Tidak Cukup Dengan Sekedar Anti-Korupsi!

Ketika krisis ekonomi tahun 1997 terjadi, disusul penjatuhan rejim Soeharto setahun kemudian, kawanan ekonom neoliberal mulai mengambil panggung soal perdebatan soal krisis ekonomi dan kemiskinan. Korupsi, dalam berbagai varian penjelasannya, menjadi penjelasan paling sahih atas kegagalan dan penyakit dalam kehidupan ekonomi.

Tentang relasi korupsi dan krisis ekonomi ini, kita juga dapat melihatnya dalam berbagai uraian yang disampaikan ekonom neoliberal semacam Sri Mulyani Indrawati, Anwar Nasution, ataupun Charmeida Tjokrosuwarno, yang kesemuanya memandang krisis ekonomi tidak terlepas dari faktor moral hazard.

Wacana “Korupsi penyebab kemiskinan” bukan saja mendominasi ruang-ruang akademis dan perdebatan soal ekonomi, tetapi juga dipergunakan oleh para politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya di saat pemilihan. Dan, dengan mengutuk kapitalisme kroni sebagai musuh, kaum neoliberal mulai meminta kaum teknokrat untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi.

Penjelasan ini begitu hegemonik di tengah opini publik, bukan saja karena ditopang oleh kaum elit dan kelas menengah beserta perangkatnya, tetapi juga karena berhasil menyingkirkan isu “kebijakan” dari ruang politik.

Akan tetapi, kami berani menyatakan bahwa “korupsi” bukanlah penyebab utama kemiskinan dan kegagalan ekonomi, melainkan sebuah kebijakan ekonomi-politik, atau lebih terang lagi, yaitu sebuah relasi produksi kapitalistik. Dengan menomor-satukan korupsi sebagai penyebab, kaum neoliberal berusaha menyembunyikan kebijakan neoliberalnya dalam proses pemiskinan massal rakyat kita: pencabutan subsidi, liberalisasi perdagangan, prioritas pembayaran utang luar negeri, produksi berorientasi ekspor, privatisasi dan deregulasi, dan lain-lain.

Sudah tidak bisa dibantah lagi, bahwa penerapan kebijakan neoliberal telah mengubah separuh penduduk Indonesia menjadi miskin, sebagian besar industri mengalami kehancuran, pengangguran massal, dan lain-lain.

Karena itu pulalah wacana korupsi kurang menarik bagi kelas miskin. Seperti di Thailand, misalnya, meskipun rakyat secara jelas menentang korupsi, tetapi mereka lebih memilih untuk mempertahankan rejim Thaksin Sinawatra yang korup tetapi punya program kerakyatan. Meskipun Thaksin dituding menggunakan jabatan untuk memperkuat kerajaan bisnisnya, tetapi massa kaum tani di desa dan kaum miskin di perkotaan–biasa disebut “kaos merah”–telah mengabaikan perjuangan anti-korupsi dan malah memilih mengembalikan kekuasaan Thaksin. Rakyat mengingat masa kekuasaan Thaksin dari tahun 2001-2006, yang berhasil memulihkan Thailand dari krisis ekonomi tahun 1997 dengan menendang keluar IMF dan menjalankan sejumlah program sosial: sistem layanan kesehatan murah, satu juta bath dana pembangunan kota-kota, moratorium utang petani, dan kredit mikro bagi kaum tani. Di Thailand, sebagaimana diterangkan Walden Bello, seorang penulis progressif Philipina, rakyat memandang bahwa para teknokrat dan politisi liberal punya dosa lebih besar dalam soal pemiskinan rakyat ketimbang politisi korup.

Akan tetapi, bukan berarti kita menganggap bahwa korupsi tidak perlu dilawan, tetapi ini adalah soal penentuan prioritas, alias siapa musuh pokok perjuangan kita. Bagi kami, sudah sangat jelas bahwa imperialisme merupakan penyebab berbagai persoalan bangsa sekarang ini, termasuk di lapangan ekonomi. Dan, ini sering diabaikan oleh kaum neoliberal dan tidak sedikit ekonom progressif, bahwa neoliberalisme justru menyuburkan korupsi, setidaknya, karena neoliberalisme menghancurkan sektor-sektor ekonomi produktif, bukan saja ekonomi kecil seperti usaha mikro, menengah, dan kecil (UMKM), tetapi juga usaha-usaha industri besar yang dimotori kapitalis nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tidak ada ruang untuk akumulasi. Dengan ketiadaan ruang untuk akumulasi, sementara orang terus dipacu untuk melakukan konsumsi, maka pilihannya adalah melakukan korupsi.

Dengan demikian, adalah menyedihkan dan sekaligus sebuah penipuan, ketika segelintir intelektual dan aktivis NGO mendeklarasikan sebuah gerakan untuk melawan korupsi, tanpa menyebut anti-imperialisme sedikitpun, tetapi malah memberi angin kepada penjual bangsa seperti Sri Mulyani Indrawati (SMI). Kita memang memerlukan sosok pemimpin yang bersih dan penuh integritas, tetapi kategori itu saja masih sangat kurang. Apa artinya tokoh bersih jikalau suka membailout orang kaya dan bisnis besar, mencabut subsidi sosial, menerapkan perdagangan bebas, atau pendek kata, tunduk kepada kepentingan imperialisme AS.

Editorial kali ini hendak menegaskan: bahwa perjuangan kita tidak bisa sekedar anti-korupsi, tetapi juga harus berwatak anti-neoliberalisme dan anti-imperialisme.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut