Tanggap Darurat Sulteng Berakhir, Pemda Harus Lebih Maksimal

Masa tanggap darurat untuk bencana gempa di Sulawesi Tengah sudah berakhir Jumat (26/10/2018) ini. Selanjutnya, dari tanggal 27 Oktober hingga 25 Desember 2018, akan memasuki tahap transisi darurat.

Menanggapi hal tersebut, Posko Menangkan Pancasila Sulawesi Tengah mendesak Pemerintah Daerah Sulteng untuk bekerja lebih maksimal untuk melakukan proses pemulihan.

“Dalam proses transisi darurat itu, ada banyak hal yang harus diseriusi oleh Pemda setempat,” kata Koordinator Posko Menangkan Pancasila Sulteng, Azman Asgar, dalam keterangan pers, Jumat (26/10/2018).

Menurutnya, selain persoalan hunian sementara, medis dan infrastruktur, Pemda juga harus memikirkan keberlangsung ekonomi masyarakat, terutama di Kabupaten Sigi dan Donggala.

“Di kedua kabupaten itu, masyarakat menyandarkan kehidupannya pada pekerjaan sebagai nelayan dan pertanian,” ujarnya.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Sigi ada 8 titik drainase yang rusak berat. Padahal, drainase menjadi tumpuan bagi pengairan pertanian di daerah tersebut.

“Selain itu, kerusakan lahan persawahan akibat gempa dan likuifaksi harus dijawab dengan pencetakan lahan sawah baru,” tambahnya.

Sementara untuk kota Palu, lanjut Azman, pemulihan dan pembangunan infrastruktur bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat korban gempa.

“Pemulihan roda perekonomian masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Posko Menangkan Pancasila, yang diinisiasi oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan sejumah organisasi gerakan rakyat, ikut serta membangun Posko Kemanusiaan untuk korban gempa di Palu, Donggala dan Sigi.

Setiadi

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut