Refleksi Akhir Tahun, FPKR Desak Polda Tangkap Murad Husain

Sebagai refleksi akhir tahun, puluhan aktifis yang tergabung dalam Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) kembali berunjuk rasa di Mapolda Sulteng, Selasa (23/12).

Dalam tuntutanya FPKR   mendesak Polda untuk segera mengusut kasus-kasus perebutan lahan petani yang terjadi diberbagai daerah, serta mengusut kasus alih fungsi hutan margasatwa Bangkiriang, yang melibatkan pemilik PT. Kurnia Luwuk Sejati, Murad Husain.

Koordinator FPKR, Syahrudin Arestal Douw, mengatakan kurun waktu 10 tahun terakhir, problem agraria di Sulteng terus mengalami peningkatan dari waktu kewaktu. Konsep pembangunan berbasis pada penguasaan tanah dalam skala besar adalah pemicunya.

“Hingga saat ini tercatat 14 perusahaan HPH yang aktif, dengan areal kelola seluas 1.001.445 Hektar, dan 11 perusahaan yang beroperasi aktif dengan areal kelola seluas 844.835 Hektar” papar Etal.

Ia menambahkan, jumlah penguasaan ruang dan lahan yang besar itu, akan terus bertambah dan meluas berdasarkan agenda MP3EI yang menargetkan Wilayah Pertambangan (WP) 40 buah pertahun. Menurut Etal, potensi konflik akan terbuka luas, karena konsep hukum yang bekerja dibuat untuk melegalkan praktik perampasan tanah petani, yang berujung kriminalisasi petani yang menghalangi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

“Kembali pada Pasal 33 UUD 1945 dan laksanakan UU Nomor 5 tahun sebagai jawaban dari atas persoalan rakyat, serta tangkap dan adili Murad Husain atas kejahatanya merampas tanah petani serta mengalih fungsikan hutan suakamarga satwa Bangkiriang” tegas Etal

Setelah menyerahkan dokumen keterlibatan Murad Husain dalam kasus alih fungsi hutan kepada penyidik polda Sulteng, AKBP Edwan Saiful, SIK. MSPDN, FPKR membubarkan diri dengan tertib.

Jose Rizal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut