Ya atau Tidak, Itu Saja

Air sudah setinggi hidung bagi kalangan kaum kromo, kaumnya kebanyakan. Kemiskinan sudah begitu banyaknya, diperkirakan terdapat lebih dari 100 juta jiwa kaum kromo yang terpaksa hidup di bawah 2 dollar AS perhari (sekitar Rp18.000!, ingat sapi di Eropa saja disubsidi 2 dollar AS perhari ). Bukan rahasia jika mayoritas aset di negeri ini dimiliki segelintir kapitalis nasional dan asing, 20% manusia Indonesia yang kaya raya menguasai 80% aset, sedangkan 80% manusia Indonesia yang kebanyakan hanya mendapat 20% sisanya . Beberapa aset yang strategis seperti lahan, tambang, perbankan, dan telekomunikasi berada di tangan kapitalis asing (multinasional)- ini perlu digarisbawahi. Kaum kromo yang sial tidak kebagian kerja terpaksa menggelandang-mengemis, menjual harga dirinya, beradu nasib menjadi pembantu di luar negeri, dan akhirnya seringkali kita dapatkan gila ataupun mati mengenaskan. Bagi kaum kromo pencari kerja, deindustrialisasi dan neoliberalisme adalah kata-kata yang asing namun dampaknya sampai ke ubun-ubun mereka. Puluhan juta penganggur, seratusan juta kaum kromo, jerit dan tangis mereka memenuhi udara. Sampai kapan mereka dapat bertahan menghadapi banjir penderitaan (samsara) dalam kehidupan sebagai manusia? Hanya pemimpin Republik yang mampu menjawabnya.

Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab dipanggil SBY di dalam negeri, dan Yudhoyono di luar negeri yang seharusnya dapat menjawabnya karena merupakan Presiden pertama Republik yang dipilih secara langsung pada Pemilu 2004 (dan Pemilu 2009) secara DEMOKRATIS. Namun, pilihan kaum kromo ternyata salah. Terbukti Yudhoyono tak sanggup menahan deindustrialisasi sepanjang 6 tahun pemerintahannya, terlebih setelah badai kenaikan harga minyak dunia dan krisis finansial global menghantam. Janji-janji pemberantasan korupsi yang rajin dibeokan (meniru istilah Tan Swie Ling, bodyguard Sekjen PKI terakhir Sudisman) Yudhoyono pun, seperti pula janji-janji yang lain dalam hal keadilan sosial, tak kunjung disaksikan kaum kromo. Yang ada malah sogokan konsumtif (BLT, dll).

Dalam hal korupsi, sangat terlihat bagaimana Yudhoyono “shock berat” saat menyadari kemudian, bahwa koruptor adalah orang-orang di sekelilingnya, orang-orang terdekatnya di keluarga dan di partai (seperti dalam kasus Aulia Pohan, Skandal Century, dan IPO KS) atau mantan donatur politik pada Pemilu 2004 (dalam hal Aburizal Bakrie). Rakyat pun menjadi saksi riuh (bukan bisu) selama berbulan-bulan dari pembodohan telanjang yang terjadi dalam kasus Skandal Century dan Gayus Tambunan, terutama sekali setelah media elektronik melakukan blow up secara intensif berbulan-bulan atas kedua kasus tersebut. Sangat tidak lucu, drama panjang pembodohan yang berawal dari terbongkarnya rekaman pembicaraan Susno Duadji dan Anggodo Widjoyo di Mahkamah Konstitusi pada 3 September 2009, malah berakhir dengan diperiksanya Gayus di Mabes Polri di akhir 2010 sekarang ini. Yudhoyono pun berpura-pura tidak bertanggung jawab terhadap segala kekisruhan yang terjadi sepanjang penggugatan Skandal Century hingga Mafia Pajak sekarang. Inilah Indonesia, negeri yang tidak tahu malu karena para pemimpinnya tidak jantan mengakui kesalahan.

Sendainya kasus-kasus semacam ini bukan terjadi di negeri ini, melainkan di negeri seperti Jepang yang bermartabat tinggi, tentu saja tidak akan sampai sebulan lamanya berturut-turut Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, bahkan jika perlu Yudhoyono juga mundur (sebagai Presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) karena terlibat dalam Skandal Century. Tak lupa juga Aburizal Bakrie (mundur dari Ketua Umum Partai Golkar). Anggaplah itu yang terjadi, seluruh nama tersebut mengundurkan diri, toh selalu ada regenerasinya di dalam partai masing-masing. Di Partai Demokrat masih ada Anas Urbaningrum yang potensial untuk menggantikan peran Yudhoyono memimpin kabinet, sedang di Golkar masih ada Surya Paloh yang sangat idealis dapat merestorasi Golkar(daripada malah membuat ormas seperti Nasdem). Jika Yudhoyono dan Boediono mundur dari presiden dan wakil presiden, maka Partai Demokrat wajib melakukan Munaslub mengundang Partai-partai Koalisi SBY-Boediono di 2009 untuk menentukan penggantinya (pendapat penulis: formasi Anas-Hatta cukup ideal). Tidak ketinggalan Golkar pun akan segera melakukan Munaslub juga untuk mencari pengganti Ical Bakrie, dapat kemudian Golkar dipimpin oleh Surya Paloh atau siapapun- yang penting bukan penjahat pajak seperti Ical. Kondisi pasti akan lebih baik, apalagi jika melihat akhirnya semua pihak yang bertanggung jawab atas Skandal Century dan Pajak Gayus mundur dari jabatan publik dan politiknya, dan kemudian melihat muka-muka baru memimpin kedua partai terbesar tersebut, rakyat pun akan mendapat pendidikan politik yang baik, yang bermartabat, yang berbudaya.

Skenario di atas mungkin saja akan terjadi jika para politisi di partai politik-partai politik kita bermartabat/berbudaya dan partai-partai politiknya tidak feodal (partai yang feodal takut menggugat/mengkritik pimpinannya). Namun kita tahu kenyataan politis yang ada saat ini berbeda sekali. Para wakil rakyat di Gedung DPR malah ikut (atau membantu) merampok uang negara yang terkumpul dari pajak rakyat. Korupsi uang keringat rakyat pun marak terjadi di birokrasi pemerintahan dari pusat ke daerah (rasional jika akhirnya gerakan membangun posko anti korupsi dari pusat hingga ke daerah). Inilah yang kemudian dijuluki DR. Rizal Ramli sebagai “demokrasi kriminal”. Wajar juga jika Eddie Lembong, pendiri Yayasan Nation Building (Nabil), menjuluki gedung parlemen sebagai “sarang penyamun”. Salah satu media elektronik terkemuka juga sangat menghabisi karakter para wakil rakyat kaum kromo ini. Dari kunker yang bermasalah, absensi yang rendah, gagalnya target prolegnas, sampai ke digugatnya Badan Kehormatan DPR, menunjukkan kepada kita semua: demokrasi sepanjang 12 tahun Reformasi ini belum beres. Kualitas para politisi dari partai-partai yang ada sangat dipertanyakan. Sampai-sampai Profesor Sahetapy, ahli hukum tata negara dari Surabaya, lebih suka menyebut para politisi kita sebagai gengster (mungkin maksud beliau adalah kelakuannya)- menyedihkan. Malahan, untuk Yudhoyono, profesor yang juga Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) ini menjulukinya sebagai pemimpin yang tidak tahu malu (dia pula selalu mengingatkan agar jangan sampai terpeleset ke “tidak punya kemaluan”).

Pensiunan jenderal lulusan Akmil 1973 yang juga merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo (penjagal kaum komunis 1965-1967) ini pun terlihat sangat kelabakan saat ia menolak dituduh penganut neolib oleh aktivis dan intelektual, buru-buru kemudian ia menyatakan bahwa rezimnya bukan penganut Washington Concensus melainkan Jakarta Concencus (setelah sebelumnya istilah Beijing Concencus sempat dilontarkan salah satu menterinya Hatta Radjasa). Namun kali ini bukan pembodohan publik, melainkan pembohongan publik. Jika memang Yudhoyono serius menyatakan bahwa Ia bukan penganut neolib, maka seharusnya kabinet yang Ia pimpin pun tidak menerapkan neolib. Namun kenyataannya berbeda, pemerintahan Indonesia saat ini jelas-jelas neolib. Liberalisasi eksesif demi kenyamanan kapital asing masih merupakan kiblat Kabinet Yudhoyono sejak 2004 hingga 2010 sekarang. Lalu apa yang dilakukan si anti neolib Yudhoyono ini melihat kabinetnya berjalan terus dalam rel neolib? Seharusnya Yudhoyono menjadi kritis terhadap menteri-menteri atau wakil presidennya, jangan-jangan orang di sekelilingnya lah yang sejatinya para penganut fundamentalisme pasar Friedman (baca: Boediono, Sri Mulyani, dan genknya). Atau jangan-jangan Yudhoyono yang katanya cerdas ini sebenarnya tidak paham apa itu neoliberalisme? Jangan-jangan demikian, menyedihkan.

Jadi kondisi kaum kromo saat ini: tidak berdaya dan nyaris tenggelam dimiskinkan neoliberalisme sambil dipaksa melihat betapa buruk penegakan hukum di negerinya. Tidak mungkin kaum kromo ini menunggu sampai 2014, tidak sanggup mereka menunggu selama itu. Yang seharusnya dipikirkan saat ini, adakah peluang dilaksanakannya sebuah referendum nasional sebelum 2014 untuk bertanya kembali kepada kaum kromo yang sempat memilih Yudhoyono pada 2009 lalu (sebesar 60% lebih): apakah pemerintahan Presiden Lebay ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak? Ya atau tidak, itu saja suara kaum kromo yang diperlukan untuk memaksa Yudhoyono meletakkan jabatannya secara terhormat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • setuju, bung gede… bertanya langsung kepada rakyat: ayo, referendum!!

  • febry kasnawan

    bener bgt bung ..
    kapan ngisi pendidikan lmnd lagi …

  • febry kasnawan

    setuju bung ,.
    ikut kongres lmnd di bali gga bung …

  • Iya, semuanya tergantung kemauan Rakyat

  • Kalau boleh saran, capcha di hilangkan saja,

  • A.Susi

    Usul bung Gede sah2 saja, sesuai dengan HAM. Tetapi sekarang yg harus dipirkan adalah apakah tidak akan lebih menyengsarakan rakyat yg kita bela ini ? Dalam arti
    akan terjadi ketidak stabilan sikon di dalam negeri yang akan berdampak langsung kepada bangsa/rakyat/kromo ?
    Salam dan doa.