Asal Usul Gelar “Presiden Seumur Hidup” Sukarno

Debat soal masa jabatan Presiden, seperti isu “tiga periode” yang sedang menggelinding di ruang publik, itu banyak presedennya di Indonesia. 

Dari 76 tahun usia Indonesia sekarang ini, lebih dari setengah abad (53 tahun) hanya punya dua wajah Presiden: Sukarno dan Suharto. 

Suharto berkuasa 32 tahun. Itu pun, kalau tak ada desakan gerakan pro-demokrasi, belum tentu dia mau meletakkan jabatan di tahun 1998. 

Sementara Sukarno, sang Proklamator tercinta, menjadi Presiden dari 1945 hingga 1967. Walaupun, sebetulnya, dia hanya memegang kekuasaan Presiden secara efektif selama 7 tahun (1959-1966).

Namun, nama Sukarno cukup tercoreng dengan predikat “Presiden seumur hidup”. Lantaran predikat buruk itu, Sukarno kerap disebut diktator. Apalagi, predikat itu merupakan sebuah keputusan politik: Tap MPRS Nomor III/MPRS/1963.

Lalu, bagaimana ceritanya Tap MPRS nomor III/MPRS/1963 itu bisa keluar? Siapa pengusul “Presiden seumur hidup” itu? Apa motif politiknya? Lalu, apa reaksi Sukarno terhadap usulan yang menikam dirinya itu?

Demi menjawab rentetan pertanyaan itu, ada cerita menarik dari Anak Marhaen Hanafie, atau sering dipanggil AM Hanafie, dalam bukunya yang terbit di tahun 1998: AM Hanafi Menggugat; Kudeta Jend. Suharto Dari Gestapu Ke Supersemar. Di dalam buku setebal 304 halaman itu, terselip kisah munculnya usulan “Presiden seumur hidup”.

Menurut cerita Hanafie, usulan menjadikan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup berasal dari angkatan 45. Motor utamanya ada dua orang, yakni dirinya (AM Hanafie) dan Chaerul Saleh.

Angkatan 45 merujuk pada tokoh-tokoh atau pejuang kemerdekaan yang berkiprah dalam Proklamasi Kemerdekaan hingga revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan (1945-1949).

Nah, rencananya, ide “Presiden seumur hidup” itu akan dilempar ke Sidang Umum MPRS yang akan bersidang di Bandung, Jawa Barat, pada 15-22 Mei 1963. Chaerul Saleh, salah satu pencetus ide ini, menjabat sebagai Ketua MPRS saat itu.

Namun, agar ide ini berterima luas, tak elegan kalau disuarakan oleh Chaerul Saleh. Juga kurang pas kalau disuarakan oleh AM Hanafie, seorang yang dikenal sangat dekat dengan Sukarno.

Akhirnya, muncul ide agar isu ini disuarakan oleh anggota MPRS yang berlatar belakang militer (TNI). “Kita suruh Kolonel Djuhartono mencari anggota MPRS dari TNI untuk menjadi juru-bicara ide kita itu,” tutur AM Hanafie. 

Singkat cerita, ketemulah sosok yang pas, namanya Kolonel Suhardiman. Selain dikenal sebagai perwira anti-komunis, Suhardiman juga menjadi tangan tentara untuk mendirikan organisasi sipil: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

Di buku itu juga, AM Hanafie membeberkan alasan mengapa dirinya dan Chaerul Saleh menggelindingkan usulan tersebut. Menurutnya, usulan itu untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berambisi mendongkel Sukarno, baik PKI maupun TNI.

Untuk diketahui, saat itu PKI sedang di puncak kejayaannya. Usai merebut urutan ke-4 dengan 6,1 juta suara di pemilu 1955, pengaruh politik PKI makin meluas dan bersinar terang. Dalam pemilu lokal sepanjang 1957-1958, dukungan suara PKI sangat melejit.

Di pemilu Jakarta raya, PKI menempati urutan ke-2, mendepak PNI dan NU. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, PKI jadi juara satu. Di Jawa Timur dan Jawa Barat, PKI menempati urutan ke-2. Belum lagi, di beberapa daerah seperti Surabaya, Cirebon, Surakarta, Magelang, Salatiga, dan Boyolali, kader PKI menjadi Walikota.

Perkembangan PKI yang sangat pesat membuat gentar semua saingan dan musuh-musuh politiknya. Gerakan anti-komunis, terutama yang dipelopori oleh tentara, semakin meningkat. 

Kelompok angkatan 45 mengendus situasi berbahaya jika persaingan antara PKI versus lawan-lawan politiknya ini meningkat. Apalagi kalau sampai PKI menang, tentu lawannya tak akan terima.

“Kalau PKI menang, bisa terjadi perang saudara lebih hebat dari Peristiwa PRRI/Permesta,” tulis AM Hanafie di bukunya. Kekhawatiran itulah yang mendominasi pikiran angkatan 45 saat itu.

Singkat cerita, dalam Sidang MPRS ke-II di Bandung itu, usulan “Presiden seumur hidup” disetujui. Lahirlah Ketetapan MPRS nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia Sukarno sebagai Presiden RI seumur hidup.

Usai keputusan itu ketok palu, Chairul Saleh ditunjuk sebagai juru bicara untuk menyampaikan keputusan itu kepada Presiden Sukarno.

Tetapi, seperti diakui Hanafie, Sukarno menolak tegas-tegasan keputusan itu. Sebagai seorang demokrat, Sukarno menganggap pengangkatan dirinya sebagai Presiden seumur hidup sangat tak pantas.

“Tetapi Sukarno sebagai demokrat kan menolak untuk dijadikan Presiden Seumur Hidup,” tulis Hanafie.

Cerita Hanafie itu punya kesamaan dengan penjelasan versi Sukarno lewat otobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Lewat otobiografi yang terbit tahun 1966 itu, Sukarno bercerita, pada suatu pagi di bulan Mei 1963, ia dikunjungi oleh Chaerul Saleh. Saat itu, selain sebagai Ketua MPRS, politisi Murba ini juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri III.

Kepada Sukarno, Chaerul menyampaikan kalau ada desakan dari bawah agar Sukarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Lalu, ia meminta pendapat Sukarno atas aspirasi dari bawah itu.

“Sudah tentu hati saya merasa terbujuk, tetapi saya kuatir hal ini terlalu berlebih-lebihan,” kata Sukarno kepada tamunya itu.

Sukarno khawatir, pengangkatan dirinya sebagai Presiden seumur hidup lewat keputusan MPRS akan mencoreng mukanya di hadapan dunia internasional sebagai pemimpin yang tak demokratis.

Namun, Chaerul melempar dalih yang lain: demi mencegah perang saudara. Persaingan politik, terutama antara PKI, partai-partai Islam, dan tentara, semakin meruncing. Jika salah satunya berkuasa, maka yang lain akan membuat gerakan perlawanan.

Di sisi lain, Republik Indonesia membutuhkan kesatuan internal, demi menghadapi berbagai tantangan: krisis ekonomi, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan lain-lain.

“Ini adalah keharusan politik. Kalau tidak begitu, kita akan terlibat dalam perang saudara,” tegas Chaerul, seperti dituturkan ulang Sukarno di otobiografinya.

Singkat cerita, setelah dibujuk oleh Chaerl Saleh, Sukarno pun melunak. Dia menerima usulan itu dengan berat hati. “Saya kira ini bukan tindakan yang benar,” kata Sukarno kepada Chaerul Saleh.

Dan memang betul, keputusan Sukarno menerima usulan itu membuatnya dihujani cap diktator. Bukan saja di masa-masa itu, tetapi juga hingga hari ini.

Sebelumnya, di tahun 1960, Sukarno juga membubarkan DPR karena berselisih jumlah anggaran APBN. Lalu, melalui Penetapan Presiden nomor 4/1960, dia membentuk DPR versinya sendiri: DPR Gotong-Royong. Semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.

Apa yang bisa disimpulkan dari cerita AM Hanafie maupun Sukarno itu?

Pertama, ide “Presiden seumur hidup” bukan berasal dari keinginan pribadi Sukarno, melainkan dari kelompok angkatan 45 dan tentara.

Kedua, ide tersebut bertujuan untuk mencegah PKI meraih kekuasaan politik di negeri ini melalui jalan pemilu. Dengan jabatan Presiden seumur hidup, maka tak ada lagi pemilu. Dengan begitu, laju PKI untuk merebut kekuasaan lewat pemilu pun terbendung.

Pertanyaannya, mengapa seorang Sukarno, yang kerap mendaku seorang demokrat, luluh terhadap tawaran yang memerosotkan nilai-nilai demokrasi itu?

Jadi, meskipun mendaku sebagai seorang demokrat, dalam keinginan dan pikiran Sukarno memang tersimpan obsesi terhadap model pemerintahan yang sentralistik dan top-down

Dia percaya, seorang pemimpin yang baik, dengan cita-cita yang baik pula, akan selalu selaras dengan kehendak rakyat banyak. Karena itu, bagi dia, politik yang top-down tak masalah asalkan sejalan dengan kehendak rakyat.

Padahal, demi mendengar suara dan kehendak rakyat banyak, tak cukup dengan memasang telinga untuk mendengar keluhan beberapa orang. Tak cukup dengan jajak pendapat. Demokrasi mensyaratkan partisipasi. Dan itu bisa lewat pemilu dan referendum/plebisit.

“Tujuannya selalu baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya kerap kali menjauhkan dia dari tujuannya itu,” Kata Hatta lewat bukletnya, Demokrasi Kita.

Kita tak meragukan jasa besar Sukarno bagi kemerdekaan Indonesia. Dia juga, seperti dikatakan Hatta, “seorang patriot yang cinta pada tanah airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya.”

Namun, sebagai seorang demokrat, nama Sukarno tercoreng oleh gelar Presiden seumur hidup. Gelar yang sebetulnya bukan keinginannya sendiri dan tak benar-benar dikehendakinya. 

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid