Negara Tidak Pernah Tidur

Kemarin, 26 Desember 2012, Presiden SBY memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Merdeka. Sidang itu berlangsung di tengah himpitan dua kali libur bersama empat hari .

Karena masih menggelar kegiatan di tengah suasana liburan, Presiden SBY mengingatkan anggota kabinetnya soal falsafah negara tidak pernah tidur (state never sleep). SBY bilang, “falsafah kita, state never sleeps, negara tidak pernah tidur/libur.”

Presiden SBY berharap, negara (pemerintah) tetap terus bekerja sebagaimana banyak petugas yang bekerja di rumah sakit, di jalan-jalan mengatur lalu lintas, di tempat-tempat pelayanan publik, dan sebagainya.

Negara memang tak boleh mengenal libur. Maklum, persoalan yang dihadapi oleh rakyat juga tak mengenal libur. Lagipula, rakyat juga tidak pernah libur membayar pajak kan?

Pada kenyataannya, kehadiran negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat masih sangat minim. Bahkan, negara kerapkali absen dalam beberapa kasus penting.

Sebut saja kasus Satinah, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukum pancung di Arab Saudi. Kalau kasusnya tidak “dibunyikan” oleh aktivis buruh migran, mungkin nyawa Satina sudah berakhir tangan algojo pengadilan Arab Saudi. Kasus seperti Satina ini sudah terjadi berulang-kali. Sayang, negara selalu datang belakangan.

Kasus lainnya, seratusan petani Jambi sudah sebulan lebih menginap di depan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Mereka sedang memperjuangkan pengembalian lahan mereka yang dirampas perusahaan asing. Namun, sampai detik ini, negara yang tak pernah tidur ini tak kunjung memenuhi tuntutan para petani.

Nasib petani Jambi hanyalah potret kecil dari betapa terabaikannya nasib petani Indonesia. Mereka berhadapan dengan semakin intensifnya kasus perampasan lahan oleh korporasi. Disamping itu, petani juga menjerit-jerit akibat kebijakan liberalisasi impor pangan.

Kondisi nasib kaum buruh tidak lebih baik. Upah buruh Indonesia masih tercatat sebagai yang terendah di Asia.  The Indonesia Labor Institute mencatat, upah rata-rata buruh Indonesia secara nasional hanya berkisar Rp1,1 juta setiap bulan. Angka itu masih jauh di bawah upah minimum di China (Rp2,1 juta), Thailand (Rp2,7 juta), Malaysia (Rp4,5 juta) dan Singapura (Rp 5 juta). Belum lagi, kaum buruh harus berhadapan dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Kemudian, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, dalam setiap menit ada empat anak Indonesia yang putus sekolah.  Pada tahun 2011 lalu, ada 11 juta anak usia wajib belajar (SD dan SMP) yang putus sekolah.

Kesehatan juga masih menjadi barang mahal di Republik ini. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), program jaminan asuransi kesehatan baru 55,95 persen dari 237 juta warga Indonesia. Sedangkan program Jamkesmas untuk rakyat miskin hanya mengcakup 76,4 juta rakyat Indonesia. Angka ini dinilai masih sangat jauh dari cakupan universal (universal health coverage). Di Malaysia, 98 persen pengobatan ditanggung pemerintah dan subsidi 20 persen.

Negara juga masih gagal memberikan jaminan hidup berupa tempat tinggal kepada rakyatnya. Laporan BPS menyebutkan, ada sekitar 22% atau 13,6 juta keluarga yang tidak mempunyai rumah. Tiap tahunnya, kekurangan rumah di Indonesia mencapai 80%.

Selain itu, rakyat Indonesia juga masih diperhadapkan masalah besar lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, kehancuran industri nasional, krisis pangan, kenaikan harga sembako, dan lain-lain. Selain itu, rakyat juga masih sering mendapat perlakuan diskriminatif, ketidakadilan di depan hukum, dan kekerasan.

Berbagai persoalan di atas tidaklah jatuh dari langit. Sebagian besar persoalan itu dihasilkan oleh kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang memang tidak pro-rakyat, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan lain-lain. Pendek kata, rakyat sengsara karena rezim SBY bebal menjalankan agenda neoliberal.

State never sleeps…tetapi kehidupan rakyat juga tetap terabaikan. Ekonomi nasional juga terus terpuruk. Sebagian besar kekayaan alam telah jatuh ke pangkuan modal asing. Sektor pertanian sudah lama menggelepar. Karena itu, kita patut bertanya, selama ini negara bekerja untuk siapa?