Pemimpin Dalam Tabung Kaca

Apakah kenaikan harga BBM bisa menyejahterakan rakyat? Dengan menaikkan harga BBM, kata Presiden SBY, maka APBN bisa disehatkan dan anggarannya dapat dipergunakan untuk memajukan perekonomian nasional. Sedangkan warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM akan diberi dana kompensasi.

Cara berfikir di atas bukan hanya terlalu menyederhanakan persoalan, tetapi juga tidak berpijak di bumi alias dunia nyata. Presiden SBY, entah dari mana ia memperoleh rumusnya itu, benar-benar tidak mengetahui keadaan rakyatnya. Ia tidak faham kenyataan-kenyataan ekonomi yang berlaku di tengah rakyat.

Kenaikan harga BBM pasti akan memukul perekonomian nasional. Daya beli rakyat, yang merupakan motor utama pasar internal, tentunya akan melemah. Ribuan industri kecil dan menengah—yang merupakan soko guru ekonomi rakyat—akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan posisi industri nasional, yang selama ini sudah terpojok oleh liberalisasi perdagangan, akan makin terpukul dan menjalankan efisiensi secara besar-besaran. Pendek kata, ekonomi nasional pasti benar-benar terpukul.

Pernahkah SBY berkonsultasi secara langsung dengan rakyat miskin perihal dampak kenaikan harga BBM? Saya meragukan Presiden SBY pernah melakukan. Yang sering kita dengar, hampir semua kebijakan Presiden justru dipasok dari tenaga ahli dan pembisik yang sudah mengelilinginya. Tidak sedikit diantara pemberi masukan itu adalah Bank Dunia, IMF, dan OECD.

Kebijakan SBY sekarang ini mirip usulan lembaga-lembaga asing itu. OECD, misalnya, pada tahun 2008, pernah mengusulkan agar pemerintah Indonesia mempercepat penghapusan subsidi BBM. Dengan begitu, pemerintah bisa mengurangi beban fiskalnya, sehingga bisa mengakumulasi dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan anggaran sosial.

Usulan itu terlihat begitu indah. Akan tetapi, sejumlah negara yang sudah pernah menjalankan resep itu, khususnya di kawasan Amerika Latin, tidak ada yang berhasil mencapai kemajuan. Negara-negara itu mengalami tekana utang yang tinggi, sumber daya alamnya habis digerus korporasi, industrinya rontok, sebagian besar rakyatnya terlempar ke sektor informal, layanan publik buruk dan mahal, dan banyak konsekuensi buruk lainnya. Sebaliknya, ketika negara-negara Amerika Latin meninggalkan resep itu dan mulai belajar mendengar rakyatnya, maka mereka dengan membanggakan bisa mencapai kemajuan signifikan. Itu yang terjadi di Venezuela, Bolivia, dan Ekuador.

Pemimpin kita seperti “hidup di dalam tabung kaca”—meminjam istilah Caslos Matus, ahli strategi Chile di era Salvador Allende itu. Kita bisa melihat Presiden setiap hari di layar kaca, tetapi Presiden belum tentu melihat apalagi tersentuh dengan apa yang kita rasakan dan derita di luar kaca: dunia nyata. Inilah realitas pemimpin yang tidak bersentuhan dengan rakyat. Ini pula jenis politik yang kehilangan kontak dengan realitas.

Politik yang seperti itu tidak bisa menangkap aspirasi rakyat. Pada tahun 2005, terjadi kelaparan hebat di Papua. Sedikitnya 55 orang rakyat dikabarkan mati kelaparan. Presiden baru tahu kejadian itu setelah terekspose luas di media massa. Begitu pula dengan kejadian pembantaian di Mesuji, Lampung. Pemerintah pusat, termasuk Presiden, baru membicarakan itu setelah adanya pelaporan masyarakat dan diekspose luas oleh media massa.

Presiden SBY hidup dalam tabung kaca. Ia sibuk meneken berbagai proposal kebijakan yang disodorkan korporasi dan berbagai kelompok kepentingan politik. Sedangkan di luar istana: rakyat tambah miskin, murid-murid SD belajar di bangunan serupa kandang kambing, rakyat miskin menjerit karena tidak bisa berobat di rumah sakit, satu keluarga bakar diri karena tak bisa lagi menyiasati kehidupan yang bertambah sulit, dan masih banyak lagi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut