Wacana “Justice Collaborator”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah seperti kehabisan akal untuk mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia. Lihatlah, KPK tiba-tiba menawarkan wacana “kolaborator keadilan” (justice collaborator) kepada Angelina Sondakh, petinggi Partai Demokrat yang tersangkut korupsi itu.

Singkat cerita, KPK menawarkan kerjasama kepada Angie. Petinggi partai demokrat ini akan diberi insentif, baik berupa perlindungan maupun perlakuan khusus lainnya, asalkan mau membuka tabir kasus korupsi yang melilitnya. Dengan begitu, di mata KPK, proses korupsi itu pun bisa terkuak.

Ide KPK ini sangat janggal. Pasalnya, KPK dibawah pimpinan Abraham Samad ini sedang menikmati dukungan publik untuk melakukan perang 100% terhadap korupsi. Di sini, tidak ada pintu untuk negosiasi atau kompromi. Tiba-tiba, entah dengan alasan apa, KPK seolah-olah mengangkat “bendera putih”.

Di beberapa negara, metode “kolaborator keadilan” terbilang efektif dalam memerangi kejahatan yang terorganisasi. Dunia internasional sendiri sudah mengakui metode ini melalui dua konvensi internasional, yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNCATOC) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Lagi-lagi, pertanyaan penting tetap akan muncul: bisakah metode ini dipergunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia?

Pertama, Angie dikenal sebagai “ratu bohong”. Kita masih ingat, ketika Angie menjadi saksi di persidangan Nazaruddin, ia mengaku tidak pernah punya Blackberry (BB). Mana mungkin seorang pesohor atau legislator sekelas Angie tidak punya Blackberry di tengah sebuah bangsa yang bergelar “Blackberry Nation”.

Terhadap tipe “manusia pembohong” seperti ini, KPK mestinya bertindak lebih garang dan tak kenal kompromi. KPK tak boleh ragu menampik berbagai rayuan kekuasaan, godaan uang, dan tekanan penguasa yang bertalu-talu datang. KPK harus mengusut kasus korupsi Angie hingga ke akar-akarnya. Tanpa kompromi sedikitpun!

Kedua, metode “kolaborator keadilan” sangat rentan disalah-gunakan. Maklum, kita hidup dalam belantara hukum yang nihil rasa keadilan dan keberpihakan kepada rakyat dan kebenaran.

Boleh jadi, tawaran “kolaborator keadilan” hanya menjadi jalur transaksi politik dan, pada akhirnya, berujung pada pembebasan koruptor itu sendiri. Kita sudah melihat begitu banyak contoh. Lihatlah Agus Condro, anggota DPR si pembuka aib itu, tak juga mampu mengungkap kasus cek pelawat anggota DPR saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda Gultom.

Ketiga, KPK terlihat tidak punya “taji” saat berhadapan dengan koruptor dari lingkaran kekuasaan. KPK sudah mengantongi banyak bukti. Sudah begitu, dukungan publik terkait penyelesaian kasus korupsi ini sangat besar. Yang diperlukan hanya keberanian politik dari KPK untuk menerobos tembok kekuasaan.

Sayang, KPK tidak punya keberanian politik itu. Pantas saja, banyak orang yang menduga KPK hanya alat politik kekuasaan: sekedar mesin pencitraan rezim berkuasa agar digelari pemberantas korupsi.

Menurut kami, jika KPK ingin mencari ‘kolaborator keadilan’,  maka pilihan mestinya jatuh pada “Gerakan Rakyat”. Taruhlah gerakan rakyat di garda depan gerakan pemberantasan korupsi. Insyah allah, dijamin tidak ada tembok pelindung koruptor yang tak jebol.

Rakyat sudah sangat muak dengan korupsi. Rakyat juga sudah sangat lama merindukan terbitnya fajar “keadilan”  di negeri ini. Karena itu, rakyat pun berkepentingan besar dalam gerakan memberantas korupsi. Maka, sudah tiba saatnya menempatkan rakyat sebagai “protagonis”.

Kerangka gerakannya juga tidak bisa kasuistik. Gerakan anti-korupsi ini, yang digardai oleh gerakan rakyat, mestinya mengarah perombakan sistim ekonomi-politik yang secara terang benderang telah membuka karpet merah bagi korupsi: kapitalisme. Korupsi bersifat inheren dalam kapitalisme.

Sasaran gerakan anti-korupsi juga tidak sempit. Kalau gerakan anti-korupsi ditangan gerakan rakyat, maka sasarannya tidak sekedar “koruptor kecil-kecilan”. Akan tetapi, serangannya mesti diarahkan juga terhadap korporasi besar, termasuk korporasi asing, yang telah menggarong uang rakyat dengan segala tipu-daya.

Dengan demikian, gerakan anti-korupsi mesti bergandengan tangan dengan gerakan anti-imperialis. Dua gelombang besar berpadu menjadi satu, dan kemudian menciptakan “tsunami” besar yang bakal menggulung habis sistim ekonomi-politik imperialistis dan korup ini. Semoga!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut