Freeport dan Peristiwa 1965

Peristiwa politik di penghujung 1965, tepatnya setelah kejadian G30S, bukan hanya peristiwa politik. Bukan sekedar penggulingan pemerintahan yang sah, Sukarno, oleh militer dan sayap kanan yang disokong imperialis barat.

Di balik kejadian itu, ada kepentingan ekonomi yang turut menjadi motifnya. Tak hanya itu, seperti diketahui bersama, pasca lengsernya Sukarno, haluan ekonomi Indonesia berubah sepenuhnya.

Kepentingan Ekonomi Jelang 1965

Seperti diketahui banyak orang, sebelum 1965 haluan politik Indonesia sangat anti-imperialis. Secara ekonomi, Sukarno sangat bernafsu membangun fondasi ekonomi nasional yang berdiri di kaki sendiri (berdikari).

Situasi itu tentu tidak “nyaman” bagi negara-negara yang berkepentingan menancapkan kepentingan ekonominya di Indonesia, termasuk Amerika Serikat. Saat itu, korporasi-korporasi raksasa, seperti Caltex, Stanvac, Shell, Uniroyal, dan lain-lain, juga sudah mengeruk untung di Indonesia.

Karenanya, sejak 1950-an, AS mulai terlibat dalam gerakan-gerakan separatis yang mengganggu dan melemahkan pemerintahan Sukarno. Salah satunya adalah menyokong pemberontakan PRRI-Permesta.

Di tahun 1960-an, nasionalisme ekonomi Sukarno makin menggila. Dengan dukungan serikat buruh kiri dan nasionalis, terutama yang berkaitan dengan PKI, sejumlah perusahaan asing diambil-alih. Salah satunya adalah perusahaan Amerika Serikat, US Rubber Company,  yang beroperasi di Sumatera Utara.

Tentu saja, kepentingan ekonomi AS terancam oleh gelombang nasionalisasi itu. Caltex, perusahaan minyak AS yang juga beroperasi di Indonesia, juga terancam nasionalisasi.

Ditambah lagi, sejak 1962, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia yang dianggapnya “negara boneka Inggris”. Sementara haluan politik luar negeri Indonesia makin menjauh dari barat dan makin merapat ke Tiongkok.

Pupuslah sudah harapan AS terhadap pemerintahan Sukarno. Karena itu, sejak 1964, AS bersama Inggris mulai melancarkan operasi-operasi rahasia untuk menggulingkan Sukarno. Salah satunya dengan meruncingkan persaingan antara AD versus PKI. Mereka yakin, adanya “benturan politik” antara AD versus PKI akan membuka peluang untuk menggulingkan Sukarno.

Pada Februari 1965, CIA mengusulkan untuk memperluas cakupan operasinya di Indonesia, termasuk hubungan rahasia dengan kelompok-kelompok anti-komunis, black letter operation, operasi media, termasuk kemungkinan aksi ‘radio hitam’ dan politik hitam di dalam lembaga-lembaga politik di Indonesia.

Perang urat-syaraf makin gencar. Hoax menyebar dari telinga-telinga, hingga ke masyarakat umum. Diantaranya tentang isu “Sukarno sakit parah”, “Dewan Jenderal” dan “Dokumen Gillchrist”.

Sayangnya, beberapa pejabat yang dekat dengan Sukarno percaya dengan hoax tersebut, termasuk Subandrio selaku Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). Beberapa perwira loyalis Sukarno, seperti Kolonel Untung Samsuri dan Brigjend Suparjo, juga sangat percaya.

Berangkat dari kabar hoax, sejumlah perwira yang loyal kepada Sukarno berniat melakukan aksi “mendahului” untuk mencegah kup Dewan Jenderal. Dan itulah yang melatar-belakangi terjadi aksi Gerakan 30 September 1965.

Bradley Simpson, dalam makalah berjudul “Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia”, memperlihatkan bagaimana peran Amerika Serikat dalam peristiwa 1965. Mulai dari bantuan propaganda, pendanaan, alat komunikasi, persenjataan, dukungan intelijen, hingga menyediakan daftar orang-orang PKI.

Dan yang menarik lagi, artikel juga menyingkap motif AS terlibat dalam peristiwa 1965 hingga kudeta merangkak terhadap Sukarno, yaitu mengamankan kepentingan bisnisnya sekaligus mengembalikan Indonesia ke pangkuan barat.

Untuk diketahui, artikel Brad itu bukanlah hasil imajinasi liar penulisnya, melainkan hasil kerja membongkar-bongkar arsip-arsip pemerintah Amerika Serikat sendiri, seperti telegram (rahasia) Kedubes AS, memo sejumlah pejabat AS, kabel infomasi CIA, airgram Kedubes AS, dan lain-lain.

Sebetulnya, dokumen rahasia CIA yang sudah dibuka ke umum (deklasifikasi) juga menunjukkan keterlibatan negeri Paman Sam itu dalam peristiwa 1965 itu. Bahkan lembaga intelijen Inggris, M17, juga terlibat.

Singkat cerita, terlepas dari perbedaan klaim soal siapa pelaku G 30 S 1965 itu, di sini ada beberapa fakta besar yang tidak bisa ditolak kebenarannya.

Pertama, terjadi pergantian kekuasaan “secara paksa” dari tangan Sukarno ke Suharto. Sukarno dituduh terlibat G 30 S 1965, meski tanpa bukti yang kuat. Pidato pertanggung-jawaban Sukarno yang diberinama Nawaksara ditolak MPRS yang isinya pendukung Suharto semua. MPRS kemudian memberhentikan Sukarno, lalu mengangkat Suharto sebagai Presiden.

Kedua, pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Suharto juga mengubah haluan politik dan ekonomi Indonesia secara radikal.

Di bawah Suharto, pintu ekonomi dibuka selebar-lebarnya bagi investor asing, terutama dari barat. Banyak kebijakan yang mulai disetir oleh barat.

Di tahun 1967, disahkanlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), yang isinya sangat sesuai keinginan negara-negara barat dan investor asing. Konon, AS sampai mengerahkan tenaga ahli untuk membantu Widjoyo Nitisastro, seorang ekonom pro-barat, untuk menyusun UU tersebut.

Freeport sebagai ‘Ujian’ Loyalitas Rezim Suharto

Di bulan November 1965, hanya beberapa minggu setelah peristiwa G/30/S, dua eksekutif TEXACO [salah seorang bernama Julius Tahija] dari Indonesia, yang punya kedekatan dengan militer Indonesia, mulai mendekati Freeport. Keduanya memberi tahu bahwa sudah tiba waktu yang tepat bagi Freeport untuk membuka negosiasi dengan para Jenderal di Jakarta terkait Ertsberg (Wilson, 1981: 155).

Di sisi lain, di Jakarta, rezim militer di bawah Suharto sedang berupaya keras mendapat dukungan internasional untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, terutama bantuan ekonomi. Bagi Suharto dan pendukungnya, bantuan ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat stabilitas politik.

Namun, ada harga yang harus dibayar oleh rezim Suharto: melakukan reformasi ekonomi sesuai tuntutan AS dan barat. Sebagai imbalannya, barat bersedia melakukan renegosiasi utang dan memberi bantuan ekonomi sebesar 450 juta dollar AS pertahun di bawah skema Inter-Govermental Group on Indonesia/IGGI.

Selain itu, para pejabat AS mendesak rezim Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan kreditor dan investor asing. Karena itu, hanya beberapa hari sejak peralihan kekuasaan dari tangan Sukarno ke Suharto melalui Supersemar (11 Maret 1966), para teknisi Freeport sudah menjelajahi Irian Barat untuk menemukan gunung tembaga bernama Ertsberg.

Menurut Bradley Simpson, dosen sejarah di Universitas Princeton Amerika Serikat, Freeport dijadikan oleh AS sebagai ujian penting untuk membuktikan niat rezim baru di Indonesia terhadap investor asing. Bahkan, seperti ditulis oleh Simpson, pihak Kedubes AS menilai perundingan antara Freeport dan para pejabat Indonesia sebagai ‘awal diajukannya pertanyaan penting apakah sikap negatif Indonesia terhadap investasi asing akan berubah’.

“Tampaknya ini merupakan (sebuah) peluang sangat baik untuk memengaruhi jalan pikiran [Rakyat Indonesia] mengenai investasi asing,” demikian isi telegram Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, 9 Juni 1966, sebagaimana dikutip oleh Brad Simpson.

Akhirnya, pada April 1967, Kontrak Karya pertama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia diteken. Yang janggal, kontrak karya itu diteken ketika Papua belum resmi menjadi wilayah Republik Indonesia [Catat: Pepera baru dilakukan tahun 1969]. Selain itu, kontrak karya itu diteken oleh Presiden legitimate, melainkan oleh pejabat sementara Presiden, yakni Suharto [Soeharto diangkat sebagai Presiden resmi tanggal 27 Maret 1968].

Forbes Wilson, kepala Freeport Sulphur Company saat itu, mengira pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan AS saat meneken kontrak dengan Freeport itu (Denise Leith, 2002).

Menurut Denise Leith, penulis The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia”, Freeport dengan koneksi politiknya yang kuat sangat kuat dalam proses negosiasi, sehingga bisa mendiktekan persyaratan kontrak.

Akibatnya, banyak klausul kontrak itu yang sangat menguntungkan Freeport. Seperti dicatat Leith, Freeport dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun. Tidak ada sepeser saham pun untuk pemerintah Indonesia; tidak ada kewajiban ganti rugi atas lahan masyarakat asli Papua–terutama suku Amungme dan Kamoro–yang dirampas; dan tidak ada kewajiban perlindungan ekologi.

Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim militer yang baru berkuasa di Indonesia.

Setelah Freeport Sulphur, investor asing lainnya bak semut berlomba-lomba mengerubuti Indonesia. Setelah itu hingga kini, Indonesia menjadi salah satu surga bagi investasi asing di Asia Tenggara.

Kesimpulan bahwa CIA ikut menggulingkan Sukarno karena kekayaan emas di Papua juga diyakini oleh Greg Poulgrain, sejarawan dari University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia.

Hanya saja, penulis buku The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles itu terlalu menekankan peranan besar Allen Dulles, Direktur CIA saat itu, dalam upaya menggunglingkan Sukarno dan merebut tambang emas di Papua. Dan saya kira, terlalu sempit untuk melihat peristiwa penggulingan Sukarno di akhir 1960-an itu sebagai manuver Dulles semata.

Singkat cerita, jika kita lihat berbagai jalinan peristiwa di atas, tampak sekali bahwa Freeport hadir sebagai perayaan keberhasilan menggulingkan Sukarno sekaligus mengambalikan Indonesia ke pangkuan barat.

Freeport juga dijadikan oleh negara-negara kapitalis barat sebagai batu uji pada pemerintahan Orde Baru akan komitmen mereka pada investasi asing dan liberalisasi ekonomi.

Jadi, sederhana saja, jika Freeport masih berjaya, berarti Indonesia belum merdeka 100 persen.

Bagaskara Wicaksono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut