Apresiasi Dan Kritik Terhadap Pidato Megawati

Di tengah kepercayaan diri pemerintah dalam memandang kinerja ekonomi pada peralihan tahun ini, suara-suara kritis bermunculan. Kritik-kritik ini mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri menyaksikan pertumbuhan ekonomi, mengingat jurang kesejahteraan yang semakin menganga. Namun memang demikianlah realitas perkembangan ekonomi kapitalistik yang dipupuk dan dipelihara oleh pemerintah saat ini di bumi Pertiwi. Buah dari pembangunan yang ada tidak jatuh dalam jangkauan mayoritas rakyat, melainkan diperuntukan bagi segelintir pemodal asing maupun domestik berikut aparatusnya. Lagi-lagi rakyat Indonesia hanya menerima tetesan atau remah-remah dari pesta pora kelas penguasa.

Tentunya pemerintah tidak akan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai rezim kapitalis atau neoliberal – sebagai variannya yang ganas. Ditunjukanlah program-program sosial dan anti-kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah untuk membuktikan wajah sosial dari rejim yang ada. Yang luput disinggung adalah bagaimana program-program sosial ini bisa ada kalau bukan dari hasil perlawanan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan neoliberal. Ambillah contoh, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang begitu terkenal dan kontroversial – ia lahir dari kancah perlawanan sengit gerakan rakyat setiap menyikapi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Memang, program-program semacam ini bukanlah hasil yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat, melainkan sekedar suatu konsesi yang diberikan oleh pemerintah untuk menjinakkan amarah rakyat. Oleh karenanya, mereka yang prihatin terhadap ketimpangan dan pemiskinan yang diperparah oleh rejim ekonomi saat ini perlu memperluas unsur-unsur kritis dan oposisi yang menggugat paradigma yang berkuasa.

Atas dasar ini pidato Megawati yang diberikannya dalam HUT PDIP ke-38 kemarin menurut kami patut untuk diapresiasi. Ia bukan sekedar mengritik atau mengoreksi pandangan ekonomi pemerintahan berkuasa, melainkan mengangkat kembali cita-cita luhur tentang kedaulatan nasional dan prinsip berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Seruan ini tidak sama dengan menganjurkan isolasi diri dari perekonomian global, melainkan suatu upaya untuk membangun kehidupan bangsa ini dengan sehat. Pembangunan ekonomi yang berdikari bertolak belakang dengan ekonomi imperialistik yang berlangsung saat ini, yang mengobral murah aset dan sumber daya bangsa kepada perusahaan-perusahaan raksasa demi kepentingan segelintir individu yang memerintah dan berkuasa. Sejauh mana arah kebijakan negara ini bisa dibelokkan agar menjauh dari garis kapitalisme neoliberal tergantung pada kekuatan politik dan kepaduan kaum oposisi dalam menentang garis pemerintah saat ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam usianya saat ini telah mengalami berbagai masa naik dan turunnya. Kelahirannya pada 1973 dimaksudkan oleh rezim Suharto yang berkuasa saat itu untuk menjadi penghias dari sistem politik otoriter yang didominasi oleh Golkar. Dua dekade kemudian, partai ini naik daun karena dianggap melawan kediktatoran Orde Baru hingga meletus peristiwa 27 Juli 1996. Atas perlawanan ini, PDI yang kemudian berganti nama menjadi PDIP berhasil memenangkan pemilu 1999, dan pada 2001, berhasil menghantarkan Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Namun puncak capaian PDIP ini sekaligus menjadi titik kejatuhannya setelah rakyat menyaksikan pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan neoliberal dan tidak berhasil membawa perbaikan yang diharapkan. Naik atau turunnya PDIP jelas sekali ditentukan oleh dukungan rakyat terhadap partai tersebut. Pidato Megawati dalam HUT PDIP ke-38 merupakan suara yang merdu di telinga mereka yang mendambakan kedaulatan bangsa. Namun rakyat kini semakin tidak puas dengan kata-kata yang ditawarkan oleh tokoh dan partai, mereka lebih berpegang pada bukti dan perbuatan nyata yan ditunjukan oleh para tokoh dan segenap kader dan anggota.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut