Aksi Massa Tolak UU SJSN/BPJS Di Bima Direpresi

Bima.jpg

Aksi massa menuntut pencabutan UU SJSN dan UU BPJS di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berakhir dengan tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi.

Awalnya, aksi massa yang digelar oleh 250-an massa aksi Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) ini berlangsung damai. Mereka menggelar aksinya di depan kantor DPRD Kabupaten Bima.

Aksi massa tersebut dihadang oleh barikade aparat kepolisian. Namun, di sela-sela massa aksi GNP 33 UUD 1945 menggelar mimbar bebas, tiba-tiba dari belakang melayang batu yang mengenai atap kantor DPRD.

Sejurus kemudian, aparat kepolisian kemudian merengsek maju dan mulai memukuli massa. Mereka juga berupaya mengejar massa aksi yang berlarian. Tak hanya itu, tembakan gas air mata dilesatkan ke arah massa aksi.

“Kami tidak tahu dari mana datangnya batu itu. Tapi tiba-tiba polisi menyerang massa aksi. Saat itu kami sedang mengatur barisan,” ujar Juru Bicara GNP 33 UUD 1945 Kabupaten Bima, Adi Supriadi, kepada Berdikari Online.

Akibatnya, tiga peserta aksi mengalami luka-luka. Ketiganya bernama Adi Supriadi, Rustam, dan Wahyu Hidayat. Mereka terkena pukulan dan pentungan aparat keamanan.

Lantaran aksinya direpresi, massa aksi GNP 33 UUD 1945 pun gagal menyampaikan tuntutannya di hadapan anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima.

“Kami sebetulnya mau menyampaikan sikap penolakan kami terhadap pemberlakuan sistim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mengacu pada UU SJSN dan UU BPJS,” kata Adi.

Menurut dia, pemberlakuan JKN telah membuat mayoritas rakyat miskin, termasuk di Bima, kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan.

Untuk Kabupaten Bima, GNP 33 UUD 1945 mendesak DPRD dan Bupati segera memanggil Panitia Verifikasi Kategori Dua dan membentuk Panitia Khusus terkait persoalan JKN tersebut.

GNP 33 UUD 1945 Kabupaten Bima merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan L-PAS.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • irson

    DI SETIAP KEJADIAN PENGGUSURAN ,TIDAK LAIN HANYA NAMA POLRI,YANG SELALU MEMARJINALKAN RAKYAT MISKIN,NAMUN AKU SEDIKIT BERTANYA DI MANA KAH HARGA DIRI POLRI ITU,YANG KATA NYA,MELINDUNG,MENGOYAMI MASYARAKAT,NAMUN SKARANG ELETABILITAS APARAT NEGARA SEMAKIN RUSAK SEMAKIN MENJADIKAN RAKYAT SEBAGAI CONTOH PEMUKULAN,DAN CONTOH PENEMBAKAN,APA SEBENAR NYA HUBUNGAN NEGARA HUKUM ,DENGAN INFESTOR.YANG KATA NYA NEGARA DEMOKRASI YAITU PEMERITAH OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT.