Nuraini Hilir: Agenda Politik Saya Adalah Perubahan

Dalam pemilu 2014 mendatang, sejumlah nama aktivis yang sering muncul dalam aksi-aksi protes rakyat di jalanan akan muncul di kertas suara. Mereka akan bertarung sebagai Calon Legislatif (Caleg) di berbagai daerah pemilihan. Mereka sering diberi label “Caleg Aktivis”.

Salah satu dari mereka adalah Nuraini Hilir. Di tahun 1997-1998, ia menjadi bagian dari gerakan mahasiswa dan rakyat dalam melawan kediktatoran Orde Baru. Saat itu ia menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Selain itu, melalui Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI), ia aktif memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan rakyat tertindas lainnya. Saat ini Nuraini maju sebagai Calon Legislatif untuk DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan 8 DKI Jakarta (Kecamatan Jagakarsa, Kec Mampang Prapatan, Kec Pasar Minggu, Kec Pancoran dan Kec Tebet).

Beberapa hari lalu, Ulfa Ilyas dari Berdikari Online mewawancarai Nuraini terkait pertimbangan politiknya menjadi Caleg dalam Pemilu 2014 dan agenda politik yang diperjuangkannya. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang menjadi Pertimbangan anda untuk menjadi caleg di Pemilu 2014?

Alasan mendasarnya, saya kira, adalah bahwa jalan untuk melakukan perubahan itu, ya, harus berkuasa. Itu hal yang prinsipil. Nah, dalam konteks sekarang, kekuasaan itu yah salah satunya melalui jalur parlementer. Walaupun, di satu sisi, saya menyadari bahwa partai politik yang dominan adalah kebanyakan bercorak liberal ataupun nasionalis liberal, tetapi ya itulah fakta politiknya. Di sisi lain, kita belum punya alat politik yang sesuai dengan keinginan atau kesadaran ideologis kita. Inilah situasi politiknya. Pada titik itu, saya melakukan kompromi. Sebab, bagi saya, dorongan untuk perubahan itu tidak bisa lagi ditunda. Kita tidak bisa menunggu kendaraan politik yang betul-betul bisa menjadi kendaraan politik rakyat. Atas dasar itulah saya maju dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Apakah ada korelasinya antara pencalegan anda dengan perjuangan politik yang selama ini anda lakoni, termasuk sebagai bagian dari gerakan perempuan?

Sudah pasti. Selama ini kan kita melakukan advokasi atau pembelaan terkait kasus-kasus kerakyatan, termasuk isu-isu perempuan. Nah, salah satu irisannya adalah kita menyadari bahwa banyak kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat maupun kaum perempuan. Dan kita tahu, sumber dari kebijakan itu, antara lain, ada pada para pembuat kebijakan di parlemen.

Saya pikir, di situlah korelasi kenapa perlu sinergitas antara berjuang di luar (parlemen) dan di dalam. Tentu saja, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa ambil bagian dalam pengambilan kebijakan agar lebih menguntungkan rakyat, termasuk kaum perempuan.

Menurut pembacaan anda, apa persoalan mendasar perempuan saat ini dan korelasinya dengan kebijakan negara?

Sebetulnya, kalau kita bicara pada tataran kehidupan kaum perempuan, rasanya seperti ada yang bergerak lamban. Taruhlah kita ambil patokan pada pasca reformasi. Saat reformasi bergulir, kita berharap ada perubahan yang cepat. Tetapi kenyataannya kan tidak. Malahan, akhir-akhir ini ada semacam kemunduran. Maraknya perda-perda Syariah atau Perda yang mendiskriminasi perempuan, seperti di Aceh, adalah buktinya. Di daerah lain juga banyak kebijakan pemerintah yang kurang memihak perempuan.

Di tingkat nasional, misalnya, ada kebijakan pemotongan subsidi BBM. Saya kira, perempuan yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga merasakan dampak paling buruk dari kebijakan itu atau mendapatkan tanggung-jawab ekonomi berlipat dibanding suaminya.

Kita juga bisa melihat pada kasus konflik agraria. Tanah itu kan terkait dengan kehidupan perempuan juga. Apalagi, konteks masyarakat kita belum bergeser jauh dari masyarakat agraris. Ya, tanah itu ibarat nyawa bagi kehidupan rakyat. Di situ soal hidup dan matinya rakyat. Artinya, kalau ada rakyat atau kelompok masyarakat yang diusir keluar dari tanahnya, itu sama saja dengan mengusir mereka dari ruang hidupnya. Dan itu juga terjadi atau berdampak kepada kaum perempuan.

Menurut saya, secara keseluruhan, belum ada kemajuan berarti bagi kehidupan perempuan dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Inilah faktanya sekarang. Dan mengubahnya pun tidak segampang membalikkan telapak tangan.

Menurut anda, seberapa efektif kira-kira perjuangan aktivis perempuan yang menggunakan jalur parlemen untuk mendorong agenda politik perempuan?

Saya pikir, perjuangan untuk pembebasan perempuan harus berlandaskan ideologi. Nah, ideologi kan melintasi apakah dia politisi perempuan atau laki-laki. Artinya, perjuangan itu menjadi tanggung jawab semua orang yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan.

Sekarang beberapa perempuan memiliki kesempatan, bahkan bisa berhasil merebut posisi-posisi strategis dalam pemerintah, itu tentu merupakan angin segar untuk mendorong proses perubahan. Tetapi catatan: siapa dulu perempuannya? Kalau perempuan ini berasal dari kalangan perempuan elit, yang tidak punya pemahaman dan tidak punya visi pembebasan perempuan, ya percuma.

Nah, dari pengalaman yang sudah ada selama ini, misalnya saat  kampanye atau menggalang massa di arena pemilu saat ini, apakah ada hambatan yang sifatnya signifikan terkait keberadaan anda sebagai seorang perempuan yang terjun ke kancah politik?

Baiklah, saya kasih contoh sewaktu saya maju sebagai calon DPD di pemilu tahun 2009 lalu. Saat itu saya maju di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Ya, di sana akses informasi, kesadaran, dan isu kesetaraan gender masih kurang. Namun, saat itu saya tidak mengalami perlakuan semacam itu.

Sekarang, di pemilu 2014, saya maju sebagai caleg di DKI Jakarta. Saya juga tidak mengalami diskriminasi terkait keberadaan saya sebagai politisi perempuan. Di banyak kesempatan, seperti forum arisan ibu-ibu PKK, pengajian ibu-ibu, ataupun forum pertemuan dengan bapak-bapak, tidak ada yang menyinggung ‘keperempuanan” saya ataupun meragukan kemampuan politik saya karena saya perempuan.

Sebaliknya, hal utama yang sering diungkapkan oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, adalah kekecewaan umum terhadap elit politik. Kekecawaan ini muncul dari pengalaman berkali-kali mengikuti pemilu. Komentar sederhana yang sering terlontar dulu ketika awal-awal saya turun kampanye: “Ya, mbak Nur kan rajin turun karena belum jadi [anggota DPRD], tapi kalau sudah jadi nanti tidak pernah mau turun lagi ke sini dan lupa dengan kami.” Komentar itu yang sering saya dengar.

Dari situ, saya mencoba memberi pemahaman ke mereka, bahwa kekhawatiran mereka itu wajar dan memang sering sekali terjadi. Tapi saya tekankan ke mereka, bahwa kepercayaan dan harapan itu tetap harus dijaga. Saya kasih contoh dengan Gubernur sekarang [Editor: Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo], yang secara personal layak dipercaya dan dia bisa membuktikan. Tidak banyak bicara, tidak banyak menjanjikan sesuatu, tetapi dalam hitungan hari dia bisa berbuat. Saya kira, ini menguntungkan saya dan caleg lain dalam rangka membangkitkan kepercayaan dan harapan rakyat.

Saya selalu menyampaikan bahwa latar belakang saya adalah aktivis. Saya memberi kartu nama berisi rekam jejak saya. Tapi, ya, bukan hal mudah untuk membalikkan cara pandang mereka. Tetapi ini juga mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus lakukan. Saya mendatangi rakyat dengan program. Saya bilang, “Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berharap saya membagikan sesuatu. Caleg dari partai lain boleh membawa banyak hal seperti barang, tetapi kalau dari PDI perjuangan, khususnya saya, saya ingin mengetuk pintu hati ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melihat bahwa masih ada alternatif politisi atau calon-calon yang bisa diharapkan untuk bersama-sama melakukan perubahan kehidupan yang lebih baik buat warga.”

Memang dalam diskusi dengan warga, hal yang sering ditanyakan adalah soal KJS dan BPJS. Mereka mengeluh dengan BPJS yang tidak merata. Mungkin ada banyak problem lain, tapi yang dominan adalah soal kesehatan dan pendidikan. Di daerah pemilihan saya, Jakarta Selatan, daerah kumuh atau padat penduduk itu tidak sebanyak wilayah lain.

Ada tidak semacam agenda atau program khusus yang, misalnya berbicara soal perempuan, yang nanti difokuskan diperjuangkan di Parlemen?

Saya membayangkan diri saya, kalau nanti terpilih, akan ditempatkan di Komisi yang menangani kesejahteraan rakyat (Kesra). Di situlah saya akan bicara soal pendidikan, kesehatan, dan soal perempuan.

Nah, dari beberapa problem yang kita tangkap di lapangan, saya mengusung program besar:

Pertama, karena saya dari PDI perjuangan, saya akan mempertahankan program Jokowi terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saya sadar, sekarang ada ‘mahluk’ baru bernama BPJS [Sistim Jaminan Kesehatan Nasional/JKN], tetapi saya tegaskan bahwa penyediaan kesehatan bagi rakyat itu adalah tanggung jawab negara.

Kedua, karena saya sering masuk di kelompok PKK, maka saya melihat bahwa faktanya ternyata di masyarakat kita, ‘penggerak negara’ itu ada di PKK [ibu-ibu]. Kita bisa ambil contoh, ketika ada persoalan Deman Berdarah, merekalah yang turun duluan. Tidak hanya aktif di pengajian, arisan, kesenian, dan olahraga, tetapi mereka juga aktif menangani persoalan warga. Makanya, saya bilang mereka itu luar biasa.

Ibu-ibu PKK itu tidak digaji/diupah. Semisal Negara mengeluarkan dana untuk PKK itu hanya untuk petugas Jemantik, yang biasanya diberikan tiga bulan sekali, bersamaan dengan dana RT. Biasanya besaran per RT itu kira-kira Rp 900 ribu. Nah, biasanya ibu-ibu ini mendapat uang lelah Rp 50 ribu. Jadi, kalau dihitung dari besaran uang negara, yang didapat ibu-ibu ini tidak layak.

Walaupun PKK ini organisasi, tetapi tidak bisa kemudian negara serta merta lepas tangan, karena mereka ini merupakan tulang punggung lingkungan. Bagi saya, anggaran yang besar seharusnya disalurkan juga kesitu. Saya mencoba melihat anggaran-anggaran pemprov untuk setiap kecamatan dan kelurahan, semisal dana sosial, tetapi sangat kecil dan tidak seimbang dengan jerih-payah ibu-ibu itu ketika bekerja. Saya kira ini harus diperjuangkan.

Ketiga, saya masuk ke masalah perlindungan perempuan dan anak-anak. Dalam konteks Dapil saya, yakni Jakarta selatan, perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang sangat penting. Terutama ketika di luar rumah. Sebab, kalau di dalam rumah, sudah ada perlindungan berupa regulasi [ UU KDRT] kendati belum maksimal. Tetapi di luar rumah, seringkali terjadi praktek kekerasan dan pelecehan seksual. Dan itu banyak terjadi di Jakarta Selatan.

Belum lagi, berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna angkutan umum, seperti kereta api dan angkot, masih sering terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Biasanya, untuk menghindari macet, saya naik kereta. Nah, selain harus menunggu lama, di atas pun kita harus berdempetan rapat. Saya kadang cemas. Dan itu rentan bagi pelecehan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak.

Itu problem yang nyata saya hadapi. Di dapil saya, di Lenteng Agung, belum ada jalur penyeberangan di atas rel kereta. Di sana sering terjadi kecelakaan. Saya kira ini sebuah persoalan yang mesti dijawab. Kalaupun sekarang Pemprov membangun banyak jembatan penyebrangan, dan itu bagus, tetapi belum ada penyeberangan di perlintasan rel kereta.

Keempat, di daerah pemilihan saya, Jakarta Selatan, masalah pengangguran itu cukup dominan. Banyak pemuda atau bapak-bapak mengkredit motor supaya bisa jadi tukang ojek. Itu memperlihatkan sulitnya mendapat lapangan kerja. Walaupun, jadi tukang ojek belum tentu bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Saya berfikir, sudah saatnya pemerintah melalui DPR [parlemen] benar-benar memperjuangkan program pelatihan kerja bagi rakyat. Tentu saja harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerjanya. Saya sering mengunjungi warga yang mendiami sekitar stasiun kereta api Manggarai, di sana keluhan warga dan pemuda adalah soal tidak adanya lapangan pekerjaan.

Jadi, ada empat program yang saya akan perjuangkan kelak ketika terpilih sebagai anggota DPRD. Kelihatannya memang standar, tapi itu real berbasiskan kebutuhan rakyat. Apa gunanya program muluk-muluk dan nyentrik kalau tidak berbasis kebutuhan rakyat.

Apa harapan anda kepada gerakan sosial maupun gerakan perempuan supaya terjadi kerjasama antara gerakan di parlemen dan di luar parlemen?

Saya kira, yang pertama dikikis adalah sikap saling sinis dan saling mendiskreditkan. Sebab, kalau kita sibuk saling sinis dan saling tuding, justru kekuatan politik lain, yang punya uang dan kekuatan media, yang akan mengambil keuntungan.

Saran saya, anggaplah mereka yang maju di arena parlementer, seperti saya, seperti mendapat penugasan dari gerakan rakyat. Jadi, gerakan di luar dan di dalam parlemen bisa berjalan beriringan.

Karena itu, saya berharap semua kelompok gerakan yang sudah punya kesadaran yang sama untuk bergandengan tangan dan membangun persatuan untuk menggunakan setiap peluang, baik di luar maupun di dalam parlemen, guna membuat perubahan.()

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut