Aliansi Buruh Bali Bersatu Peringati Hari Buruh Sedunia

Aksi-Bali.jpg

Ratusan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bali Bersatu menggelar aksi massa di Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/4/2014).

Aliansi ini merupakan gabungan dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Aksi massa ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Buruh Sedunia.

Dalam aksinya, kaum buruh mengusung lima tuntutan pokok, yakni penolakan terhadap sistim kerja kontrak dan outsourcing, pembentukan pengawasan perburuhan independen, penerapan UMP minumum sektoral Provinsi, dan menuntut agar komponen biaya adat dan budaya dimasukkan dalam komponen KHL Bali.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Ida I Dewa Rai Budi Darsana, mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika tidak menerapkan kebijakan sistim kerja outsourcing dan sistem kerja kontrak di Provinsi Bali.

Selain itu, Ida juga menentut pihak pemerintah Provinsi Bali agar segera melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memberlakukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

Sementara itu, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bali, Made Wipra Pratistita, mendesak pembentukan Lembaga Pengawasan Perburuhan Independen di Bali. Ia mengacu pada UU nomor 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan.

“Masih banyak hak-hak normatif kaum buruh di Bali yang dilanggar oleh pihak pengusaha. Jadi, lembaga pengawas independen ini perlu dibentuk untuk memperkecil ruang pelanggaran itu,” katanya.

Dalam aksinya, massa Aliansi Buruh Bali Bersatu ini mendesak Gubernur Bali menandatangani kesepakatan terkait point-point tuntutan yang diajukan oleh kaum buruh.

Namun, pada awalnya, pihak Gubernur menolak permintaan itu. Pihak Gubernur Bali hanya bersedia memfasilitasi pertemuan dengan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Provinsi Bali.

Akan tetapi, massa aksi menolak tawaran tersebut. Mereka terus mendesak agar Gubernur Bali bersedia menandatangani kesepakatan untuk membahas tuntutan mereka. Akhirnya, karena terdesak, perwakilan dari Gubernur Bali bersedia menandatangani kesepakatan dan menjanjikan pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan kaum buruh dalam kurun waktu 2 bulan kedepan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut