Negara Neoliberal Dalam Krisis

Rezim neoliberal sedang mengalami krisis. Tidak percaya? Lihatlah kejadian-kejadian yang tampak di depan mata: ada benturan antara aparat negara (TNI vs Polri), ada partai yang menghalangi petugas penyelidik KPK, partai pendukung rezim SBY sudah tidak solid lagi, konflik KPK vs Polri, dan lain-lain.

Namun, fakta-fakta yang tampak di depan mata itu hanya manifestasi dari sebuah krisis yang sifatnya struktural. Krisis struktural itu muncul karena adanya perubahan imbangan kekuatan dalam negara.

Bagaimana mengidentifikasinya? Ada dua ukuran yang bisa diajukan, yaitu: satu, melihat efektifitas struktur negara, dalam hal ini institusi/lembaga negara, dalam kapasitasnya mengambil keputusan dan dipatuhi; dua, kemampuan rezim berkuasa untuk mengorganisir ide-ide dominan guna membuat rakyat diperintah memberikan persetujuan atau konsensus.

Yang pertama jelas sudah terjadi. Dalam kasus penghapusan subsidi BBM, misalnya, tampak rezim SBY tak sanggup menjinakkan parlemen. Padahal, secara imbangan kekuatan, partai pendukung pemerintah lebih dominan di parlemen. Artinya, di dalam koalisi partai berkuasa saat ini terjadi perpecahan atau keretakan.

Kita juga bisa melihat fakta lainnya berupa meluasnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara. DPR atau parlemen, misalnya, tidak lagi dianggap lembaga keramat yang merepresentasikan suara rakyat, tetapi lembaga korup yang gampang disuap oleh kepentingan bisnis dan kekuatan-kekuatan asing.

Fakta lainnya adalah menipisnya kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum. Dalam banyak kasus, rakyat memilih cara “main hakim sendiri” ketimbang melalui proses hukum formal di pengadilan. Ternyata, ketidak-percayaan terhadap wibawa hukum tidak hanya menjangkiti rakyat banyak, tetapi juga aparatus negara sendiri. Buktinya: penyerbuan oknum TNI terhadap Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang motifnya: balas dendam. Kasus lainnya adalah penyerbuan dan pembunuhan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

Yang kedua, yakni soal kapasitas klas berkuasa mengorganisir ide dominan, juga terlihat jelas. Ide-ide yang diusung oleh rezim berkuasa, terutama mengenai keniscayaan neoliberal, mulai mengalami penentangan kuat dari berbagai sektor sosial. Sampai-sampai rezim SBY berkali-kali mengelak dituduh sebagai “rezim neoliberal”.

Propaganda kapitalisme, bahwa kebebasan pasar dan investasi, sekalipun sangat menguntungkan pemilik modal, juga akan membawa keuntungan kepada mayoritas melalui efek menetes ke bawah (trickle down effects), mulai ditolak. Dalam banyak kasus, banyak penanaman modal baru mendapat perlawanan dari petani, masyarakat adat, dan sektor rakyat lainnya.

Yang terjadi di lapangan, fakta-fakta material kerusakan yang ditimbulkan oleh neoliberalisme, seperti kemiskinan, pengangguran, upah murah, perampasan lahan, kenaikan harga sembako, ketimpangan ekonomi dan lain-lain, telah menggugurkan propaganda neoliberal.

Hal ini juga nampak dalam kasus pencabutan subsidi. Sebelumnya, rezim neoliberal selalu berpropaganda bahwa subsidi adalah pemborosan anggaran. Argumentasi itu ditolak dan dibongkar niat busuknya: menghilangkan tanggung-jawab negara mensejahterakan rakyatnya. Akhirnya, seperti dalam kasus penghapusan subsidi BBM, alasan yang dipergunakan adalah defisit APBN.

Rakyat sekarang ini sudah memasuki, meminjam bahasa intelektual marxis Italia Antonio Gramsci, “momen krisis” dalam hegemoni dominan. Dalam situasi ini, rakyat mulai melihat dan menyadari bahwa kelas penguasa tidak lagi punya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.

Masalahnya, krisis negara neoliberal ini tidak serta-merta mengarah pada lahirnya negara baru. Dalam situasi krisis itu aparatus negara neoliberal juga tidak tinggal diam. Mereka akan mengupayakan ada penyesuaian atau rekonfigurasi ulang dalam kekuasaan. Termasuk ada upanya membuka atau menciptakan konsensi baru untuk menata ulang aliansi agar solid kembali. Selain itu, dalam banyak kasus, rezim neoliberal juga sedikit mengubah kebijakannya agar terlihat lebih populis.

Dalam konteks ini, supaya momen krisis ini bisa dipergunakan untuk membangun alternatif baru, perlu sebuah intervensi aktif dari kekuatan pergerakan. Pertama, harus dibangun sebuah blok sosial yang menyatukan semua sektor-sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberisme atau menghendaki tatanan baru yang lebih adil. Kedua, perlu adanya sebuah proposal nasional alternatif yang bisa menarik semua sektor rakyat dan kekuatan politik dalam proyek membangun kekuasaan alterntif.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut