Transisi Politik yang Menentukan : Status Quo atau Perubahan Nasib Petani ?*

Tahun 2014 menjadi tahun transisi Indonesia, hal ini juga berlaku di sektor pertanian, pangan, dan pembangunan pedesaan. Warisan kesengsaraan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun menjadi PR besar untuk pemerintahan Jokowi-JK agar dituntaskan dan diselesaikan.

“SBY wariskan kesengsaraan, Jokowi dan pemerintahannya diharapkan mampu membuat perubahan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro petani kecil,” tutur Henry di Jakarta pagi ini (23/12).

Henry memaparkan, sepanjang tahun 2014 ini tidak ada langkah nyata penyelesaian konflik agraria. SPI mencatat ada 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan dan 114 konflik yang masih berkecamuk di akar rumput. Konflik tersebut 58 persennya terjadi antara petani dengan pihak swasta, 42 persen terjadi antara pemerintah, dengan korban tewas sebanyak 2 orang di pihak petani, 90 orang mengalami kekerasan, 3000 lebih orang terusir dari lahan pertaniannya, serta 89 orang ditahan, dengan luasan wilayah konflik mencapai 649.973,043 Ha dan 83 persennya terjadi di Pulau Sumatera.

Henry melanjutkan, selama 2014 Nilai Tukar Petani (NTP) juga masih mengkhawatirkan. NTP tanaman pangan memang menunjukkan tren kenaikan dari 101,78 di Januari 2014 menjadi 103,81 di November 2014, namun nilai ini masih jauh dari standar kesejahteraan petani. Untuk NTP hortikultura justru lebih banyak turunnya, di Januari 2014 berada di 99,88, berada di nilai terendah pada Agustus di 97,78 dan di November berada di 99,79. NTP tanaman perkebunan rakyat yang paling mengkhawatirkan karena nilainya terus menurun. Sempat naik di 102,64 di Mei 2014, namun kini justru terjerembab di 100,05 pada November, nilai terendah selama setahun ini.

“Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian yang dirilis BPS pada 1 Juli 2014 lalu menunjukkan kemiskinan masih menjadi masalah utama di pedesaan. Dari 28,28 juta jumlah penduduk miskin, sebesar 17,77 juta jiwa diantaranya (62,8 persen) berada di wilayah pedesaan,” sambung Henry.

Sementara itu, di tengah kondisi petani yang semakin berat, gempuran impor pangan yang masih berlanjut sepanjang tahun 2014 semakin membuat petani terpuruk Keputusan Menteri Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor sepanjang tahun 2014 turut memperpuruk nasib petani.

“Dari Januari hingga Oktober 2014, data Kementerian Pertanian menunjukkan telah terjadi impor beras sejumlah 405 ribu ton, gandum sebanyak 6,49 juta ton, kedelai sebanyak 5,02 juta ton, jagung sebanyak 2,62 juta ton, kacang tanah 224.492 ton, serta ubi kayu sebanyak 273.294 ton. Khusus impor gula dan garam menjadi sorotan karena mempengaruhi harga jual petani tebu dan petani garam,” imbuh Henry.

Di tahun 2014 ini, SPI bersama ormas tani berhasil memenangkan uji materi nomor Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).

“Putusan itu menghilangkan pasal “sewa tanah” antara petani dan negara, selain itu negara juga lebih mengakui kebebasan petani untuk berorganisasi karena petani tidak berkewajiban untuk ikut dalam kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), dan boleh mendirikan dan menjadi anggota organisasi tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani sendiri,” kata Henry.

Sementara itu, di tahun terakhirnya memimpin, SBY pun masih belum insyaf dan malah kembali membuat kebijakan yang tidak pro petani lewat Perpres 39/2014 yang diterbitkan 23 April 2014. Sektor pertanian dibuka sebebas-bebasnya kepada investor, mulai dari kepemilikan modal asing untuk budidaya tanaman pangan, sampai soal pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa genetika. Hal ini semakin menegaskan temuan BPS yang mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

“Kami berharap Jokowi tidak melanjutkan kebijakan SBY yang lebih berpihak pada korporasi, namun sayangnya dua bulan setelah dilantik Jokowi melalui Menko Perekonomiannya justru setuju dengan investasi perusahaan pangan transnasional Cargill sebesar US $ 700 juta, yang US $ 100 jutanya sudah digelontorkan saat peresmian fasilitas pemrosesan kakao di kawasan industri Manyar, Gresik, 11 Desember 2014 lalu. Langkah ini menurut kami tidak sesuai dengan nawa cita Jokowi-JK yang ingin menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. Semoga harapan petani kecil yang memilihnya pada pilpres 2014 lalu tidak berujung pada penyesalan,” tegas Henry.

Henry juga mengemukakan, apabila pada tahun 2015 yang akan datang ini pemerintahan Jokowi-JK tidak melakukan perombakan secara mendasar  di bidang pertanian, pangan, agraria dan perdesaan, maka dikhawatirkan warisan pemerintahan SBY terus berlanjut dan meneruskan konflik-konflik agraria, dan kemiskinan serta kelaparan.

“Harus ada perubahan yang struktural, peningkatan produksi saja tidaklah cukup karena Indonesia bisa saja nanti swasembada pangan namun belum tentu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi-misi Jokowi terkait pembaruan agraria, kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani harus diterjemahkan sepenuhnya ke dalam RPJMN yang akan menjadi panduan kerja pemerintah selama lima tahun ke depan,” katanya.

Henry menambahkan, Jokowi-JK seharusnya segera meredistribusikan lahan sembilan juta hektar untuk 4,5 juta keluarga kepada petani kecil dan tak bertanah sehingga kedaulatan pangan bisa tercapai, sekaligus menyelesaikan konflik-konflik agraria di pedesaan. Urgensi redistribusi lahan ini semakin diperkuat di UU No.19 Tahun 2014 yang uji materinya dikabulkan MK, bahwa pemerintah harus memberikan jaminan luasan lahan pertanian, prioritas bagi petani yang benar-benar tidak punya lahan pertanian. Pemerintahan Jokowi harus menghentikan konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan, mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri, melakukan peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda, mengembalikan posisi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 sebagai rujukan utama dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria, serta menyegerakan penyelesaian konflik agraria dengan membentuk komite nasional penyelesaian konflik agraria atau dewan agraria.

“Pemerintah Jokowi-JK juga harus menjamin dan menjaga harga produk hasil pertanian di tingkat petani yang menguntungkan sehingga petani tetap mempunyai penghasilan yang juga cukup untuk membeli kebutuhan hidup lainnya, mengingat petani juga adalah juga konsumen. Di samping itu pastikan subsidi pupuk dan input produksi lainnya untuk menjamin keberlanjutan mereka berproduks, mendukung daulat benih, menolak penggunaan benih rekaya genetika, menolak impor pangan hasil rekayasa genetika, serta mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 53/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik,” tambah Henry.

Henry mengakhiri, terkait pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, dampak kenaikan harga akan dirasakan oleh petani mulai dua bulan ke depan. Kenaikan harga-harga saprodi pertanian, biaya produksi, pangan dan lainnya akan dirasakan langsung oleh petani. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi dengan memberikan jaminan harga terhadap sarana produksi pertanian serta memastikan bahwa program perlindungan sosial telah meng-cover petani kecil di pedesaan. Selanjutnya, pengalihan subsidi BBM untuk program kedaulatan pangan yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendungan dan irigasi, memang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan. Namun jika pemerintah tidak menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani atas tanah dan sarana produksi pertanian, belum tentu petani mampu berproduksi.

“Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap pada tahun 2015 akan kembali terjadi peningkatan jumlah petani yang meninggalkan sektor pertanian,” tutup Henry. 

Hadiedi Prasaja

*Catatan Akhir Tahun 2014 Serikat Petani Indonesia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Saiful Laode

    TOLAK MEA 2015; Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 untuk kemandirian masyarakat maluku utara.*
    Pemerintahan jokowi-JK adalah pemerintahan neoliberalisme. Setelah menaikan BBM ia kembali menjalankan proyek besarnya . Mea 2015 di kawasan indonesia timur hususnya wilayah maluku utara. Proyek itu di sambut baik oleh pemerintah daerah maluku utara Kh. Gani Kasuba. Dan telah membuat MoU antara kementrian perikanan dan DKP PROVINSI MALUKU UTARA, Maluku Utara Sebagai Lumbung Ikan Nasional, dan disepakati oleh pemerintah Kab/kota diantarannya Halmahera Selatan, Morotai, Kota Ternate, Halmahera Barat.
    MoU tersebut ditolak oleh berbagai kalangan MAHASISWA.
    Aksi LMND WILAYAH yang ter gabung LMND TERNATE, LMND JAILOLO, LMND BACAN, LMND SANANA, LMND TOBELO, LMND TIDORE masa aksi LMND yang tergabung enam kabupaten kota berjumlah 87 didepan kantor walikota ternate pada jam 10.00 bentrok dengan pihak POL PP.
    Ketua wilayah LMND Maluku Utara Suparjo Pinang dalam orasi politiknya menegaskan kepada pemerintah jokowi dan pemerintah daerah dan kota agar menolak MEA 2015. sebab, mea yang akan dijalankan pada awal januari nantinya akan berdampak pada sektor pendidikan, nelayan, tani. Di sektor pendidikan menurut suparjo pinang kita tidak akan mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari negara tetangga yang tergabung dalam MEA. lulusan sarja bagi kami dari beberapa kampus dimaluku utara tidak akan mampu bersaing sebab dari sisi kualitas kampus telah menciptakan manusia-manusia yang tidak produktif. Apa lagi pemerintah daerah menerima MEA 2015 maka sarjana-sarjana muda yang ada di maluku utara akan menjadi penonton dan menjadi tenaga kerja murahan dinegerinya sendiri. disektor nelayan, maluku utara tidak akan mampu bersaing dengan nelayan yang datangnya dari negara cina, malesia, vietnam, vilipina,jepang. Sebab nelayan yang ada dimaluku utara masi sangat jauh tertingal di tamba lagi dari sisi pengetahuan mereka tidaka tidak didik. Disektor pertanian, petani-petani yang ada didesa akan kehilangan hak hidup mereka atas tanah mereka ketika hadirnya perusahaan-perusaan asing mengelola sumberdaya alam maluku utara maka cengke, pala, kelapa akan digusur habis oleh tambang-tambang asing yang akan beroperasi. olehnya itu kami tegaskan kepada pemerintah daerah dan kab/kota agar menolak MEA 2015 sebab, mea adalah wujud nyata liberalisasi sektor perekonomian,pendidikan dan kesehatan, serta sektor pertanian.
    Aksi LMND WILAYAH MALUKU UTARA masi tetap berlanjut;
    pada jam 11.13 wit ketua LMND TERNATE Darwan Abdul Hasan menyampaikan orasi politiknya menegaskan pemerintahan jokowi tidak konsisten dalam menjalankan janji-janji politiknya terkait dengan TRISAKTI Malah menerima kembali program-program neoliberalisme seperti MP3EI yang juga menghambur-hambur keuangan negara. bagi kami LMND KOTA TERNATE tidak ada alasan apapun oleh pemerintahan JOKOWI dan PEMERINTAHAN DAERAH untuk segera menjalankan amanat konstitusi hususunya UUD 1945 pasal 33 dan TRISAKTI sebagai langka yang progresif untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur. Serta menolak kenaikan harga BBM yang menyensarakan rakyat maluku utara, cabut uu migas no. 22 tahun 2001 yang mengambil keuntungan dari pengolaan migas, Laksanakan pasal 33 UUD 1945.
    Jam 11.45 masa aksi menuju rute kantor DPRD KOTA TERNATE, ketua LMND SANANA Rahmat umasugi (Mato) menyampaikan orasi politiknya menyerukan kepada masyarakat maluku utara hususnya kota ternate agar membangun kekuatan bersama rakyat dan mahasiswa bersatu tolak mea 2015 sebab, pemberlakuan mea pada awal januari akan merusak kultur budaya lokal kita seperti tide tide, soya soya, caka lele, akan hilang ketika hadirnya budaya asing . Mea 2015 sama dengan perampasan sumberdaya alam baik darat maupun laut. Yang terjadi kita rakyat maluku utara menjadi penonton dan tenaga tenaga murahan. Rahmat menegaskan pada masyarakat agar bentuk kekuatan rakyat tolak mea 2015 bukan solusi untuk menjawab penganguran dan kemiskinan dibangsa ini hususnya maluku utara.
    Jam 12.00 masa aksi LMND sampai didepan kantor DPRD KOTA TERNATE, Saiful La Ode Pia menyampaikan orasi politiknya, menegaskan kepada DPRD sebagai wakil rakyat kalian harus mendengarkan aspirasi kami sebab ini adalah bagian dari kegelisahan masyarakat maluku utara dan umumnya masyarakat yang merasakan sebuah ketertindasan oleh sistem neoliberalisme sejak pmerintahan SBY – BUDIONO dan kini dijalankan oleh pemerinthan JOKOWI-JK. bagi kami LMND secara nasional memandang pemerintahan JOKOWI-JK dan pemerintahan daerah maluku utara Kh. Gani Kasuba telah membangun konspirasi politik untuk menjalankan sebuah sistem neoliberalisme awal tahun januari 2015 dimaluku utara lewat kesepakatan MoU kementrian perikanan pada bulan November Di sebuah hotel amarah, untuk menyambut MEA 2015 Men egasikan maluku utara sebagai lumbung ikan nasional. LMND menegaskan agar pemerintahan JOKOWI-Jk konsisten terhadap janji politinya menjalankan TRISAKTI yang telah dicita-citakan oleh bung karno; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. Bukan menerima program-program neoliberalisme yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi bangsa indonesia hususnya pasal 33 UUD 1945. SAIFUL Ketua demisioner LMND MALUKU UTARA Menegaskan kepada DPRD untuk mencabut MoU antara kementrian perikanan dan daerah maluku utara terkait dengan MEA 2015 maluku utara sebagai lumbung ikan nasional. Kami juga tegaskan pada DPRD harus mengambil sikap secara konstitusi kelembagaan untuk MENOLAK MEA khususnya koalisi meraputi mulai dari pusat dan daerah untuk menghentikan program jokowi jk terkait dengan KONSEP NEGARA MARITIM sebab bangsa indonesia bukan negara maritim tapi negara agraris. Sikap kami LMND untuk pmerintahan JOKOWI-Jk yang pertama, hentikan produk undang undang yang berbau neoliberalisme sperti, uu minerba, uu no. 12 thn 2012 tentang perguruan tinggi, uu no. 22 tahun 2001, tolak MoU Mea 2015, Tolak peraturan mentri kebudayaan no 55 tahun 2013 tentang biaya kulia tungal dan uang kulia tunggal, Hentikan Mea 2015, laksanakan pasal 33 UUD 1945, laksanakan Trisakti.