Warga Kalimas Surabaya Tolak Penggusuran

Sedikitnya 300-an warga Kalimas Baru Surabaya kembali menggelar aksi massa di kantor DPRD Kota Surabaya, Jumat (14/9/2012). Mereka menolak penggusuran pemukiman mereka oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

“Anggota DPRD, yang notabene wakil rakyat, tak satupun yang memihak rakyat Kalimas Baru. Buktinya, sudah ada kesepakatan mengenai pelarangan penggusuran, tetapi penggusuran tetap terjadi,” kata Koordinator aksi warga, Santoso.

Sebelumnya, kata Santoso, pihak DPRD Surabaya sudah memediasi pertemuan antara warga Kalimas, Pelindo, dan PT. KAI. Hasilnya, semua pihak bersepakat tidak akan dilakukan penggusuran.

Pada kenyataannya, ungkap Santoso, sudah ada 21 rumah warga yang digusur paksa. Kemudian masih ada 10 rumah lagi yang baka digusur. “Kami menuntut anggota DPRD agar segera menghentikan penggusuran ini,” tegasnya.

Ironisnya, proses penggusuran itu menggunakan jasa preman. Banyak warga yang diintimidasi dan dipaksa meninggalkan rumahnya. Anehnya, aparat keamanan terkesan membiarkan tindakan premanisme itu.

Bagi Santoso, upaya warga mempertahankan tanah dan rumahnya dilindungi oleh konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. Apalagi, warga sudah menempati daerah itu selama 50 tahun dan membayar Iuran Pembayaran Daerah (Ipeda).

“Yang kami tuntut, pemerintah segera mengeluarkan sertifikasi untuk tanah milik warga Kalimas itu. Kami juga mendesak agar pihak PT. KAI segera diberi sanksi karena sudah melakukan pelanggaran,” kata Santoso.

Rencananya, daerah warga Kalimas akan dibangun terminal penumpukan Petikemas  PT Pelindo III dan pembangunan double track Surabaya-Jakarta.

Padahal, daerah itu dihuni oleh 5.000 KK. Rencananya, jika tuntutan warga tidak didengar oleh pemerintah dan DPRD, maka 5000 KK ini sepakat untuk melakukan golput pada pemilu 2014.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, pemilu nanti sekitar 3 RW dengan jumlah pemilih 20.000 warga akan melakukan golput,” kata Santoso.

Warga Kalimas Baru menyesalkan kurang responsifnya pihak DPRD dan Pemerintah kota. Karenanya, warga pun menuding pihak DPRD dan Pemkot lebih memihak kepentingan investor ketimbang rakyatnya.

Kamaruddin Koto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut