Kampung Ilmu: Kisah perjuangan penjual buku bekas di Surabaya..

Setelah menunggu lebih dari 2 tahun, akhirnya para PKL buku bekas di jalan Semarang, Surabaya, bisa menikmati tempat baru yang layak untuk berjualan. Para PKL yang tergabung didalam Penghuni Kampung ilmu ini dijadwalkan akhir tahun ini bisa melakukan aktivitas jual beli buku bekas di bangunan baru yang dibangun pemkot Surabaya. Meskipun bangunan tersebut baru bangunan tahap 1 (pada tahun 2011 direncanakan akan dibangun tahap 2), hal ini cukup melegakan bagi para pedagang, mengingat bahwa selama dua tahun lebih mereka harus sabar menanti pembangunan sentra PKL buku bekas yang dijanjikan pemkot sejak tahun 2008, setelelah mereka direlokasi di lahan kosong milik dinas Pekerjaan Umum. Para pedagang menamai tempat relokasi PKL buku bekas ini dengan nama “Kampung ilmu”.

Selama dua tahun lebih, pembangunan yang ada di kampung ilmu dilakukan secara swadaya oleh para penghuni Kampung Ilmu, mulai dari pembangunan pendapa, pemerataan lahan untuk berjualan, pembangunan taman, toilet, kolam renang anak dan mushala.

“Sebelum pemkot melakukan pembangunan gedung, semua pembangunan disini kami lakukan secara swadaya, dari iuran anggota dan donasi oleh pihak pihak yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi PKL buku bekas di Surabaya,” ungkap Budi Santoso, kordinator Penghuni Kampung ilmu sekaligus ketua KPW PRD Jatim.

Budi Santoso, akrab dipanggil Mas Budi, mengakui bahwa Pemkot Surabaya baru melakukan pembangunan gedung pada tahun 2009 lalu, dan itupun dilakukan secara bertahap.

Sekilas tentang sejarah kampung ilmu

Tahun 2008 lalu, bisa dikatakan sebagai tahun buruk bagi PKL dikota Surabaya. Betapa tidak, memasuki usia yang ke 715 tahun, Surabaya kembali melakukan penertiban terhadap daerah-daerah yang selama ini menjadi basis PKL. Dengan alasan keindahan kota dan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana transportasi, Pemkot Surabaya menginstruksikan bawahannya untuk melakukan penertiban PKL di beberapa lokasi.

Beberapa pihak beranggapan bahwa penertiban PKL selama semester pertama tahun 2008 lalu bertujuan untuk mendapatkan piala adipura. Penertiban PKL di surabaya selama tahun 2008 kemarin terbilang eskalatif, bahkan cenderung represif. Sesungguhnya, hal yang tampak nyata dari strategi tersebut adalah perlakuan diskriminatif yang dilakukan aparat negara terhadap warganya yang miskin, yang tidak memiliki akses terhadap sumberdaya yang dikuasai negara. Dikatakan diskriminatif karena persoalan keindahan kota dan kemacetan bukan hanya disebabkan karena keberdaan PKL. Papan-papan reklame yang bertebaran di bergabai sudut kota Surabaya, justru membuat pemandangan langit-langit kota Surabaya menjadi tidak indah. Mengenai kemacetan, minimnya akses jalan alternatif yang dibangun pemkot juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di kota Surabaya.

Lemahnya pemkot Surabaya dalam strategi penanganan PKL (tidak memiliki strategy planning), mengakibatkan usaha yang diambil sebatas karikatif, bukan persoalan fundamental yang menyelimuti fenomena PKL. Penertiban PKL ini hanya sebatas menyelesaikan persoalan pucuk gunung es yang tampak.

Kampung ilmu sendiri ”dideklarasikan” pada tahun 2008 lalu oleh sekelompok PKL buku bekas yang menempati lahan tidur milik dinas PU. Sebelumnya, mereka berjualan disepanjang jalan Semarang, Surabaya. Namun oleh pemkot Surabaya, mereka direlokasi ke salah satu aset pemkot Surabaya, yaitu lahan tidur milik dinas Pekerjaan Umum.

Relokasi yang didapat PKL jalan Semarang tentu bukanlah suatu hal yang gratis, melainkan lewat suatu perjuangan keras yang terorganisir, yang bertujuan untuk memberikan tekanan, sebagai bargaining position terhadap si pembuat kebijakan, yaitu pemerintah kota Surabaya. Beda dengan para PKL lainnya yang melakukan perlawanan saat hari H penertiban, Perlawanan yang dilakukan PKL buku jalan semarang, yang saat itu tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan, justru dilakukan sebelum mereka ditertibkan, yakni setelah mereka mendapatkan sosialisasi dari polwiltabes Surabaya mengenai deadline waktu untuk segera menertibkan diri dan rencana penertiban PKL .

Sehingga mereka memiliki waktu kurang lebih 10 hari untuk mempersiapkan dan melakukan perlawanan guna mempengaruhi kebijakan pemkot, agar mereka dapat langsung berjualan ditempat relokasi. Para pedagang berpendapat bahwa perlawanan ketika hari H penertiban justru akan merugikan mereka secara fisik maupun material. ”Pertahanan yang baik adalah menyerang,” begitu ahli strategi berkata. “Sebelum kita digusur oleh pemkot, kita harus menyerang pemkot dulu dengan cara melakukan aksi massa,” ungkap Budi Santoso. Saat hendak ditertibkan oleh pemkot Surabaya, para PKL buku bekas mendapat solidaritas dukungan dari elemen elemen pergerakan di Surabaya seperti LMND, SRMI, Repdem, SGMS, Kamus PR, FNPBI, LBH Surabaya, Komunitas OI, dan PRD.

Aksi massa ketika itu bukan hanya sekedar menolak penggusuran yang akan dilakukan pemkot Surabaya terhadap para PKL buku bekas di jalan Semarang, namun para PKL juga memberikan solusi atas keberadaan mereka tanpa mengganggu keindahan kota. ”kita ini bukan hanya bisa demo saja. Kalau pemkot Surabaya tidak punya solusi terhadap keberadaan kita untuk tetap berjualan, kita punya solusi agar kita tetap bisa berjualan tanpa mengganggu keindahan kota,”ungkap Samirin, salah seorang pedagang buku bekas di jalan Semarang, yang kini menjadi ketua KPK PRD Surabaya.

Berdasarkan hasil investigasi para PKL buku bekas ketika itu, ternyata di kecamatan Bubutan (para PKL buku bekas tersebut berada di wilayah kecamatan Bubutan, Surabaya) ada sekitar 4 lahan tidur milik pemkot Surabaya yang tidak difungsikan. Para PKL kemudian menawarkan solusi relokasi di salah satu aset pemkot Surabaya yang tidak difungsikan, yaitu di lahan tidur milik dinas PU seluas 6000 m2. setelah melalui diskusi dan negosiasi yang alot, akhirnya pemkot Surabaya memenuhi permintaan PKL tersebut dan merelokasi mereka ke lahan tidur milik dinas PU.

Kampung ilmu dan sejuta harapan kedepan

Di kampung ilmu, PKL buku bekas seringkali menyelenggarakan acara acara sosial kemasyarakatan seperti peringatan hari anak nasional, peringatan hari pendidikan nasional, kegiatan bakti sosial, advokasi kesehatan, bedah buku dan diskusi. Bahkan pakar marketing terkemuka seperti Hermawan Kartajaya, pernah mengadakan seminar gratis di tempat ini. Budi Santoso mengatakan bahwa kedepan kampung ilmu akan menjadi salah satu tempat wisata pendidikan di Surabaya, sesuai dengan namanya, Kampung ilmu. Paling tidak, PKL juga memiliki alternatif solusi ketika hendak digusur, jangan hanya menolak digusur tetapi tidak memberikan solusi. Selain itu juga, PKL harus punya visi misi yang jelas kedepan setelah direlokasi agar bisa menjadi satu pertimbangan untuk pemkot.

“Kita bukan cuma sekedar mencari makan saja, tetapi juga kita bisa berbuat sesuatu bagi masyarakat di sekitar” tambahnya.

Namun satu hal yang masih mengganjal di benak Budi Santoso dan para PKL lain, ialah soal pengelolaan kampung ilmu kedepan yang masih belum jelas apakah akan dikelola pemkot, swasta, atau dikelola oleh kampung ilmu sendiri, mengingat tempat tersebut dibangun dengan dana APBD yang mencapai hampir 4 miliar. Budi santoso khawatir apabila nantinya kampung ilmu dikelola oleh pihak swasta, nantinya para pedagang akan dikenakan biaya sewa yang cukup mahal mengingat logika pihak swasta/investor adalah bagaimana meraup dan mengakumulasikan keuntungan dengan sebanyak banyaknya. Budi berharap bahwa pengelolaan kampung ilmu kedepan dikelola sepenuhnya oleh para PKL sendiri sebagai bentuk pola pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara utuh. Mereka sangat yakin bahwa mereka mampu mengelola kampung ilmu tersebut dengan baik, mengingat selama ini kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan di kampung ilmu dibiayai secara mandiri dan swadaya tanpa campur tangan pemkot maupun pihak swasta.

*) Penulis adalah Sekretaris Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Jatim

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut