintah. Ini berakibat pada harga pangan yang selalu melambung tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin. Di sisi lain, petani sebagai produsen pangan justru tidak menikmatinya.

“Bulog harusnya jadi lembaga yang sangat sentral dalam menampung, mendistirbusikan, dan menyimpan produksi pangan dalam negeri. Bulog harus memotong mata rantai antara petani dengan pengepul dan tengkulak,” imbuhnya.

Henri juga menjelaskan,  pemerintah seharusnya mengaktifkan kembali lagi koperasi-koperasi di pedesaaan yang berfungsi untuk mengelola pemasaran produksi-produksi pertanian.

Selain itu, pemerintah seharusnya memberikan peran yang sangat besar kepada organisasi tani dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan  distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian tersebut.

Ia juga mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan program pembaruan agraria demi mencapai kedaulatan pangan. “Segera distribusikan tanah-tanah, baik yang dikuasai oleh negara maupun  pihak swasta, yang berlebihan kepada orang-orang tak bertanah di pedesaan.

Ia juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK menghentikan praktek alih-fungsi lahan pertanian. “Itu kan semua sudah dijanjikan Jokowi-JK dalam nawacitanya,” pungkas Henry.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut