Puluhan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar mimbar bebas di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap TKI di Arab Saudi.
Di dalam aksi itu, Ketua PRD NTB Ahmad Rivai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia hanya pandai untuk meminta remiten dari TKI, namun sangat jarang memperhatikan kondisi kerja dan nasib TKI itu sendiri.
“Kasus Sumiati hanya satu bukti. Ada banyak sumiati-sumiati yang diperlakukan sewenang-wenang, namun pemerintah hanya berpangku tangan,” ujar Ahmad Rivai.
Seperti diketahui, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, telah mengambil langkah moratorium (penghentian sementara) pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) ke Arab Saudi.
NTB merupakan pengirim TKI terbesar kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur yang menduduki urutan pertama.
Pada tahun 2009, NTB mengirimkan sekitar 53 ribu orang TKI ke berbagai negara, terutama Malaysia dan Arab Saudi. Sebagian besar TKI yang dikirimkan ke Arab Saudi adalah perempuan, yaitu 90%, yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
Namun, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menolak keputusan moratorium tersebut.
Sebaliknya, bagi PRD, keputusan moratorium harus disertai dengan kebijakan industrialisasi nasional, agar terjadi penciptaan lapangan kerja yang luas di dalam negeri.
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
