Timur Pradopo, Calon Tunggal Kapolri, Diduga Terlibat Tragedi Trisakti

JAKARTA: Setelah sekian lama mengulur waktu, Presiden SBY akhirnya menyerahkan nama calon Kapolri ke meja pimpinan DPR, Senin malam (04/10), sekitar pukul 19.20 WIB. Nama yang disodorkan adalah Komjen Pol Timur Pradopo.

Sebelumnya, ada beberapa nama yang beredar dan santer disebut-sebut sebagai calon Kapolri, diantaranya, Komjen Pol Nanan Soekarna, Komjen Pol Imam Sudjarwo, dan terakhir adalah Komjen pol Ito Sumardi.

Namun, Timur Pradopo, yang baru naik pangkat sebagai jenderal bintang tiga pada sore tadi dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, akan menghadapi sejumlah persoalan berat.

Saat ini, DPR sudah menyebut-nyebut kasus bentrok massa di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pekan lalu. Tapi, itu hanya persoalan kecil, ada persoalan besar yang akan menghadang mulusnya perjalanan Timur Pradopo, yaitu kasus Trisakti tahun 1998.

Tragedi Trisakti adalah kasus penembakan terhadap mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Dalam tragedi tersebut, empat mahasiswa Trisakti disebut tewas diterjang peluru, sementara puluhan korban lainnya mengalami luka-luka.

Keempat korban tewas itu adalah Elang Mulia LesmanaHeri HertantoHafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tertembak di dalam kampusnya.

Dalam kejadian itu, Timor Pradopo menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dan bertanggung jawab dengan pengerahan pasukan saat kejadian tersebut.

Pada tahun 2002, ketika Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Azasi Manusia (KPP-HAM) menyetorkan puluhan nama petinggi TNI/Polri yang terlibat kasus itu, nama Timur Pradopo turut disebutkan dalam berkas tersebut.

Pertimbangan Presiden untuk mengajukan nama Timur Pradopo juga patut dipertanyakan. Bukankah ini semakin menegaskan minimnya komitmen SBY terhadap penegakan demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM). (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • urbanus ola hurek

    Rakyat Indonesia merindukan pejabat publik yang tidak mengidap penyakit kumatan biar ia tegar penegakan hukum dan keadilan yang kian loyo di tanah tumpah darah Indonesia ..