Warga Jatinegara Tagih Janji Jokowi

Warga perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menagih janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait penyelesaian sengketa lahan antara warga dengan PT Buana Estate.

“Jadi, tanggal 20 maret lalu, kami mendatangi kantor Pak Jokowi. Di situ warga menyampaikan persoalannya ke beliau (Jokowi, red),” kata Turja, salah seorang warga perumahan Srikandi kepada Berdikari Online, Selasa (23/4).

Menurut Turja, dalam pertemuan di Balaikota tersebut, Jokowi menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak Probosutedjo selaku pemilik PT. Buana Estate.

Sayanya, sudah satu bulan berlalu, pertemuan yang dijanjikan belum juga terealisasi. “Kami sangat menunggu kabar dari Pak Jokowi. Kasihan nasib warga terkatung-katung dalam ketidakpastian dan terancam digusur oleh perusahaan,” ujar Turja.

Turja juga mengungkapkan, di tengah ketidakpastian dari janji Gubernur DKI Jakarta, pihak PT. Buana Estate justru memperlihatkan gelagat kesewenang-wenangan terhadap warga.

Hal tersebut dibuktikan dengan pemasangan papan pemberitahuan berisi perintah pengosongan terhadap tanah yang diklaim oleh perusahaan milik adik Soeharto tersebut. “Kami sangat resah, tiba-tiba ada plan yang menyatakan warga yang menempati areal secara tidak sah untuk keluar,” kata Turja.

Turja menuturkan, pemasangan papan pemberitahan sejenis sudah berlangsung dua kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 22 April lalu di sela-sela kantor PT. Buana Estate dengan perumahan warga. Sedangkan pemasangan kedua terjadi tanggal 23 April 2013 tepat di depan perumahan warga.

Selain memasang papan pemberitahuan, pihak perusahaan juga melakukan sosialisasi sepihak di kantor kecamatan. Ironisnya, sosialisasi sepihak itu dihadiri oleh Walikota Jakarta Timur dan Camat.

“Itu sosialisasi sepihak. Warga tidak diundang sama sekali. Kelihatan sekali bahwa Walikota dan Camat jadi antek-antek perusahaan. Jokowi harus turun tangan menindak bawahannya yang tidak beres ini,” kata Turja.

Warga perumahan Srikandi Jatinegara sudah bermukim di lahan mereka sejak tahun 1998. Mereka mengaku membeli lahan tersebut dari seorang pemilik Girik No 55 atas nama Achmad Nian.

“Proses jual beli itu menggunakan notaris resmi dari PPAT. Nah, berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan Notaris PPAT tersebut, warga mulai membangun perumahan permanen sejak 1998,” ujar Edi Satimin, salah seorang warga perumahan Srikandi.

Dalam perjalanannya, tutur Edi, pemerintah mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 123 kepada PT Buana Estate milik Probosutedjo. Artinya, pemerintah mengeluarkan ijin HGB dengan menindis tanah milik masyarakat.

Hal itulah yang memicu sengketa antara pemilik girik nomor 55 dengan pihak PT. Buana Estate. Dalam perjalanannya, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenangkan PT. Buana Estate.

Warga menduga, ada persekongkolan busuk antara pihak PN Jakarta Timur dengan pengusaha Probosutedjo. “Ya, namanya juga pengadilan korupsi. Gampang sekali disuap pake duit. Apalagi ini pengusaha besar di era orde baru,” kata warga.

Sejak itulah pihak perusahaan berupaya menggusur paksa warga. Bahkan, perusahaan menggunakan preman untuk mengintimidasi warga agar meninggalkan pemukiman mereka.

Ulfa Ilyas 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut