Tolak Pembangunan Bendungan Kolhua, Mahasiswa Dan Rakyat Bangun Posko

Aktivis Front Rakyat Anti Bendungan Kolhua, Kupang, NTT, sedang membangun posko perlawanan, Rabu (15/5/2013)

Rabu, 15 Mei lalu, aktivis Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan aksi gotong-royong untuk membangun posko. Nantinya, posko ini akan diperuntukkan untuk menjaga dan mempertahankan lahan pertanian warga dari rencana pembangunan bendungan.

Ridwa Nugroho, salah seorang aktivis yang terlibat di front ini, mengungkapkan bahwa pembangunan posko tersebut juga untuk kepentingan konsolidasi dan pusat informasi bagi masyarakat dalam memperjuangkan penolakan bendungan.

“Posko ini didirikan sebagai pusat informasi dan pusat kerja dari rakyat dan elemen organisasi yang tergabung dalam front agar kerja
perjuangan terorganisir. Selain itu, posko ini menjadi pusat belajar dan juga pendidikan politik bagi rakyat,” ujar Ridwan.

Posko itu, yang berjarak 200 meter dari lokasi pembangunan bendungan, didirikan di depan rumah seorang warga. Dengan berdirinya posko ini, para aktivis berharap, konsolidasi dan perlawanan bisa makin menguat.

Klarifikasi Pernyataan Walikota

Sementara itu, terkait adanya pernyataan Walikota Kupang, Jonas Salean SH, M.Si, yang mendiskreditkan mahasiswa dan warga Kolhua, sejumlah perwakilan Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua mendatangi kantor berita TVRI Kupang.

Perwakilan itu, diantaranya,  wily soeharli (SRMI Kota Kupang), Yosep Asafa (SRMI NTT), M Ridwan Nugroho (LMND EK Kupang), Ferdinand Umbu Soru (LMND EK Kupang), Gregorius Dala (deputi politik KPW PRD NTT), Juventus Kago (PMKRI Cab. Kupang), Wanandi Kabu (PRD Kota Kupang), Dance Bistolen (tokoh pemuda kolhua) dan YansonTasae (Ketua Kemah).

Mereka diterima langsung oleh reporter TVRI Kupang, Ina Djara. Ada dua esensi pernyataan Walikota Kupang. Satu, Ia menuduh mahasiswa telah memprovokasi warga untuk menolak pembangunan bendungan. Dua, alasan penolakan adalah ganti rugi yang terlalu rendah.

Menanggapi tudingan itu, Ketua SRMI NTT Yosef Asapa menilai, pernyataan Walikota Kupang Jonas Salean mencermikan sikap tidak demokratisnya walikota merespon tuntutan rakyatnya.

Menurut Yosef, kehadiran mahasiswa dalam perjuangan rakyat Tolhua merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat. “Inilah bentuk tanggung-jawab sosial mahasiswa terhadap nasib rakyat di sekitarnya,” tegas dia.

Selain itu, kata Yosef, penolakan warga terkait bendungan bukanlah karena ganti rugi yang rendah, melainkan karena tiga alasan. Pertama, lahan seluas 118 hektar, yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan, adalah milik masyarakat secara turun-temurun digunakan untuk pertanian.

Kedua, sebagian wilayah lokasi pembangunan adalah lokasi pemukiman penduduk. Artinya, jika proyek pembangunan tetap dilakukan, berarti ada penggusuran terhadap warga. Ketiga, struktur tanah lokasi dimaksud kurang cocok untuk pembangunan bendungan.

Yosef meminta TVRI agar memfasilitasi sebuah dialog terbuka dengan Pemkot terkait rencana pembangunan bendungan itu. Selain mendatangi TVRI, perwakilan front juga mendatangi kantor redaksi Koran Victory News, yang diterima pemimpin redaksi Chris Mboeik.

Redian Sina

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut